BBM naik, ribuan pekerja terancam PHK
BBM naik, ribuan pekerja terancam PHK
A
A
A
Sindonews.com – Ribuan tenaga kerja di Jawa Barat terancam kehilangan pekerjaan. Hal tersebut bisa terjadi bila pemerintah menetapkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dalam waktu berdekatan.
“Jika kenaikan BBM dan TDL dilaksanakan hampir bersamaan, dampaknya akan sangat besar. Ujung-ujungnya masyarakat yang kena dampak fatal. Bahkan ribuan tenaga kerja di Jabar akan kehilangan pekerjaannya,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar Deddy Widjaja saat dihubungi wartawan, kemarin. Dijelaskan dia, pemutusan hubungan kerja (PHK) dilakukan setiap perusahaan dengan alasan kebijakan efisiensi.
Di Jabar sendiri ada sekitar 6.000 perusahaan yang tergabung dengan Apindo Jabar dengan jumlah tenaga kerja mencapai dua juta jiwa. “Meski belum dapat memastikan jumlah banyaknya tenaga kerja yang terancam akibat kebijakan itu, apalagi pemerintah pun belum menetapkannya secara resmi. Tetapi kalau pemerintah menetapkan kedua kebijakan tersebut secara bersamaan tentunya akan ada ribuan karyawan yang di-PHK,”jelasnya.
Oleh karena itu, pihaknya berharap pemerintah memerhatikan dampak dari kedua kebijakan tersebut. Paling tidak, pemerintah mengurangi persentase kenaikan harga salah satu dari kedua tarif tersebut. Seperti diketahui, Menteri ESDM Jero Wacik menyatakan pemerintah merencanakan kenaikan tarif dasar listrik secara bertahap sebesar 10 persen, mulai Mei mendatang. Dengan kenaikan rata-rata sebesar 10 persen maka TDL akan meningkat dari Rp729 menjadi Rp796 per kWh.
Sementara satu bulan sebelumnya,pemerintah akan menaikkan harga jual BBM. Rencananya kenaikannya sama, yakni 10 persen. Sales Representatif Pertamina Cabang Bandung di bawah naungan Unit Pemasaran III Bandung Daniel mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan antisipasi, satu di antaranya berkaitan dengan pasokan. Menurut dia, sebelum dan sesudah harga BBM bersubsidi naik, pihaknya melakukan penyaluran BBM dari depot ke sekitar 300 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jabar.
“Ketahanannya mencapai 10-20 hari di setiap SPBU. Rata-rata, kebutuhan setiap SPBU di Jabar tidaklah sama. Kondisinya bergantung pada lokasi SPBU.Jumlahnya hanya mencapai 32 kilo liter per hari. Sementara kebutuhan SPBU di luar Kota Bandung seperti Cianjur hanya 16-24 kilo liter per hari,”jelasnya. Mahasiswa di Jabar menolak kenaikan BBM.
Sedikitnya dua aksi mahasiswa terjadi kemarin, salah satunya aksi puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jabar yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa (Gema) Pembebasan berunjuk rasa di halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro. Polres Bandung menegaskan akan menindak tegas siapa pun yang menimbun BBM. Hal itu diungkapkan Kapolres Bandung AKBP Sandi Nugroho terkait rencana pemerintah menaikkan harga BBM.
“Sejak awal Maret, kami juga telah melakukan operasi ke setiap SPBU,”tuturnya. Sementara itu, sebanyak 60 ribu armada angkutan bus antarkota antarprovinsi (AKAP) dan antarkota dalam provinsi (AKDP) di Jawa Barat mengancam mogok massal jika pemerintah bersikukuh menaikkan harga BBM.Pasalnya,kenaikan tersebut tidak diimbangi dengan kenaikan tarif angkutan yang diprediksi akan melambungkan harga spare part yang memberatkan para pengusaha angkutan.
