63 mobdin Palembang terpasang converter kit

Sindonews.com –Dinas Perhubungan Kota Palembang mencatat sebanyak 63 unit mobil dinas terpasang converter kit dari total keseluruhan 400 mobil terkait kebijakan pemerintah soal pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi.

Pemasangan converter kit sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kota Palembang terhadap kebijakan pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi untuk kendaraan plat merah.Kepala Dishub Palembang Masripin Thoyib mengatakan saat ini masih menunggu kedatangan 400 unit converter kit tambahan dari Kementerian ESDM.

Selain untuk kendaraan dinas, ungkap dia, alat konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) ini diperuntukkan angkutan kota dan taksi yang menggunakan injeksi. Dia berharap penyediaan converter kitgratis ini dapat memenuhi kebutuhan penggunaan BBG untuk kendaraan di Kota Palembang. “Kami targetkan semua mobil dinas terpasang BBG. Karena ini bisa mendukung Pemkot Palembang untuk menciptakan lingkungan bersih dan bebas polusi. Saat ini baru 63 unit yang terpasang,”tuturnya.

Adapun untuk mendukung program gasifikasi, Masripin mengakui baru satu stasiun pengisian bahan kabar gas (SPBG) yang beroperasional yaitu di Jalan Demang Lebar Daun,Palembang.Keberadaan SPBG tersebut dapat melayani pengisian gas sebanyak 400 kendaraan per hari. Sedangkan idealnya, kata dia, satu SPBG harus dapat melayani sebanyak 600-700 kendaraan per hari. “Karena itu empat SPBG lain tengah disiapkan di Jalan R.Soekamto (PTC), Jalan H Barlian (KM9), Jalan Subekti (Ilir Barat), dan Jalan Ki Merogan (Kertapati). Secepatnya akan difungsikan mengingat kendaraan yang menggunakan BBG sudah semakin banyak,” ujarnya.

Sebelumnya, Wali Kota Palembang Eddy Santana Putra optimistis program yang mewajibkan seluruh kendaraan dinas di Pemkot Palembang menggunakan BBG dapat dilaksanakan karena dinilai lebih murah dan ramah lingkungan. Dia berharap semua kendaraan umum dan taksi di Kota Palembang juga menggunakan BBG demi menciptakan kota yang bersih dan bebas polusi.“ Saat ini sedang dibangun SPBG di empat titik lainnya untuk mendukung program tersebut. Saat ini pembangunan keemapt SPBG ini atas bantuan Kementerian ESDM,”kata Eddy.

Menurutnya semakin cepat konversi gas maka memudahkan pemerintah dalam penanganan BBM bersubsidi sehingga tidak lagi memberatkan pemerintah.“Jadi ketika ada kebijakan untuk penghentian penggunaan BBM bersubsidi dan harus menggunakan Pertamax. Kita sudah siap karena telah menggunakan gas yang harganya sangat murah,” ujarnya. Eddy menjelaskan, sudah dilakukan kesepatakan bersama Medco E&P dan Pertamina EP yang dikoordinir langsung pemerintah pusat pada bulan April lalu untuk kesepakatan jumlah gas yang akan disalurkan bagi Kota Palembang.

“Pengelolaan gas tersebut dipegang oleh PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (SP2J).Ini bukti bahwa Palembang dipercaya sebagai pilot project program BBG nasional,” katanya.