Pembatasan BBM bersubsidi belum final
Selasa, 17 Januari 2012 - 18:15 WIB
Pembatasan BBM bersubsidi belum final
A
A
A
Sindonews.com - Komisi VII DPR RI belum setuju dengan konsep pembatasan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi terhadap kendaraan roda empat pelat hitam.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Widjajono Partowidagdo mengungkapkan, pihaknya sudah bertemu dengan Komisi VII untuk membahas konsep teknis pelaksanaan pembatasan BBM bersubsidi.
Menurutnya, komisi VII akan memanggil seluruh stakeholder terkait semisal PT Pertamina, BP Migas, BPH Migas, hingga PT Dirgantara Indonesia (DI) untuk melihat kesiapan teknis. Namun, Kementerian ESDM tidak bisa memprediksi apakah konsep yang ditawarkan pemerintah disetujui atau tidak.
“Konsep dan teknis sedang di tes sama DPR, kalau DPR merasa tidak oke, ya kita bilang siap. Kalau DPR merasa belum siap, mungkin ada usulan bagaimana, kita melaksanakan bersama,” ungkap Widjajono di Jakarta, Selasa (17/1/12).
Pemerintah terbuka atas masukan dari DPR jika konsep yang ditawarkan pemerintah belum bisa diterima dan disetujui.
Dia mengatakan, opsi lain masih terbuka yakni kemungkinan penyesuaian harga BBM hingga mendekati harga keekonomian. Dengan kata lain, opsi kenaikan BBM bersubsidi bisa dilakukan jika usulan itu muncul dari DPR.
“Misalkan ada APBN-Perubahan yang mengusulkan menaikkan harga. Jadi APBN-Perubahan bisa dipercepat, segala sesuatu mungkin dalam politik,” tegasnya.
Terkait kesiapan teknis berupa pengadaan converter kit, Widjajono menjelaskan, untuk tahun ini pemerintah hanya menyiapkan converter kit sebanyak 44 ribu unit. Sementara kebutuhan untuk pengalihan konsumsi dari BBM bersubsidi ke BBG sebanyak 300 ribu unit.
Dari total kebutuhan tersebut, 250 ribu converter kit disediakan oleh swasta dan tidak disubsidi oleh pemerintah. Pemerintah hanya menyediakan untuk kendaraan umum. “Itu sudah dianggarkan di APBN 2012 sebesar Rp1 triliun,” jelasnya.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan rencana pembatasan konsumsi BBM bersubsidi pada April 2012 atau lebih cepat dari yang dijadwalkan. Pengalihan dari konsumsi BBM bersubsidi jenis Premium ke BBG menjadi salah satu prioritas pemerintah.
“Pemerintah betul-betul ingin supaya hal ini tersosialisasikan dengan baik sehingga masyarakat tahu apa manfaatnya kalau melakukan konversi dari BBM ke BBG. Bagaimana teknologinya, bagaimana keamanannya, sehingga tidak saja manfaat ekonominya bisa dirasakan tetapi juga keamanan dan operasionalnya,” jelas Menkeu.
Dari sisi fiskal, Kementerian Keuangan telah mendukung rencana konversi dengan penyediaan alokasi anggaran untuk pembatasan BBM.
Disinggung soal waktu pelaksanaan dan kesiapan yang minim, Menkeu mengklaim, waktu yang dimiliki pemerintah cukup untuk persiapan pelaksanaan. Bahkan, jika ada inisiatif untuk menjalankan kebijakan ini lebih cepat, hal tersebut bisa dilakukan.
Pemilihan waktu pelaksanaan pada April 2012 sudah memperhitungkan berbagai faktor, termasuk dorongan inflasi. “April itu justru karena kita menganalisa fiskalnya,” tambahnya. (ank)
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Widjajono Partowidagdo mengungkapkan, pihaknya sudah bertemu dengan Komisi VII untuk membahas konsep teknis pelaksanaan pembatasan BBM bersubsidi.
Menurutnya, komisi VII akan memanggil seluruh stakeholder terkait semisal PT Pertamina, BP Migas, BPH Migas, hingga PT Dirgantara Indonesia (DI) untuk melihat kesiapan teknis. Namun, Kementerian ESDM tidak bisa memprediksi apakah konsep yang ditawarkan pemerintah disetujui atau tidak.
“Konsep dan teknis sedang di tes sama DPR, kalau DPR merasa tidak oke, ya kita bilang siap. Kalau DPR merasa belum siap, mungkin ada usulan bagaimana, kita melaksanakan bersama,” ungkap Widjajono di Jakarta, Selasa (17/1/12).
Pemerintah terbuka atas masukan dari DPR jika konsep yang ditawarkan pemerintah belum bisa diterima dan disetujui.
Dia mengatakan, opsi lain masih terbuka yakni kemungkinan penyesuaian harga BBM hingga mendekati harga keekonomian. Dengan kata lain, opsi kenaikan BBM bersubsidi bisa dilakukan jika usulan itu muncul dari DPR.
“Misalkan ada APBN-Perubahan yang mengusulkan menaikkan harga. Jadi APBN-Perubahan bisa dipercepat, segala sesuatu mungkin dalam politik,” tegasnya.
Terkait kesiapan teknis berupa pengadaan converter kit, Widjajono menjelaskan, untuk tahun ini pemerintah hanya menyiapkan converter kit sebanyak 44 ribu unit. Sementara kebutuhan untuk pengalihan konsumsi dari BBM bersubsidi ke BBG sebanyak 300 ribu unit.
Dari total kebutuhan tersebut, 250 ribu converter kit disediakan oleh swasta dan tidak disubsidi oleh pemerintah. Pemerintah hanya menyediakan untuk kendaraan umum. “Itu sudah dianggarkan di APBN 2012 sebesar Rp1 triliun,” jelasnya.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan, pemerintah tetap konsisten untuk menjalankan rencana pembatasan konsumsi BBM bersubsidi pada April 2012 atau lebih cepat dari yang dijadwalkan. Pengalihan dari konsumsi BBM bersubsidi jenis Premium ke BBG menjadi salah satu prioritas pemerintah.
“Pemerintah betul-betul ingin supaya hal ini tersosialisasikan dengan baik sehingga masyarakat tahu apa manfaatnya kalau melakukan konversi dari BBM ke BBG. Bagaimana teknologinya, bagaimana keamanannya, sehingga tidak saja manfaat ekonominya bisa dirasakan tetapi juga keamanan dan operasionalnya,” jelas Menkeu.
Dari sisi fiskal, Kementerian Keuangan telah mendukung rencana konversi dengan penyediaan alokasi anggaran untuk pembatasan BBM.
Disinggung soal waktu pelaksanaan dan kesiapan yang minim, Menkeu mengklaim, waktu yang dimiliki pemerintah cukup untuk persiapan pelaksanaan. Bahkan, jika ada inisiatif untuk menjalankan kebijakan ini lebih cepat, hal tersebut bisa dilakukan.
Pemilihan waktu pelaksanaan pada April 2012 sudah memperhitungkan berbagai faktor, termasuk dorongan inflasi. “April itu justru karena kita menganalisa fiskalnya,” tambahnya. (ank)
()
