Polisi gunakan BBM nonsubsidi, potensi pungli meningkat

Sindonews.com - Indonesia Police Watch (IPW) mengimbau agar pihak kepolisian jangan memaksakan diri untuk menggunakan BBM non subsidi untuk kendaraan dinas pribadinya, terutama untuk kendaraan patroli seperti mobil dan motor.

Hal tersebut bukanlah tanpa sebab. Jika hal tersebut dipaksakan, maka bukan tidak mungkin masyarakatlah yang akan kena getahnya. Dikhawatirkan nantinya masyarakat akan menjadi korban pungutan liar (pungli) dari aparat kepolisian bawah yang harus menanggulangi biaya BBM patrolinya.

Seperti dikutip dari siaran pers IPW yang diterima Sindonews.com, Jakarta, Minggu (3/6/2012), dari penelusuran IPW, selama ini anggota Polri di lapangan, terutama anggota patroli, sudah banyak yang mengeluh, sebab jatah BBM subsidi saja selama ini jarang mereka terima. Kalaupun ada yang menerima, jatah BBM subsidi setiap bulan yang diteken 60 liter untuk sepeda motor tapi yang diterima hanya 20 liter.

Minimnya dana BBM di Polri membuat pimpinan tengah dan bawah kerap putar otak tujuh keliling. Kepada bawahannya, mereka selalu menekankan, "Ya pintar-pintar kamulah". Fasilitas dan jatah BBM baru dilengkapi jika ada kunjungan pejabat tinggi Polri atau pejabat negara.

IPW juga mengingatkan kebijakan pemerintah SBY soal BBM akan sangat mempersulit aparat polisi di jajaran bawah. Sebelumnya, Presiden SBY menginstruksikan mulai 1 Juni 2012 mobil dinas pemerintah, BUMN, dan BUMD termasuk TNI/Polri tidak menggunakan bensin bersubsidi. Kebijakan ini baru berlaku di kawasan Jabodetabek saja.

IPW menilai kebijakan SBY ini akan sangat menyulitkan polisi di lapisan bawah. Ujung-ujungnya masyarakat juga yang menjadi korban karena polisi di jajaran bawah terpaksa melakukan pungli untuk menutupi BBM patrolinya.

Jika kebijakan 1 Juni 2012 ini diterapkan Polri, IPW mmpertanyakan dari mana anggarannya. Karena perubahan itu belum dicover APBN-P. Shingga asal usul dana untuk BBM non subsidi bagi mobil Polri tersebut perlu diusut. *