Pemerintah prioritaskan pembangunan pelabuhan-jalan di 2013

Sindonews.com - Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2012 menyepakati sejumlah target pembangunan infrastruktur pada 2013 yang difokuskan pada jalan dan pelabuhan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana menuturkan, pembangunan atau revitalisasi infrastruktur di sejumlah wilayah Indonesia direncanakan berdasarkan karakteristik geografis dan kapasitas masyarakat setempat.

Di Papua dan Papua Barat, misalnya, pembangunan infrastruktur difokuskan pada transportasi jalan untuk meningkatkan konektivitas dua pusat pertumbuhan di kawasan tersebut, yakni Manokwari (ibu kota Papua Barat) dan Sorong. ”Ini untuk meningkatkan konektivitas dua pusat pertumbuhan, Manokwari dan Sorong, serta meningkatkan distribusi barang dari pusat pertumbuhan ke pedalaman,” tutur Armida dalam sambutannya pada Musrenbangnas 2012, di Jakarta, kemarin.

Armida menambahkan, besarnya wilayah Papua dan Papua Barat serta panjangnya garis pantai di sana, juga menjadi pertimbangan utama untuk memperbaiki atau merevitalisasi pelabuhan yang ada di Papua dan Papua Barat. Pelabuhan yang akan direvitalisasi adalah Pelabuhan Nabire dan Merauke, serta Serui. ”Peningkatan pelabuhan dimaksudkan untuk mengurangi beban jalan juga efisiensi distribusi melalui short shipping,” ucapnya.

Pembangunan infrastruktur pelabuhan juga akan dilakukan di Maluku dan Nusa Tenggara. Dengan wilayahnya yang berbentuk kepulauan, keberadaan pelabuhan memang menjadi keharusan di sana.Karena itulah, pemerintah akan memperbaiki pelabuhan di Buli, Jailolo maupun Tobelo di Maluku Utara.

Armida menegaskan kawasan pelabuhan-pelabuhan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Jawa, dan Sumatera pun akan diperbaiki untuk meningkatkan kualitasnya. Untuk Sulawesi, peningkatan kualitas pelabuhan, salah satunya akan dilakukan di Pelabuhan Bitung (Sulawesi Utara). Nantinya, pelabuhan tersebut diharapkan bisa memperkuat sistem distribusi komoditas setempat dari Makassar (Sulawesi Selatan) ke wilayah lainnya serta mendukung pertambangan nikel di Kendari.

Pelabuhan Pontianak juga akan direvitalisasi guna mendorong peningkatan ekspor migas, pertanian, dan perkebunan dari wilayah tersebut. ”Untuk Jawa dan Bali, pembangunan infrastruktur difokuskan pada moda transportasi kereta api dalam rangka mendukung pertumbuhan wilayah Jawa utara dan mengurangi beban angkut penumpang dan barang di jalan,” ucap Armida.

Seperti wilayah lain, pelabuhan di Jawa, terutama di Madura, Pamanukan (Jawa Timur), dan Tanjung Mas (Semarang). Infrastruktur lain yang akan dibangun atau diperbaiki adalah waduk, termasuk Waduk Jati Gede di Indramayu. ”Untuk Sumatera, fokus pembangunan pada peningkatan jalan wilayah dalam mendukung kawasan ekonomi antara lain Dumai (Riau), Muara Enim (Sumatera Selatan), dan Semangke (Sumatera Utara),” tutur Armida.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menjelaskan, revitalisasi pelabuhan harus segera dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Hatta menilai kapasitas pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia tidak cukup untuk mengimbangi cepatnya pertumbuhan ekspor di wilayah masing-masing.

Manfaatkan Momentum

Saat membuka Musrenbangnas, kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan para kepala daerah dan menteri Kabinet Indonesia Bersatu II untuk tidak menyia-nyiakan momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global.

”Dengan asumsi kita bisa membereskan tahun ini, kita menuju tahun 2012 dengan dijaganya momentum itu. Kita jaga lagi momentum itu agar kesejahteraan rakyat bisa kita tingkatkan lagi dan diperlukan stabilitas politik hukum dan keamanan,” kata Presiden.

Kepala Negara mengatakan, untuk memanfaatkan momentum itu, para kepala daerah dan menteri dapat merumuskan dan menjalankan rencana-rencana pembangunan nasional dengan baik. Dalam penutupan Musrenbangnas 2012, Wakil Presiden Boediono kembali mengingatkan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur.

Boediono menyadari minimnya infrastruktur telah menjadi kendala bagi Indonesia untuk mengejar pertumbuhan yang lebih cepat. Boediono menegaskan persoalan lambatnya pembangunan infrastruktur bukan semata-mata karena dana, melainkan juga komitmen. ”Ini adalah masalah nasional. Saya dengar kalau membuka SPBU saja butuh 17 izin, bayangkan kalau proyek infrastruktur yang besar,” tuturnya. (ank)