Pembatasan BBM dimulai di Jabodetabek

Sindonews.com - Rencana penerapan pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi serentak di Jawa-Bali yang mulai berlaku 1 April 2012 ternyata direvisi. Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) menjadi wilayah yang terlebih dahulu melaksanakan kebijakan ini.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan, kebijakan pembatasan BBM bersubsidi tidak serta-merta bisa dilakukan serentak. “Mulai 1 April mungkin Jabodetabek dulu,” ungkap Jero Wacik di Jakarta.

Menurut dia, pembatasan konsumsi BBM bersubsidi dilakukan secara bertahap. Dia mengakui perlu kehati-hatian untuk mengatur konsumsi bahan bakar bagi kendaraan pelat hitam.

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati juga mengungkapkan hal yang sama. Pembatasan BBM bersubsidi tetap dilakukan mulai 1 April 2012, namun tahap awal pembatasan dengan sarana pendukung yang memadai akan dimulai dari Jabodetabek. Dia menjelaskan, tahun ini pemerintah menargetkan konversi BBM bersubsidi ke bahan bakar gas (BBG) menggunakan converter kit untuk angkutan umum sebanyak 250.000 unit.

“Kalau persediaan converter kit-nya belum semuanya, mungkin bertahap lagi,” kata Jero.

Ditargetkan, masa transisi program konversi BBM bersubsidi ke gas akan berlangsung selama satu tahun. Harapannya, pada 2013 kendaraan roda empat yang diproduksi di Indonesia sudah dilengkapi converter kit sehingga bisa menggunakan BBG.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Evita Legowo menyebutkan, selama ini konsumsi BBM bersubsidi untuk wilayah Jawa-Bali mencapai 20 juta kiloliter setiap tahun.

Namun, dia tidak menyebutkan target penghematan BBM bersubsidi tahap awal di wilayah Jawa-Bali yang akan dilaksanakan hingga akhir tahun ini. Dalam kesempatan terpisah, Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) menyatakan kesiapannya menyambut pembatasan BBM bersubsidi 1 April mendatang.

“Kami siap 80 persen (infrastruktur fisik), peraturan juga siap. Namun, sumber daya manusia (SDM) dan pengawasan pemerintah bagaimana, pelaksana di lapangan sudah siap apa belum?” kata Ketua Hiswana Migas Eri Purnomohadi.

Dia juga menegaskan perlunya sosialisasi kepada masyarakat dan operator Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Wakil Menteri ESDM Widjajono Partowidagdo juga menjelaskan kesiapan dalam menyambut pembatasan BBM dengan menyiapkan 110 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG). Rencananya untuk Jakarta akan dibangun 19 SPBG.

“Alat konversinya akan bekerja sama dengan PTDI,” ungkapnya. (ank)