Pembatasan BBM subsidi belum jelas

Sindonews.com - DPRD Sumatera Selatan menilai langkah penetapan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, yang akan ditetapkan pemerintah pada 1 Mei kemarin dan akhirnya ditunda, masih belum jelas.

Menurut Wakil Ketua Komisi III Agus Sutikno, hingga saat ini pihaknya masih menunggu arti dari pembatasan BBM subsidi tersebut. “Apa yang akan dilakukan pemerintah itu yang bagaimana. Ya katakanlah kendaraan yang memiliki 1.500 cc harus menggunakan pertamax itu suatu bentuk pengawasan. Kemudian, menaikkan harga juga membatasi pemakaian pengguna. Namun dari berbagai alternatif itu kan yang pasti digunakan itu masih belum jelas,” ujar Agus.

Politisi asal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mengatakan, walaupun program pembatasan BBM tersebut belum diterapkan pemerintah. Namun dampak yang terjadi dalam kehidupan masyarakat sudah sangat terasa.

Harga-harga kebutuhan bahan pokok mulai bergerak naik, terlebih di daerah perairan yang sulit dijangkau. “Secara makro ekonomi, ketika kebutuhan-kebutuhan pokok itu naik, maka kesimpulannya beban pengeluaran masyarakat juga ikut bertambah. Kalau beban pengeluaran bertambah dan penerimaan masyarakat itu relatif tetap maka kemiskinan jelas meningkat. Artinya, kebijakannya sendiri belum berjalan, tapi kemiskinannya berjalan,” papar dia.

Agus memberi contoh di daerah jalur 8 Saleh atau Sungsang, harga bensin eceran ratarata sudah berada pada harga Rp8.000-9.000. “Itu untuk didaerah yang berada di luar Kota Palembang.Kalau eceran di sini (Palembang) juga tak jauh-jauh beda,” tandasnya lagi. (bro)