Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
CPO ditolak AS, Pemerintah minta penjelasan
CPO ditolak AS, Pemerintah minta penjelasan
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah berencana melakukan pembicaraan dengan pihak Amerika Serikat (AS) terkait ditolaknya minyak sawit Indonesia (Crude Palm Oil/CPO) di Negeri Paman Sam tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah harus melakukan counter atas pernyataan yang dilontarkan AS. Menurutnya, AS harus bisa membuktikan jika biodiesel yang bersumber dari CPO itu tidak ramah lingkungan.
"Dasarnya apa? Wong jelas-jelas seluruh biodiesel itu tidak mengandung emisi karbon. Tidak ramah lingkungan dimananya? Nah inilah yang harus dijelaskan secara scientific secara jelas biar diargumentasi kita itu kuat. Kita tidak boleh diam hal-hal seperti itu. Karena ini membahayakan pasar kita. Itu tidak boleh," tegas Hatta yang ditemui saat rapat kabinet di Istana Negara, Jakarta, Selasa (31/1/2012).
Menurutnya, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai technical barrier, dan tidak dibenarkan dalam perjanjian dagang internasional di World Trade Organization (WTO).
"Oleh sebab itu, kita harus memberikan penjelasan. Kadin kita, Apindo, ataupun pengusaha, asosiasi, termasuk pemerintah dalam hal ini menteri pertanian harus menjelaskan. Biodiesel itu seperti apa. Apa bedanya biodesel dan CPO dengan biodesel yang lain. Dia tidak mengandung apa yang disebut emisi karbondioksida yang bersifat kimiawi, itu tidak ada," kata Hatta.
Karenanya, pemerintah akan meminta objektifitas dari masalah ini. Menurutnya, jika hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan, maka harus dijelaskan. "Kalau tidak betul janganlah katakan (mereka) memproteksi diri dengan cara-cara yang tidak benar. Itu tidak dibenarkan oleh WTO dan kita berhak untuk menjelaskan," tambah dia.
Lebih jauh dia menjelaskan, pemerintah nantinya akan menyampaikan keberatan ini pada WTO baru kemudian kepada pihak AS. "Kan kita punya gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia dan macam-macam. Jadi jangan telat harus cepat," jelasnya.
Selain itu, dia mengimbau sektor pertanian bersama dengan asosiasi dan pengusaha ikut membantu menyelesaikan permasalahan ini. Pasalnya, hal ini bukan baru pertama kali terjadi. "Sudah dua kali sawit kita dihantam baik di Eropa dan di mana-mana, dan itu bisa diselesaikan. Itu bisa kita patahkan, sepanjang ada objektifitas dalam penjelasan itu," tukas dia. (ank)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah harus melakukan counter atas pernyataan yang dilontarkan AS. Menurutnya, AS harus bisa membuktikan jika biodiesel yang bersumber dari CPO itu tidak ramah lingkungan.
"Dasarnya apa? Wong jelas-jelas seluruh biodiesel itu tidak mengandung emisi karbon. Tidak ramah lingkungan dimananya? Nah inilah yang harus dijelaskan secara scientific secara jelas biar diargumentasi kita itu kuat. Kita tidak boleh diam hal-hal seperti itu. Karena ini membahayakan pasar kita. Itu tidak boleh," tegas Hatta yang ditemui saat rapat kabinet di Istana Negara, Jakarta, Selasa (31/1/2012).
Menurutnya, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai technical barrier, dan tidak dibenarkan dalam perjanjian dagang internasional di World Trade Organization (WTO).
"Oleh sebab itu, kita harus memberikan penjelasan. Kadin kita, Apindo, ataupun pengusaha, asosiasi, termasuk pemerintah dalam hal ini menteri pertanian harus menjelaskan. Biodiesel itu seperti apa. Apa bedanya biodesel dan CPO dengan biodesel yang lain. Dia tidak mengandung apa yang disebut emisi karbondioksida yang bersifat kimiawi, itu tidak ada," kata Hatta.
Karenanya, pemerintah akan meminta objektifitas dari masalah ini. Menurutnya, jika hal tersebut tidak sesuai dengan kenyataan, maka harus dijelaskan. "Kalau tidak betul janganlah katakan (mereka) memproteksi diri dengan cara-cara yang tidak benar. Itu tidak dibenarkan oleh WTO dan kita berhak untuk menjelaskan," tambah dia.
Lebih jauh dia menjelaskan, pemerintah nantinya akan menyampaikan keberatan ini pada WTO baru kemudian kepada pihak AS. "Kan kita punya gabungan pengusaha kelapa sawit Indonesia dan macam-macam. Jadi jangan telat harus cepat," jelasnya.
Selain itu, dia mengimbau sektor pertanian bersama dengan asosiasi dan pengusaha ikut membantu menyelesaikan permasalahan ini. Pasalnya, hal ini bukan baru pertama kali terjadi. "Sudah dua kali sawit kita dihantam baik di Eropa dan di mana-mana, dan itu bisa diselesaikan. Itu bisa kita patahkan, sepanjang ada objektifitas dalam penjelasan itu," tukas dia. (ank)
()
Explore More