Remunerasi PNS aman dari pemotongan anggaran
Selasa, 13 Maret 2012 - 18:50 WIB
Remunerasi PNS aman dari pemotongan anggaran
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah menuturkan pemotongan anggaran yang dilakukan pada Kementerian Lembaga (K/L) tidak berlaku pada pemotongan remunerasi.
"Remunerasi tidak dipotong. Jadi K/L yang sudah selesaikan program remunerasi, sudah direview oleh tim independen dan tim quality assurance, reformasi birokrasi harus tetap dilaksanakan," ungkap Menteri Keuanganan Agus DW Martowardojo kala ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/3/2012).
Seperti diketahui dalam Rapat Kerja antara Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dengan Kementerian Keuangan akhirnya menyepakati Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) yang diajukan pemerintah. Dalam RKA-KL tersebut di antaranya upaya penghematan sebesar Rp18,9 triliun.
Agus menjelaskan, anggaran yang dipotong nantinya sebesar Rp18,9 triliun. Namun, jumlah tersebut ditambah hingga Rp22 triliun. Hal tersebut, dikarenakan banyak anggaran tersebut dialokasikan untuk program yang sudah direalisasi. "Banyak yang sudah ditender ternyata, dan banyak yang sudah dilakukan," jelasnya.
Karenanya, pembicaraan tentang beberapa KL yang dipotong belanja modalnya bersama komisi XI, hanya dipotong di lingkungan Kementerian Keuangan dan Bappenas, dan sedikit di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
"Kalau di kemenkeu itu kita ada pinjaman Luar Negeri (LN) yang kita batalkan penarikannya karena memang program pengadaannya belum selesai. Harus mengikuti standar world bank, yaitu proyek komputerisasi di ditjen pajak," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menuturkan, penghematan anggaran tersebut dilakukan pemerintah sebagai langkah antipasi melebarnya defisit sebagai akibat dari asumsi-asumsi makro yang berubah yang salah satunya adalah harga ICP yang rata-rata harganya sudah mencapai USD118 per barel. (ank)
"Remunerasi tidak dipotong. Jadi K/L yang sudah selesaikan program remunerasi, sudah direview oleh tim independen dan tim quality assurance, reformasi birokrasi harus tetap dilaksanakan," ungkap Menteri Keuanganan Agus DW Martowardojo kala ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/3/2012).
Seperti diketahui dalam Rapat Kerja antara Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dengan Kementerian Keuangan akhirnya menyepakati Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) yang diajukan pemerintah. Dalam RKA-KL tersebut di antaranya upaya penghematan sebesar Rp18,9 triliun.
Agus menjelaskan, anggaran yang dipotong nantinya sebesar Rp18,9 triliun. Namun, jumlah tersebut ditambah hingga Rp22 triliun. Hal tersebut, dikarenakan banyak anggaran tersebut dialokasikan untuk program yang sudah direalisasi. "Banyak yang sudah ditender ternyata, dan banyak yang sudah dilakukan," jelasnya.
Karenanya, pembicaraan tentang beberapa KL yang dipotong belanja modalnya bersama komisi XI, hanya dipotong di lingkungan Kementerian Keuangan dan Bappenas, dan sedikit di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
"Kalau di kemenkeu itu kita ada pinjaman Luar Negeri (LN) yang kita batalkan penarikannya karena memang program pengadaannya belum selesai. Harus mengikuti standar world bank, yaitu proyek komputerisasi di ditjen pajak," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menuturkan, penghematan anggaran tersebut dilakukan pemerintah sebagai langkah antipasi melebarnya defisit sebagai akibat dari asumsi-asumsi makro yang berubah yang salah satunya adalah harga ICP yang rata-rata harganya sudah mencapai USD118 per barel. (ank)
()
