Bonus Migas sulit direalisasikan

Sindonews.com – Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) menilai permintaan daerah penghasil migas memperoleh bonus tanda tangan (signature bonus) akan sulit direalisasikan.

Dia mengatakan, hakikatnya bonus diterima pemerintah untuk mengganti pembiayaan yang pernah ada dari kegiatan pengumpulan data dan informasi lapangan migas yang dilelang. Hal tersebut terkait permintaan daerah mendapat signature bonus dari hasil pelelangan wilayah kerja migas oleh pemerintah pusat dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

Selama ini daerah penghasil dinilai memiliki hak otonomi atas sebuah wilayah kerja serta menanggung kerusakan lingkungan dari eksplorasi maupun eksploitasi migas.

Deputi Pengendalian Operasi BP Migas Rudi Rubiandini menjelaskan, signature bonus tetap dipegang pemerintah pusat yang bertujuan melakukan kegiatan agar mendapat data lapangan baru. Alasannya, posisi lapangan baru tidak selalu berada pada kabupaten yang sama, sehingga pemerintah pusat yang harus memegang dan memanfaatkannya.

Menurut Rudi, jika signature bonus diberikan kepada daerah juga maka akan menyulitkan investor, karena belum tentu dana itu untuk mencari data dan informasi yang baru.

”Namun untuk dana bagi hasil migas, lebih baik jika untuk pemerintah daerah penghasil dari kedua jenis komoditas itu, yakni minyak dan gas disamakan masing-masing 30 persen,” kata dia di Jakarta akhir pekan lalu.

Anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha menyatakan, keinginan pemerintah daerah untuk memperoleh alokasi bonus tanda tangan dari suatu wilayah kerja migas akan diakomodasi dalam revisi Undang-Undang Migas. Selama ini signature bonus, seluruhnya diterima oleh pemerintah pusat.

”Besarnya sekitar 25 persen atau maksimum 50 persen, sehingga kendali masih ada di pemerintah pusat. Kalau diserahkan semuanya ke daerah, kami khawatir pemanfaatannya kurang tepat atau bahkan dimanfaatkan untuk hal yang tidak-tidak,” ujar dia. (bro)