Wali Kota Yogya tak sepakat program BLT

Sindonews.com - Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti mengaku tidak sepakat dengan rencana kebijakan nasional Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, kebijakan tersebut justru berpotensi menimbulkan gejolak baru di masyarakat.

“Kita belum tahu skemanya seperti apa, kita baru akan diundang Wapres (Wakil Presiden) untuk sosialisasi itu (BLT) Jumat besok (hari ini). Tetapi saya sendiri sebenarnya tidak sepakat,” katanya saat ditemui di Balai Kota Yogyakarta, kamis 15 Maret 2012.

Pemerintah semestinya melakukan evaluasi terlebih dahulu pembagian BLT sebelumnya. Berdasarkan pengalaman, terjadi sejumlah persoalan dalam distribusi BLT. Dengan adanya evaluasi, persoalan-persoalan tersebut tidak terulang lagi.

Meski tidak sepakat, wali kota tetap akan berkomunikasi dengan lurah dan camat sebagai pengelola wilayah. Namun, itu dilakukan setelah petunjuk teknis mengenai BLT turun. Haryadi mengaku kebijakan menaikkan harga BBM memberikan dampak di masyarakat. “Saat ini belum juga dinaikkan, harga kebutuhan pokok di masyarakat sudah merambat naik,”ujarnya.

Secara terpisah, Camat Tegalrejo Maryustion Tonang mengaku siap mendukung kebijakan penyaluran BLT. Berbagai persoalan yang muncul karena BLT akan diantisipasi agar tidak memunculkan gejolak di masyarakat. “Kita siap mengondisikan masyarakat agar tetap kondusif. Hal tersebut dapat diantisipasi salah satunya dengan diketahuinya data by name calon penerima bantuan dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Selain itu, juga melibatkan tokoh masyarakat dalam sosialisasi BLT. Hingga kemarin, di Tegalrejo terdapat 1.700 keluarga miskin. Warga tersebut adalah pemegang Kartu Menuju Sejahtera (KMS) yang telah ditetapkan oleh wali kota beberapa waktu lalu. (bro)