Skema BLT masih belum jelas
Senin, 26 Maret 2012 - 12:58 WIB
Skema BLT masih belum jelas
A
A
A
Sindonews.com - Terkait dengan rencana pemerintah memberikan kompensasi terhadap kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal ini masih menjadi perdebatan antara pemerintah dan DPR.
Wakil sekjen PKS Mahfudz Siddiq mengatakan, pihaknya terus mengawasi perkembangan rencana pemerintah untuk menaikkan BBM, sampai sekarang kenaikan BBM dan skema BLT masih diperdebatkan, dan belum semua fraksi menyetujui.
"Dua opsi yang masih dikaji oleh fraksi-fraksi terutama PKS yang pada intinya ada dua hal, pertama masih ada keberatan sejumlah pihak dari fraksi mengenai kenaikan dan kedua keberatan fraksi mengenai skema BLT," tutur Mahfudz di DPR, Senayan, di Jakarta, Senin, (26/3/2012).
Dua pokok bahasan tersebut menjadi masalah krusial sehingga pengambilan keputusan akan diundur, "Jadi saya kira karena masih ada dua hal yang krusial kemungkinan pengambilan keputusan soal APBNP ini bisa jadi akan mundur," ungkapnya.
Lanjutnya, PKS sudah memberikan pandangannya melalui surat yang telah disampaikan kepada presiden. "Ya jelas secara resmi partai sudah menyampaikan pandangannya secara tertulis kepada presiden," paparnya.
PKS memandang opsi kenaikan BBM itu akan memberatkan masyarakat selain postur anggaran kita bisa membentuk kenaikan besaran subsidi BBM. "Jadi kita pada posisi itu ya tergantung nanti melihat perkembangan kedepan dan sampai saat ini kita PKS masih menolak," tukasnya. (ank)
Wakil sekjen PKS Mahfudz Siddiq mengatakan, pihaknya terus mengawasi perkembangan rencana pemerintah untuk menaikkan BBM, sampai sekarang kenaikan BBM dan skema BLT masih diperdebatkan, dan belum semua fraksi menyetujui.
"Dua opsi yang masih dikaji oleh fraksi-fraksi terutama PKS yang pada intinya ada dua hal, pertama masih ada keberatan sejumlah pihak dari fraksi mengenai kenaikan dan kedua keberatan fraksi mengenai skema BLT," tutur Mahfudz di DPR, Senayan, di Jakarta, Senin, (26/3/2012).
Dua pokok bahasan tersebut menjadi masalah krusial sehingga pengambilan keputusan akan diundur, "Jadi saya kira karena masih ada dua hal yang krusial kemungkinan pengambilan keputusan soal APBNP ini bisa jadi akan mundur," ungkapnya.
Lanjutnya, PKS sudah memberikan pandangannya melalui surat yang telah disampaikan kepada presiden. "Ya jelas secara resmi partai sudah menyampaikan pandangannya secara tertulis kepada presiden," paparnya.
PKS memandang opsi kenaikan BBM itu akan memberatkan masyarakat selain postur anggaran kita bisa membentuk kenaikan besaran subsidi BBM. "Jadi kita pada posisi itu ya tergantung nanti melihat perkembangan kedepan dan sampai saat ini kita PKS masih menolak," tukasnya. (ank)
()
