Pemerintah-Banggar DPR capai kesepakatan
A
A
A
Sindonews.com - Rapat antara Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) dan Pemerintah mencapai kesepakatan di beberapa poin. Salah satu usulan pemerintah yang disetujui adalah anggaran kompensasi sebesar Rp30,6 triliun.
"Anggaran kompensasi kita 30,6 triliun kemudian pada pemberian subsidi jumlah BBM, LPG, dan BBG sebesar Rp137,4 triliun," ungkap Menteri Keuangan Agus Martowardojo saat rapat dengan Banggar DPR RI, di Senayan, Jakarta, Senin (26/3/2012).
Pada subsidi listrik, disepakati sebesar Rp65 triliun dan cadangan risiko untuk listrik sebesar Rp23 triliun. Sedangkan untuk belanja Kementerian dan lembaga K/L disepakati sebesar Rp530,1 triliun sehingga belanja pemerintah pusat menjadi Rp1.053,2 triliun dan transfer ke daerah menjadi Rp478,8 triliun dan untuk belanja negara menjadi Rp1.548,3 triliun. Sedangkan penerimaan negara dan hibah disepakati Rp1.358,2 triliun.
"Dari perhitungan tersebut defisit diperkirakan sekira Rp190,1 triliun atau 2,23 persen dengan rencana pembiayaan dalam negeri sebesar Rp194,5 triliun dan luar negeri sebesar minus Rp4,4 triliun," jelasnya.
Di sisi lain untuk asumsi makro, pemerintah menyebutkan inflasi diperkirakan sebesar 6,8 persen yang meningkat dibandingkan dalam APBN 2012 yang ditetapkan 5,3 persen.
Sementara itu, untuk pertumbuhan ekonomi dikoreksi menjadi 6,5 persen dari rencana dalam APBN 2012 sebesar 6,7 persen, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan dikoreksi menjadi 5 persen dari sebelumnya sebesar 6 persen, serta nilai tukar menjadi Rp9 ribu per USD dari sebelumnya Rp8.800 per USD.
Untuk harga minyak menjadi USD105 per barel dari USD90 per barel, dan lifting menjadi 930 ribu barel per hari dari 950 ribu barel per hari dalam APBN 2012. (ank)
"Anggaran kompensasi kita 30,6 triliun kemudian pada pemberian subsidi jumlah BBM, LPG, dan BBG sebesar Rp137,4 triliun," ungkap Menteri Keuangan Agus Martowardojo saat rapat dengan Banggar DPR RI, di Senayan, Jakarta, Senin (26/3/2012).
Pada subsidi listrik, disepakati sebesar Rp65 triliun dan cadangan risiko untuk listrik sebesar Rp23 triliun. Sedangkan untuk belanja Kementerian dan lembaga K/L disepakati sebesar Rp530,1 triliun sehingga belanja pemerintah pusat menjadi Rp1.053,2 triliun dan transfer ke daerah menjadi Rp478,8 triliun dan untuk belanja negara menjadi Rp1.548,3 triliun. Sedangkan penerimaan negara dan hibah disepakati Rp1.358,2 triliun.
"Dari perhitungan tersebut defisit diperkirakan sekira Rp190,1 triliun atau 2,23 persen dengan rencana pembiayaan dalam negeri sebesar Rp194,5 triliun dan luar negeri sebesar minus Rp4,4 triliun," jelasnya.
Di sisi lain untuk asumsi makro, pemerintah menyebutkan inflasi diperkirakan sebesar 6,8 persen yang meningkat dibandingkan dalam APBN 2012 yang ditetapkan 5,3 persen.
Sementara itu, untuk pertumbuhan ekonomi dikoreksi menjadi 6,5 persen dari rencana dalam APBN 2012 sebesar 6,7 persen, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan dikoreksi menjadi 5 persen dari sebelumnya sebesar 6 persen, serta nilai tukar menjadi Rp9 ribu per USD dari sebelumnya Rp8.800 per USD.
Untuk harga minyak menjadi USD105 per barel dari USD90 per barel, dan lifting menjadi 930 ribu barel per hari dari 950 ribu barel per hari dalam APBN 2012. (ank)
()