TDL tak naik, anggaran harus dihemat
Sabtu, 17 Maret 2012 - 13:38 WIB
TDL tak naik, anggaran harus dihemat
A
A
A
Sindonews.com - Dengan tidak disepakatinya usulan pemerintah terhadap kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) tahun ini oleh DPR dan hanya menyetujui subsidi listrik sebesar Rp65 triliun maka kemungkinan akan menyebabkan permasalahan pada anggaran.
Menurut Anggota DPR RI Komisi XI Arif Budimanta selisih angka sebesar Rp33 triliun tersebut dapat dimasukkan ke dalam risiko fiskal.
"Bisa lah saya rasa, karena kita kan masih ada silpa. Kemudian lagi bila perlu kita lakukan lagi penghematan anggaran, pangkas lagi, kurangin rapat-rapat di hotel, perjalanan dinas, kurang lebih misalnya fokus kepada renegosiasi kontrak, terkait minyak bumi dan lainnya, fokus kepada itu," ujar Arif saat ditemui seusai menghadiri acara Polemik Sindo Radio di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (17/3/2012)
Arif menambahkan, sebenarnya alasan pemerintah dalam usulannya tersebut sangat mengerikan. Menurutnya, alasan efisiensi dan efektifitas di kelistrikan tidak dapat dipergunakan.
"Kita mendengar dari pemerintah dulu seperti apa, karena alasannya sangat mengerikan memang efisiensi dan efektifitas di PLN, karena mereka tidak efisien karena mereka tidak efektif kemudian rakyat yang menjadi beban," jelasnya.
Dia menambahkan, sebenarnya PLN punya kesempatan yang sama untuk mengembangkan kelistrikan. Pemerintah katanya harus mengupayakan hal tersebut, jangan hanya keluarkan alasan-alasan yang tidak masuk akal.
"Kan kebijakan energi untuk pembangkit itu PLN kan punya kesempatan untuk melakukan proses transformasi, dari pembangkit yang berbasis BBM menjadi pembangkit yang berbasis gas, panas bumi misalnya atau kemudian PLTA, itukan tidak dilakukan kemarin kan alasannya gasnya tidak tersedia, ya dipastikan dong kalau pemerintah, itu gasnya kan barang punya kita kok,"pungkasnya.
Menurut Anggota DPR RI Komisi XI Arif Budimanta selisih angka sebesar Rp33 triliun tersebut dapat dimasukkan ke dalam risiko fiskal.
"Bisa lah saya rasa, karena kita kan masih ada silpa. Kemudian lagi bila perlu kita lakukan lagi penghematan anggaran, pangkas lagi, kurangin rapat-rapat di hotel, perjalanan dinas, kurang lebih misalnya fokus kepada renegosiasi kontrak, terkait minyak bumi dan lainnya, fokus kepada itu," ujar Arif saat ditemui seusai menghadiri acara Polemik Sindo Radio di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (17/3/2012)
Arif menambahkan, sebenarnya alasan pemerintah dalam usulannya tersebut sangat mengerikan. Menurutnya, alasan efisiensi dan efektifitas di kelistrikan tidak dapat dipergunakan.
"Kita mendengar dari pemerintah dulu seperti apa, karena alasannya sangat mengerikan memang efisiensi dan efektifitas di PLN, karena mereka tidak efisien karena mereka tidak efektif kemudian rakyat yang menjadi beban," jelasnya.
Dia menambahkan, sebenarnya PLN punya kesempatan yang sama untuk mengembangkan kelistrikan. Pemerintah katanya harus mengupayakan hal tersebut, jangan hanya keluarkan alasan-alasan yang tidak masuk akal.
"Kan kebijakan energi untuk pembangkit itu PLN kan punya kesempatan untuk melakukan proses transformasi, dari pembangkit yang berbasis BBM menjadi pembangkit yang berbasis gas, panas bumi misalnya atau kemudian PLTA, itukan tidak dilakukan kemarin kan alasannya gasnya tidak tersedia, ya dipastikan dong kalau pemerintah, itu gasnya kan barang punya kita kok,"pungkasnya.
()