Ketua DPD Organda Jabar D Hardiman mengatakan, kenaikan tarif BBM itu bagaikan buah simalakama karena di sisi lain berimbas terhadap kenaikan onderdil.
“Jika kenaikan BBM dan TDL dilaksanakan hampir bersamaan, dampaknya akan sangat besar. Ujung-ujungnya masyarakat yang kena dampak fatal. Bahkan ribuan tenaga kerja di Jabar akan kehilangan pekerjaannya,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar Deddy Widjaja saat dihubungi wartawan, kemarin. Dijelaskan dia, pemutusan hubungan kerja (PHK) dilakukan setiap perusahaan dengan alasan kebijakan efisiensi.
Di Jabar sendiri ada sekitar 6.000 perusahaan yang tergabung dengan Apindo Jabar dengan jumlah tenaga kerja mencapai dua juta jiwa. “Meski belum dapat memastikan jumlah banyaknya tenaga kerja yang terancam akibat kebijakan itu, apalagi pemerintah pun belum menetapkannya secara resmi. Tetapi kalau pemerintah menetapkan kedua kebijakan tersebut secara bersamaan tentunya akan ada ribuan karyawan yang di-PHK,”jelasnya.
Oleh karena itu, pihaknya berharap pemerintah memerhatikan dampak dari kedua kebijakan tersebut. Paling tidak, pemerintah mengurangi persentase kenaikan harga salah satu dari kedua tarif tersebut. Seperti diketahui, Menteri ESDM Jero Wacik menyatakan pemerintah merencanakan kenaikan tarif dasar listrik secara bertahap sebesar 10 persen, mulai Mei mendatang. Dengan kenaikan rata-rata sebesar 10 persen maka TDL akan meningkat dari Rp729 menjadi Rp796 per kWh.
Sementara satu bulan sebelumnya,pemerintah akan menaikkan harga jual BBM. Rencananya kenaikannya sama, yakni 10 persen. Sales Representatif Pertamina Cabang Bandung di bawah naungan Unit Pemasaran III Bandung Daniel mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan antisipasi, satu di antaranya berkaitan dengan pasokan. Menurut dia, sebelum dan sesudah harga BBM bersubsidi naik, pihaknya melakukan penyaluran BBM dari depot ke sekitar 300 stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Jabar.
“Ketahanannya mencapai 10-20 hari di setiap SPBU. Rata-rata, kebutuhan setiap SPBU di Jabar tidaklah sama. Kondisinya bergantung pada lokasi SPBU.Jumlahnya hanya mencapai 32 kilo liter per hari. Sementara kebutuhan SPBU di luar Kota Bandung seperti Cianjur hanya 16-24 kilo liter per hari,”jelasnya. Mahasiswa di Jabar menolak kenaikan BBM.
Sedikitnya dua aksi mahasiswa terjadi kemarin, salah satunya aksi puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jabar yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa (Gema) Pembebasan berunjuk rasa di halaman Gedung Sate, Jalan Diponegoro. Polres Bandung menegaskan akan menindak tegas siapa pun yang menimbun BBM. Hal itu diungkapkan Kapolres Bandung AKBP Sandi Nugroho terkait rencana pemerintah menaikkan harga BBM.
“Sejak awal Maret, kami juga telah melakukan operasi ke setiap SPBU,”tuturnya. Sementara itu, sebanyak 60 ribu armada angkutan bus antarkota antarprovinsi (AKAP) dan antarkota dalam provinsi (AKDP) di Jawa Barat mengancam mogok massal jika pemerintah bersikukuh menaikkan harga BBM.Pasalnya,kenaikan tersebut tidak diimbangi dengan kenaikan tarif angkutan yang diprediksi akan melambungkan harga spare part yang memberatkan para pengusaha angkutan.
Ketua DPD Organda Jabar D Hardiman mengatakan, kenaikan tarif BBM itu bagaikan buah simalakama karena di sisi lain berimbas terhadap kenaikan onderdil.
()
Explore More