Indonesia disarankan audit keuangan WWF
Kamis, 01 Maret 2012 - 08:54 WIB
Indonesia disarankan audit keuangan WWF
A
A
A
Sindonews.com – Pemerintah Norwegia memutuskan menghentikan bantuan kepada World Wildlife Fund (WWF), salah satu organisasi lingkungan hidup terbesar di dunia.
Penghentian ini dilakukan setelah adanya dugaan penggelapan dana yang ditujukan untuk inisiatif di Tanzania. Pemerintah Indonesia juga disarankan melakukan audit menyeluruh dari semua proyek yang didanai wajib pajak asing yang dikelola WWF.
Direktur Consumers Alliance Andrew Langer menjelaskan, selama beberapa tahun terakhir, WWF telah menggunakan kekuasaan politiknya di Norwegia dan seluruh dunia untuk meyakinkan pemerintah bahwa mereka dapat menjadi mitra yang tepercaya dalam menjalankan inisiatif bantuan guna membantu rakyat termiskin di dunia.
”Namun, skandal di Tanzania ini menunjukkan sebaliknya.WWF telah berusaha memperpanjang moratorium yang dilaksanakan sebagai bagian dari perjanjian konservasi Norwegia-Indonesia,” kata Andrew Langer dalam rilis yang diterima Sindo kemarin.
Lebih lanjut Andre Langer menuturkan, bulan ini WWF meluncurkan kampanye baru yang memaksa perusahaan terkemuka Amerika Serikat (AS) membatalkan hubungan mereka dengan pihak-pihak kehutanan Indonesia. Hal ini tentu saja akan membahayakan mata pencaharian ribuan rakyat Indonesia, membatasi ekspor Indonesia ke AS,dan menaikkan biaya bagi konsumen di AS.
”Pemerintah Indonesia harus menjelaskan bahwa organisasi bermasalah seperti WWF tidak memiliki peran untuk dimainkan dalam memengaruhi urusan ekonomi dan lingkungan hidup internal negara berkembang,” tuturnya.
Sementara itu, WWF Indonesia membantah keras pihaknya melakukan kampanye yang menyudutkan Indonesia. Selama ini WWF Indonesia telah bekerja sama dengan pemerintah dan perusahaan.
WWF Indonesia juga sangat terbuka untuk berdialog dengan mitra kerja. ”Seperti belakangan ini, kami melakukan dialog dengan Kementerian Pertanian dan Uni Eropa, ”tutur Manajer Komunikasi WWF Indonesia Desmarita Murni. Mengenai audit, Desma menjelaskan,WWF Indonesia merupakan lembaga konservasi berbadan hukum yayasan.
Setiap tahun WWF Indonesia diaudit oleh akuntan publik dan bisa diketahui oleh semua pihak. Audit tersebut juga selalu dilaporkan kepada para donatur.” Jadi tanpa diminta pun kami sudah melakukan audit. Semuanya bisa dicek. Semua transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi,”jelasnya.
Mengenai kasus di Tanzania, tutur Desma, semua sudah dijelaskan WWF Internasional sejak Januari lalu. WWF Indonesia sendiri sama sekali tidak terkait dengan kasus tersebut. ”Tidak ada kaitannya dengan kita karena operasionalnya juga berbeda,” tegasnya.
Penghentian ini dilakukan setelah adanya dugaan penggelapan dana yang ditujukan untuk inisiatif di Tanzania. Pemerintah Indonesia juga disarankan melakukan audit menyeluruh dari semua proyek yang didanai wajib pajak asing yang dikelola WWF.
Direktur Consumers Alliance Andrew Langer menjelaskan, selama beberapa tahun terakhir, WWF telah menggunakan kekuasaan politiknya di Norwegia dan seluruh dunia untuk meyakinkan pemerintah bahwa mereka dapat menjadi mitra yang tepercaya dalam menjalankan inisiatif bantuan guna membantu rakyat termiskin di dunia.
”Namun, skandal di Tanzania ini menunjukkan sebaliknya.WWF telah berusaha memperpanjang moratorium yang dilaksanakan sebagai bagian dari perjanjian konservasi Norwegia-Indonesia,” kata Andrew Langer dalam rilis yang diterima Sindo kemarin.
Lebih lanjut Andre Langer menuturkan, bulan ini WWF meluncurkan kampanye baru yang memaksa perusahaan terkemuka Amerika Serikat (AS) membatalkan hubungan mereka dengan pihak-pihak kehutanan Indonesia. Hal ini tentu saja akan membahayakan mata pencaharian ribuan rakyat Indonesia, membatasi ekspor Indonesia ke AS,dan menaikkan biaya bagi konsumen di AS.
”Pemerintah Indonesia harus menjelaskan bahwa organisasi bermasalah seperti WWF tidak memiliki peran untuk dimainkan dalam memengaruhi urusan ekonomi dan lingkungan hidup internal negara berkembang,” tuturnya.
Sementara itu, WWF Indonesia membantah keras pihaknya melakukan kampanye yang menyudutkan Indonesia. Selama ini WWF Indonesia telah bekerja sama dengan pemerintah dan perusahaan.
WWF Indonesia juga sangat terbuka untuk berdialog dengan mitra kerja. ”Seperti belakangan ini, kami melakukan dialog dengan Kementerian Pertanian dan Uni Eropa, ”tutur Manajer Komunikasi WWF Indonesia Desmarita Murni. Mengenai audit, Desma menjelaskan,WWF Indonesia merupakan lembaga konservasi berbadan hukum yayasan.
Setiap tahun WWF Indonesia diaudit oleh akuntan publik dan bisa diketahui oleh semua pihak. Audit tersebut juga selalu dilaporkan kepada para donatur.” Jadi tanpa diminta pun kami sudah melakukan audit. Semuanya bisa dicek. Semua transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi,”jelasnya.
Mengenai kasus di Tanzania, tutur Desma, semua sudah dijelaskan WWF Internasional sejak Januari lalu. WWF Indonesia sendiri sama sekali tidak terkait dengan kasus tersebut. ”Tidak ada kaitannya dengan kita karena operasionalnya juga berbeda,” tegasnya.
()
