CPO ditolak, SBY nilai AS tidak fair

Sindonews.com - Nada sindiran dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait penolakan Crude Palm Oil (CPO) dan turunannya asal Indonesia oleh Pemerintah Amerika Serikat (AS) sejak 28 Januari 2012 lalu.

"Saya dengar aksi boikot melarang perkebunan kelapa sawit. Saya rasa itu kurang fair, karena kita hidup dalam peraturan global, harus fair satu sama lain," ucap Presiden SBY di hadapan para dubes di Kementerian Luar Negeri RI, Pejambon, Jakarta, Rabu (15/2/2012).

"Melarang sebuah negara untuk berkebun kelapa sawit, di mana produksi kelapa sawit memiliki makna ekonomi dan kesejahteraan bagi rakyat berkembang. Tentu bukan opsi yang baik," tambah dia.

Meski begitu, Presiden SBY setuju, jika ke depan Indonesia harus lebih efektif dalam mengontrol dan mengawasi perkebunan kelapa sawit.

"Saya setuju 200 persen untuk tidak merusak lingkungan. Saya juga menyambut baik dan mengajak kerja sama internasional NGO, maupun lokal. Kami terbuka. Tetapi sekali lagi, setelah melakukan itu semua kami divonis kelapa sawit harmful (berbahaya) dan tidak boleh dipakai untuk pencarian," tegasnya.

Bagi Presiden, masalah yang dihadapi dalam produksi CPO Indonesia saat ini tidak lepas dengan masalah keadilan. Sementara Duta Besar AS untuk Indonesia Scot Marciel yang memberikan keterangan pada wartawan Jumat 10 Februari lalu mengungkapkan, ditolaknya produk tersebut karena adanya peraturan terkait dengan standar kelayakan minyak sawit, dan itu merupakan wewenang agensi lingkungan AS. (bro)