Pemprov Jabar desak pemerintah serius bangun Bandara Kertajati
Pemprov Jabar desak pemerintah serius bangun Bandara Kertajati
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta pemerintah pusat serius dalam pembangunan Bandara Internasional Kertajati, Kabupaten Majalengka. Wakil Gubernur Jabar Dede Yusuf mengatakan, saat ini pihak Pemprov Jabar sudah mulai pembangunan dengan melakukan pembebasan lahan seluas 630 hektare di Majalengka.
"Di tengah pembangunan Bandara Kertajati kan muncul wacana pembangunan Bandara Karawang. Sementara kita sudah membebaskan lahan 630 hektare di Majalengka. Itu mau dikemanakan?" kata Dede, usai rapat dengan Dinas Perhubungan Jawa Barat di Bandung, Senin (27/2/2012).
Dede menyebutkan, pembangunan Bandara Kertajati sudah masuk ke dalam RPJRM nasional dan MP3EI. Namun ada klausul pada pasal 3 Keputusan Menhub 2005 yang mengatakan bahwa APBN tidak turut menanggung biaya pembangunan Bandara Kertajati.
Padahal, Pemprov Jabar hanya sanggup pembebasan, sedangkan pembangunan bandara perlu akses jalan sebagai pintu masuk dan keluar bandara. Masalah jalan atau infrastruktur inilah yang seharusnya ditanggung APBN.
"Pemprov berharap teruskan pembangunan di Kertajati yang sudah kita mulai. Jadi jangan bicara wacana pembangunan airport di Karawang, karena itu tidak masuk ke MP3EI dan rencana pembangunan bandara nasional," ungkapnya.
Dede berharap, Permenhub 2005 bisa diubah sebab tidak mungkin pemerintah daerah membangun bandara sendirian, karena investasi bandara tidak sedikit. Rencananya hingga 2016 perlu dana sebesar Rp8 triliun dan tahap awalnya Rp3,5 triliun. "Sekarang kita harap masuk APBN," ujarnya.
Selain itu, pembangunan bandara juga akan merembet kepada pembangunan lainnya seperti pengembangan wilayah atau ruang lingkup yang sudah disiapkan 5.000 hektare.
"Perubahan Permenhub itu sudah beberapa kali kita ajukan, tapi belum ada tanggapan. Kita akan coba lagi, mudah-mudahan Menhub sekarang lebih bijak, punya wawasan geopolitik yang bagus," ujarnya.
Saat ini Pemprov Jabar terus melakukan pembebasan lahan yang pada 2012 ini sudah 200 hektare. Sedangkan anggaran yang terserap sebesar Rp250 miliar. "Untuk pembangunan kan yang prioritas pembebasan lahan. Kok tiba-tiba ingin di tempat lain yang tanahnya saja belum ada," tukasnya.
"Di tengah pembangunan Bandara Kertajati kan muncul wacana pembangunan Bandara Karawang. Sementara kita sudah membebaskan lahan 630 hektare di Majalengka. Itu mau dikemanakan?" kata Dede, usai rapat dengan Dinas Perhubungan Jawa Barat di Bandung, Senin (27/2/2012).
Dede menyebutkan, pembangunan Bandara Kertajati sudah masuk ke dalam RPJRM nasional dan MP3EI. Namun ada klausul pada pasal 3 Keputusan Menhub 2005 yang mengatakan bahwa APBN tidak turut menanggung biaya pembangunan Bandara Kertajati.
Padahal, Pemprov Jabar hanya sanggup pembebasan, sedangkan pembangunan bandara perlu akses jalan sebagai pintu masuk dan keluar bandara. Masalah jalan atau infrastruktur inilah yang seharusnya ditanggung APBN.
"Pemprov berharap teruskan pembangunan di Kertajati yang sudah kita mulai. Jadi jangan bicara wacana pembangunan airport di Karawang, karena itu tidak masuk ke MP3EI dan rencana pembangunan bandara nasional," ungkapnya.
Dede berharap, Permenhub 2005 bisa diubah sebab tidak mungkin pemerintah daerah membangun bandara sendirian, karena investasi bandara tidak sedikit. Rencananya hingga 2016 perlu dana sebesar Rp8 triliun dan tahap awalnya Rp3,5 triliun. "Sekarang kita harap masuk APBN," ujarnya.
Selain itu, pembangunan bandara juga akan merembet kepada pembangunan lainnya seperti pengembangan wilayah atau ruang lingkup yang sudah disiapkan 5.000 hektare.
"Perubahan Permenhub itu sudah beberapa kali kita ajukan, tapi belum ada tanggapan. Kita akan coba lagi, mudah-mudahan Menhub sekarang lebih bijak, punya wawasan geopolitik yang bagus," ujarnya.
Saat ini Pemprov Jabar terus melakukan pembebasan lahan yang pada 2012 ini sudah 200 hektare. Sedangkan anggaran yang terserap sebesar Rp250 miliar. "Untuk pembangunan kan yang prioritas pembebasan lahan. Kok tiba-tiba ingin di tempat lain yang tanahnya saja belum ada," tukasnya.
()
Explore More