Pembatasan BBM masih jadi opsi utama pemerintah
Pembatasan BBM masih jadi opsi utama pemerintah
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah sampai saat ini masih membawa pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai opsi utama untuk dibahas dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI Senin 30 Januari 2012.
"Opsi ini diambil karena kita mengikuti aturan perundang-undangan yang tertera pada satu pasal yang menyatakan tidak boleh menaikkan harga BBM pada tahun 2012. Kalau nantinya DPR yang katanya perwakilan rakyat menolak dan lebih memilih untuk menaikkan, maka kita akan lakukan pembahasan lagi dengan cepat," ujar Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Widjajono Partowidagdo dalam acara diskusi forum komunikasi wartawan ekonomi di Jakarta, Jumat (27/1/2012).
Masih dari sisi pemerintah, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rofyanto Kurniawan menambahkan bahwa pada tahun ini jika kebijakan pembatasan dapat terealisasi dana Rp3 triliun sudah disiapkan.
"Untuk kebijakan ini sudah ada dana Rp960 miliar yang dipergunakan untuk RFID pada setiap angkutan umum, dan nanti juga pada tahun ini insyaallah akan disediakan dana Rp3 triliun untuk pemberian converter kit gratis kepada angkutan umum juga," ujarnya.
Sementara itu Pengamat Ekonomi Chatib Basri menuturkan, bahwa pembatasan BBM dan peralihan ke BBG merupakan langkah kebijakan yang rumit karena akan menyebabkan beberapa dampak yang nantinya akan merepotkan pemerintah itu sendiri.
"Dampak yang akan didapatkan oleh pembatasan adalah adanya proses massive karena pada setiap SPBU akan cukup rumit pengawasannya. Walaupun ada sistem yang canggih tapi kalau ada orang mau beli premium, penjual tidak mau terus dipaksa dan ribut. Mungkin saja terjadi kalau pemerintah tambah personil polisi dan berjaga di setiap SPBU," ungkapnya.
Lebih lanjut Chatib juga menyampaikan bahwa dari pada pembatasan yang tidak jelas sistemnya, lebih baik naikkan harga BBM sebesar apapun.
"Kalau pembatasan kemungkinan penyelundupan itu tinggi dan permainan pasar gelap akan terjadi dan pastinya akan merugikan bangsa ini. Pastinya kebijakan ini akan terlaksana kalau prospek politiknya untuk kepentingan rakyat," pungkasnya. (ank)
"Opsi ini diambil karena kita mengikuti aturan perundang-undangan yang tertera pada satu pasal yang menyatakan tidak boleh menaikkan harga BBM pada tahun 2012. Kalau nantinya DPR yang katanya perwakilan rakyat menolak dan lebih memilih untuk menaikkan, maka kita akan lakukan pembahasan lagi dengan cepat," ujar Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Widjajono Partowidagdo dalam acara diskusi forum komunikasi wartawan ekonomi di Jakarta, Jumat (27/1/2012).
Masih dari sisi pemerintah, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Rofyanto Kurniawan menambahkan bahwa pada tahun ini jika kebijakan pembatasan dapat terealisasi dana Rp3 triliun sudah disiapkan.
"Untuk kebijakan ini sudah ada dana Rp960 miliar yang dipergunakan untuk RFID pada setiap angkutan umum, dan nanti juga pada tahun ini insyaallah akan disediakan dana Rp3 triliun untuk pemberian converter kit gratis kepada angkutan umum juga," ujarnya.
Sementara itu Pengamat Ekonomi Chatib Basri menuturkan, bahwa pembatasan BBM dan peralihan ke BBG merupakan langkah kebijakan yang rumit karena akan menyebabkan beberapa dampak yang nantinya akan merepotkan pemerintah itu sendiri.
"Dampak yang akan didapatkan oleh pembatasan adalah adanya proses massive karena pada setiap SPBU akan cukup rumit pengawasannya. Walaupun ada sistem yang canggih tapi kalau ada orang mau beli premium, penjual tidak mau terus dipaksa dan ribut. Mungkin saja terjadi kalau pemerintah tambah personil polisi dan berjaga di setiap SPBU," ungkapnya.
Lebih lanjut Chatib juga menyampaikan bahwa dari pada pembatasan yang tidak jelas sistemnya, lebih baik naikkan harga BBM sebesar apapun.
"Kalau pembatasan kemungkinan penyelundupan itu tinggi dan permainan pasar gelap akan terjadi dan pastinya akan merugikan bangsa ini. Pastinya kebijakan ini akan terlaksana kalau prospek politiknya untuk kepentingan rakyat," pungkasnya. (ank)
()
Explore More