Bea keluar ekspor tambang diharapkan 25%
Sabtu, 21 April 2012 - 11:05 WIB
Bea keluar ekspor tambang diharapkan 25%
A
A
A
Sindonews.com – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berharap penerapan bea keluar ekspor barang tambang bisa dilakukan secara bertahap dan minimal dimulai dari angka 25 persen.
Angka bea keluar yang relatif tinggi itu diharapkan dapat menekan laju eksploitasi bahan baku tambang. “Saya sih maunya begitu. Saya pribadi ya,tapi kanbukan saya yang memutus. Itu nanti menteri-menteri terkait. Saya berpikir untuk memberikan sinyal yang positif, yang konkret. Ide itu disambut menteri dan banyak kalangan stakeholder, ini untuk menghambat nafsu orang untuk mengeksploitasi kekayaan alam kita habishabisan,” tegas Menteri Perindustrian MS Hidayat di Jakarta kemarin.
Ditanya mengenai kesepakatannya dengan Kementerian Perdagangan, dia menjelaskan pihaknya masih akan membicarakan hal tersebut dengan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. Dia menambahkan, dalam hal ini juga diperlukan adanya roadmap serta proposal bisnis dari semua investor yang sudah mendapatkan konsesi tambang.
Langkah itu dilakukan menjelang adanya pelarangan ekspor bahan baku mineral pada 2014. “Kalau tidak dibuat sekarang proposalnya, dan mulai membangun, kan tidak mungkin dia memenuhi ketentuan UU. Jadi, kita minta untuk segera membuat business proposalnya kepada Kementerian ESDM untuk dinilai bahwa ini layak untuk dilaksanakan,” jelasnya.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Organisasi, Keanggotaan, Pemberdayaan Daerah, dan Tata Kelola Perusahaan Anindya Bakrie mengatakan, kebijakan pelarangan ekspor bahan baku mineral jangan sampai mengganggu investasi dari perusahaan yang sudah berdiri di Indonesia, terutama perusahaan yang sudah terbuka (go public).
“Kalau saya sih mikirnya begini saja, bahwa kita ini percaya sebagai pengusaha Indonesia ini tidak bisa hanya mengekspor bahan mentah saja. Yang dibutuhkan di Indonesia, karena pangsanya juga sudah ada, bangun power plant, alumina, bauksit, itu benar. Nah, saya rasa cuma timing-nya itu bisa dibicarakan dan caranya, karena yang penting tujuannya, hasilnya setelah ada income yang didapat,” kata dia.
Angka bea keluar yang relatif tinggi itu diharapkan dapat menekan laju eksploitasi bahan baku tambang. “Saya sih maunya begitu. Saya pribadi ya,tapi kanbukan saya yang memutus. Itu nanti menteri-menteri terkait. Saya berpikir untuk memberikan sinyal yang positif, yang konkret. Ide itu disambut menteri dan banyak kalangan stakeholder, ini untuk menghambat nafsu orang untuk mengeksploitasi kekayaan alam kita habishabisan,” tegas Menteri Perindustrian MS Hidayat di Jakarta kemarin.
Ditanya mengenai kesepakatannya dengan Kementerian Perdagangan, dia menjelaskan pihaknya masih akan membicarakan hal tersebut dengan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. Dia menambahkan, dalam hal ini juga diperlukan adanya roadmap serta proposal bisnis dari semua investor yang sudah mendapatkan konsesi tambang.
Langkah itu dilakukan menjelang adanya pelarangan ekspor bahan baku mineral pada 2014. “Kalau tidak dibuat sekarang proposalnya, dan mulai membangun, kan tidak mungkin dia memenuhi ketentuan UU. Jadi, kita minta untuk segera membuat business proposalnya kepada Kementerian ESDM untuk dinilai bahwa ini layak untuk dilaksanakan,” jelasnya.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Organisasi, Keanggotaan, Pemberdayaan Daerah, dan Tata Kelola Perusahaan Anindya Bakrie mengatakan, kebijakan pelarangan ekspor bahan baku mineral jangan sampai mengganggu investasi dari perusahaan yang sudah berdiri di Indonesia, terutama perusahaan yang sudah terbuka (go public).
“Kalau saya sih mikirnya begini saja, bahwa kita ini percaya sebagai pengusaha Indonesia ini tidak bisa hanya mengekspor bahan mentah saja. Yang dibutuhkan di Indonesia, karena pangsanya juga sudah ada, bangun power plant, alumina, bauksit, itu benar. Nah, saya rasa cuma timing-nya itu bisa dibicarakan dan caranya, karena yang penting tujuannya, hasilnya setelah ada income yang didapat,” kata dia.
()
