Home industry makin banyak yang gulung tikar
Jum'at, 27 Januari 2012 - 16:22 WIB
Home industry makin banyak yang gulung tikar
A
A
A
Sindonews.com - Pembatasan subsidi BBM bersubsidi yang akan berlangsung pada bulan April 2012 dengan konsekuensi mobil pribadi harus beralih ke Pertamax atau menggunakan BBG dinilai suatu kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat khususnya para pengusaha home industry. Pasalnya para pengusaha home industri saat ini sudah banyak yang gulung tikar akibat krisis ekonomi di Eropa dan Amerika.
"Kalau BBM bersubsidi dibatasi akan semakin banyak home industri yang gulung tikar," kata Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kabupaten Bantul Andang Kirana, Jumat (27/1/2012).
Menurut Andang pembatasan BBM bersubsidi juga akan meningkat harga bahan pokok industri rumah tangga dengan kisaran yang cukup tinggi dan tidak dapat diimbangi dengan kenaikan harga produk home industri.
"Kalau menaikkan harga produk, pembeli dari luar negeri pasti lari ke negara lain yang produknya lebih murah dan kualitasnya tak kalah dengan produk dari Indonesia," tegasnya.
Bagi Hipmi Kabupaten Bantul kedepannya memang harus ada pengalihan BBM ke BBG karena keterbatasan energi dan harga yang semakin tinggi. Namun untuk beralih ke BBG pemerintah harus menyediakan infrastruktur yang memadai sebelum membatasi penggunaan BBM.
"Saa ini saja baru ada delapan SPBG yang beroperasi. Itupun di luar Yogyakarta, bagaimana masyarakat Yogyakarta membeli BBG. Belum lagi harga converter kit yang cukup mahal," paparnya.
Lebih lanjut Andang menyatakan, langkah yang terbaik saat ini yang sebaiknya dilakukan pemerintah adalah menaikkan harga BBM bersubsidi secara bertahap namun subsidi BBM tetap diberikan, sembari menunggu infrastrukur peralihan BBM ke gas telah sempurna.
"Ingat, tugas negara, pemerintah adalah mensejahterkan rakyatnya. UUD 1945 jelas diamanatkan sehingga subsidi BBM tetap harus diberikan meski besarannya tidak seperti saat ini," tandasnya.
Sementara itu Bupati Bantul Sri Suryawidati mengatakan, pembatasan BBM bersubsidi tentunya akan menghantam semua sektor ekonomi dan sosial masyarakat. Namun yang terkena bukan Kabupaten Bantu semata namun semua daerah yang ada di Indonesia.
"Kita akan koordinasi terlebih dahulu dengan instansi terkait untuk membantu masyarakat yang dipastikan terkena dampak pembatasan BBM bersubsidi," ujarnya singkat.
"Kalau BBM bersubsidi dibatasi akan semakin banyak home industri yang gulung tikar," kata Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Kabupaten Bantul Andang Kirana, Jumat (27/1/2012).
Menurut Andang pembatasan BBM bersubsidi juga akan meningkat harga bahan pokok industri rumah tangga dengan kisaran yang cukup tinggi dan tidak dapat diimbangi dengan kenaikan harga produk home industri.
"Kalau menaikkan harga produk, pembeli dari luar negeri pasti lari ke negara lain yang produknya lebih murah dan kualitasnya tak kalah dengan produk dari Indonesia," tegasnya.
Bagi Hipmi Kabupaten Bantul kedepannya memang harus ada pengalihan BBM ke BBG karena keterbatasan energi dan harga yang semakin tinggi. Namun untuk beralih ke BBG pemerintah harus menyediakan infrastruktur yang memadai sebelum membatasi penggunaan BBM.
"Saa ini saja baru ada delapan SPBG yang beroperasi. Itupun di luar Yogyakarta, bagaimana masyarakat Yogyakarta membeli BBG. Belum lagi harga converter kit yang cukup mahal," paparnya.
Lebih lanjut Andang menyatakan, langkah yang terbaik saat ini yang sebaiknya dilakukan pemerintah adalah menaikkan harga BBM bersubsidi secara bertahap namun subsidi BBM tetap diberikan, sembari menunggu infrastrukur peralihan BBM ke gas telah sempurna.
"Ingat, tugas negara, pemerintah adalah mensejahterkan rakyatnya. UUD 1945 jelas diamanatkan sehingga subsidi BBM tetap harus diberikan meski besarannya tidak seperti saat ini," tandasnya.
Sementara itu Bupati Bantul Sri Suryawidati mengatakan, pembatasan BBM bersubsidi tentunya akan menghantam semua sektor ekonomi dan sosial masyarakat. Namun yang terkena bukan Kabupaten Bantu semata namun semua daerah yang ada di Indonesia.
"Kita akan koordinasi terlebih dahulu dengan instansi terkait untuk membantu masyarakat yang dipastikan terkena dampak pembatasan BBM bersubsidi," ujarnya singkat.
()
