JK: Kenaikan harga BBM bukan hal baru
Selasa, 20 Maret 2012 - 11:13 WIB
JK: Kenaikan harga BBM bukan hal baru
A
A
A
Sindonews.com - Mantan Wakil Presiden (Wapres) RI Jusuf Kalla menyatakan bahwa kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) harus dilakukan. Sebab, tidak ada cara lain bagi pemerintah dalam menyikapi harga minyak di pasar dunia yang terus meningkat.
Menurut JK, kebijakan menaikkan harga BBM bukanlah hal baru. Setidaknya, pemerintah telah menaikkan tujuh kali dalam sepuluh tahun terakhir. Masalah kenaikan itu bukan karena setuju atau tidak setuju, tepat atau tidak tepat. Tetapi itu harus dilakukan karena terpaksa dan tidak ada faktor lainnya. “Tidak ada cara lain, selain menaikkan harga BBM,” kata Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ini di Yogyakarta, kemarin.
Dia mengatakan, menaikkan harga BBM adalah keterpaksaan. Jika tidak, justru akan mengurangi belanja publik seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, ataupun kesehatan. Menurut dia, tidak ada cara lain yang bisa mengurangi subsidi anggaran atau mencegah terjadinya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selain menaikkan harga BBM.
“Pastilah kenaikan ini akan berdampak di masyarakat. Kita tunggu pemerintah saja, tunggu waktu naiknya. Pemerintah sudah janji menaikkan. Begitu juga kompensasinya, itu sudah berkali-kali dijalankan,” kata mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsudin mengatakan, pihaknya tidak setuju dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM per 1 April 2012. “Kenaikan harga BBM merupakan kebijakan yang pasti menyulitkan rakyat, sehingga kami tidak setuju,” katanya.
Menurut dia, kenaikan harga BBM akan memicu naiknya harga sembako yang kemudian akan membawa dampak pada kesusahan hidup rakyat.
Dia juga mengatakan, kenaikan harga BBM pada dasarnya dapat dihindari dan tidak akan menjadi opsi seandainya pemerintah mengelola dengan benar dan menerapkan strategi perminyakan maupun perdagangan nasional.
“Saya sendiri akan membawanya ke MK (Mahkamah Konstitusi) dan berharap MK melihat secara jernih UU yang membela kebutuhan rakyat dan bangsa. Jika kenaikan harga BBM tidak bisa dicabut lagi, berarti pemerintah tidak mau memperhatikan suara rakyat,” katanya. (ank)
Menurut JK, kebijakan menaikkan harga BBM bukanlah hal baru. Setidaknya, pemerintah telah menaikkan tujuh kali dalam sepuluh tahun terakhir. Masalah kenaikan itu bukan karena setuju atau tidak setuju, tepat atau tidak tepat. Tetapi itu harus dilakukan karena terpaksa dan tidak ada faktor lainnya. “Tidak ada cara lain, selain menaikkan harga BBM,” kata Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ini di Yogyakarta, kemarin.
Dia mengatakan, menaikkan harga BBM adalah keterpaksaan. Jika tidak, justru akan mengurangi belanja publik seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, ataupun kesehatan. Menurut dia, tidak ada cara lain yang bisa mengurangi subsidi anggaran atau mencegah terjadinya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selain menaikkan harga BBM.
“Pastilah kenaikan ini akan berdampak di masyarakat. Kita tunggu pemerintah saja, tunggu waktu naiknya. Pemerintah sudah janji menaikkan. Begitu juga kompensasinya, itu sudah berkali-kali dijalankan,” kata mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar ini.
Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsudin mengatakan, pihaknya tidak setuju dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM per 1 April 2012. “Kenaikan harga BBM merupakan kebijakan yang pasti menyulitkan rakyat, sehingga kami tidak setuju,” katanya.
Menurut dia, kenaikan harga BBM akan memicu naiknya harga sembako yang kemudian akan membawa dampak pada kesusahan hidup rakyat.
Dia juga mengatakan, kenaikan harga BBM pada dasarnya dapat dihindari dan tidak akan menjadi opsi seandainya pemerintah mengelola dengan benar dan menerapkan strategi perminyakan maupun perdagangan nasional.
“Saya sendiri akan membawanya ke MK (Mahkamah Konstitusi) dan berharap MK melihat secara jernih UU yang membela kebutuhan rakyat dan bangsa. Jika kenaikan harga BBM tidak bisa dicabut lagi, berarti pemerintah tidak mau memperhatikan suara rakyat,” katanya. (ank)
()
