SPBG terkendala aturan Pertamina
Jum'at, 06 April 2012 - 12:03 WIB
SPBG terkendala aturan Pertamina
A
A
A
Sindonews.com – Pengalihan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) yang digagas pemerintah tidak bisa berjalan mulus.
Pemerintah belum bisa menerapkan program ini lantaran terganjal aturan PT Pertamina. Fakta ini terungkap saat Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Widjajono Partowidagdo berkunjung ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) di Jawa Timur, kemarin. Dalam kunjungan itu, Wamen menerima keluhan dari para pengusaha SPBG tentang adanya peraturan Pertamina yang melarang stasiun pengisian bahan umum (SPBU) berjualan produk lain selain milik Pertamina.
Padahal, keberadaan SPBU sangat membantu untuk penjualan SPBG. ”Saya akan meminta supaya peraturan Pertamina ini dicabut. Peraturan itu sangat menghambat perkembangan keberadaan SPBG,” ujar Widjajono Partowidagdo saat berada di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, kemarin.
Widjajono mengatakan, saat ini pemerintah sangat serius untuk menggalakkan penggunaan tenaga alternatif seperti BBG.
Menurutnya,penggunaan BBG tidak memiliki tingkat kesulitan tinggi. Karena proses pengisian bisa dilakukan di seluruh SPBU yang ada di berbagai daerah di Indonesia.
Pengusaha SPBG juga tidak perlu mendirikan lokasi baru karena bisa memanfaatkan SPBU yang sudah ada. SPBU tinggal menambah peralatan BBG untuk proses pengisian dan penampungan bahan bakar. Namun yang menjadi kendala, Pertamina memiliki peraturan internal yang melarang pengusaha SPBU menjual produk selain milik Pertamina. ”Tidak butuh dana banyak untuk menambah peralatan BBG di SPBU. Paling butuh trailer untuk tempat pengisian BBG dan peralatan lainnya,” ungkapnya.
Secara keseluruhan, infrastruktur untuk mengembangkan BBG juga sudah tersedia. Adanya sejumlah persoalan kecil, seperti peraturan Pertamina akan diatasi dalam waktu dekat. Pertamina harus merevisi peraturan yang dikeluarkan karena dasar yang digunakan tidak kuat.
”Kalau Pertamina ngotot, ini namanya monopoli perdagangan,” jelas Widjajono. Sementara itu, Pembantu Rektor (PR) I ITS Herman Sasongko mengatakan, pengembangan tenaga alternatif sangat penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan BBM yang selama ini dipakai. ”Memang terlambat, tetapi harus didukung.
ITS sebenarnya sudah mengembangkan banyak tenaga alternatif, tetapi tidak pernah ada perhatian dari pemerintah,” katanya. Selain BBG, Herman menegaskan, ITS sudah mengembangkan tenaga alternatif berupa Water For Gas.Penelitian ini sudah dilakukan sejak 2007 dan sudah menghasilkan bahan bakar yang irit.Namun, proses penelitian terus dikembangkan supaya bisa dimanfaatkan secara massal.
Ketua Peneliti Water For Gas ITS Djoko Sungkono menyatakan, penelitian ini dilakukan menggunakan air murni yang mengandung H2O. Hasilnya pernah diuji coba di sejumlah mobil milik dosen ITS.Dari pemasangan itu,para dosen ITS merasakan bahan bakarnya lebih irit dan memiliki tenaga yang kuat.
Pemerintah belum bisa menerapkan program ini lantaran terganjal aturan PT Pertamina. Fakta ini terungkap saat Wakil Menteri (Wamen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Widjajono Partowidagdo berkunjung ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) di Jawa Timur, kemarin. Dalam kunjungan itu, Wamen menerima keluhan dari para pengusaha SPBG tentang adanya peraturan Pertamina yang melarang stasiun pengisian bahan umum (SPBU) berjualan produk lain selain milik Pertamina.
Padahal, keberadaan SPBU sangat membantu untuk penjualan SPBG. ”Saya akan meminta supaya peraturan Pertamina ini dicabut. Peraturan itu sangat menghambat perkembangan keberadaan SPBG,” ujar Widjajono Partowidagdo saat berada di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, kemarin.
Widjajono mengatakan, saat ini pemerintah sangat serius untuk menggalakkan penggunaan tenaga alternatif seperti BBG.
Menurutnya,penggunaan BBG tidak memiliki tingkat kesulitan tinggi. Karena proses pengisian bisa dilakukan di seluruh SPBU yang ada di berbagai daerah di Indonesia.
Pengusaha SPBG juga tidak perlu mendirikan lokasi baru karena bisa memanfaatkan SPBU yang sudah ada. SPBU tinggal menambah peralatan BBG untuk proses pengisian dan penampungan bahan bakar. Namun yang menjadi kendala, Pertamina memiliki peraturan internal yang melarang pengusaha SPBU menjual produk selain milik Pertamina. ”Tidak butuh dana banyak untuk menambah peralatan BBG di SPBU. Paling butuh trailer untuk tempat pengisian BBG dan peralatan lainnya,” ungkapnya.
Secara keseluruhan, infrastruktur untuk mengembangkan BBG juga sudah tersedia. Adanya sejumlah persoalan kecil, seperti peraturan Pertamina akan diatasi dalam waktu dekat. Pertamina harus merevisi peraturan yang dikeluarkan karena dasar yang digunakan tidak kuat.
”Kalau Pertamina ngotot, ini namanya monopoli perdagangan,” jelas Widjajono. Sementara itu, Pembantu Rektor (PR) I ITS Herman Sasongko mengatakan, pengembangan tenaga alternatif sangat penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan BBM yang selama ini dipakai. ”Memang terlambat, tetapi harus didukung.
ITS sebenarnya sudah mengembangkan banyak tenaga alternatif, tetapi tidak pernah ada perhatian dari pemerintah,” katanya. Selain BBG, Herman menegaskan, ITS sudah mengembangkan tenaga alternatif berupa Water For Gas.Penelitian ini sudah dilakukan sejak 2007 dan sudah menghasilkan bahan bakar yang irit.Namun, proses penelitian terus dikembangkan supaya bisa dimanfaatkan secara massal.
Ketua Peneliti Water For Gas ITS Djoko Sungkono menyatakan, penelitian ini dilakukan menggunakan air murni yang mengandung H2O. Hasilnya pernah diuji coba di sejumlah mobil milik dosen ITS.Dari pemasangan itu,para dosen ITS merasakan bahan bakarnya lebih irit dan memiliki tenaga yang kuat.
()
