Sulbar desak industri ditempatkan di daerah penghasil

Rabu, 22 Februari 2012 - 17:43 WIB
Sulbar desak industri ditempatkan di daerah penghasil
Sulbar desak industri ditempatkan di daerah penghasil
A A A


Sindonews.com - Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Anwar Adnan Saleh meminta pemerintah pusat melalui Menteri Perindustrian agar tidak membangun industri di wilayah-wilayah yang memang bukan penghasil bahan bakunya. Contohnya, industri pengolahan kakao tidak lagi dipusatkan di pulau Jawa. Tapi disebar ke daerah penghasil atau hulu yang menghasilkan bahan baku.

Pada 2008, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah mendukung prakarsa Gubernur Sulbar untuk menjadikan kakao sebagai sebuah gerakan nasional. Tujuannya, Indonesia ingin menjadi penghasil kakao terbesar dunia. Dan mendorong agar industri kakao bisa memberi nilai tambah pada masyarakat, khususnya daerah penghasil.

Sesuai data dari Kementerian Pertanian, 72 persen kakao nasional disumbang oleh empat provinsi di Sulawesi. Yakni Sulbar, Sulteng, Sulsel dan Sultra. Di Sulbar saja ada sekitar 180 ribu hektare (Ha) kebun kakao. Lahan seluas itu diakui Anwar belum memberikan hasil yang baik pada para petani kakao. Karena itu, pemerintah menggagas sebuah konsep untuk meningkatkan mutu dan produksi kakao yang kemudian ditetapkan sebagai Gerakan Nasional Peningkatan Mutu dan Produksi Kakao (Gernas Pro Kakao)

"Program itu dicanangkan mantan Wapres Jusuf kalla pada 10 Agustus 2008 di Mamuju dan telah berlangsung selama tiga tahun. Dimulai 2009, 2010, dan 2011. Dengan total kontribusi pada APBN sebesar Rp3 triliun. Itu murni dari Sulbar, tetapi karena pemerintah pusat dan teman-teman anggota DPR tidak konsisten dengan program ini, sehingga saya khawatir tujuan agar Indonesia akan menjadi penghasil kakao terbesar dunia tidak akan tercapai. Karena rencana awalnya fokus pada daerah-daerah penghasil kakao, namun pada kenyataannya anggaran itu disebar ke seluruh provinsi yang rakyatnya belum pernah melihat pohon kakao," tutur Anwar di depan Menteri Perindustrian MS Hidayat, Menteri Perdagangan Gita Irawan Wirjawan dan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Selasa 21 Februari 2012.

Sepanjang pemerintah pusat tidak fokus pada satu permasalahan, Anwar mengaku sulit untuk mencapai target. Namun ditegaskan, Sulbar mendukung kebijakan pemerintah untuk membatasi eksport kakao mentah ke luar negeri. Sebab, industri dalam negeri bisa dihidupkan kembali.

Berdasarkan hasil kunjungannya, ungkap Anwar, ke salah satu perusahaan coklat terbesar Indonesia di Tangerang, ternyata 70 persen bahan bakunya berasal dari Sulawesi. Namun ironinya, nama Sulawesi tidak dicantumkan.

"Alasan ternyata sangat mengagetkan. Yaitu bahan baku dari Sulawesi tidak laku di pasar Eropa dan Amerika. Meski mayoritas yang dipakai coklat dari Sulawesi, namun tidak ada kata Sulawesi dalam semua katalognya. Inilah yang mendorong kami menggagas Gernas Pro Kakao. Untuk memperbaiki kakao Indonesia, khususnya Sulawesi. Karena itu saya juga mengajak dunia usaha untuk bersinergi dengan konsep ini," kata Anwar. (bro)
()
Copyright ©2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.8458 seconds (0.1#10.140)