Penghematan BBM, Pemprov Jabar evaluasi perjalanan dinas
Senin, 04 Juni 2012 - 12:03 WIB
Penghematan BBM, Pemprov Jabar evaluasi perjalanan dinas
A
A
A
Sindonews.com - Menindaklanjuti instruksi presiden tentang penghematan energi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) tidak menambah anggaran untuk pembelian BBM non subsidi (Pertamax) bagi kendaraan dinas atau pelat merah.
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, menyiasati penghematan energi ini pihaknya akan mengevaluasi perjalanan dinas ke luar kota.
"Makanya perjalanan dinas akan kita evaluasi, yang tak perlu dicoret. Kita hanya biayai perjalanan dinas yang mendesak yang betul-betul perlu untuk kepentingan masyarakat kita," kata Heryawan, di sela pemasangan stiker larangan pembelian premium untuk kendaraan dinas di lingkup Pemprov Jabar, Jalan Diponegoro, Senin (4/6/2012).
Penambahan anggaran untuk Pertamax, kata dia, tidak bisa dilakukan karena perlu perubahan anggaran APBD 2012. Sehingga, Pemprov Jabar menganggarkan sebagaimana yang ada di angggaran 2012 yang sudah ditetapkan.
Dia berharap, tidak ada perubahan anggaran sama sekali. "Mudah-mudahan selamanya tidak ada perubahan anggaran. Karena kita ingin penghematan saja. Anggaran sekian harus pakai Pertamax, ya harus dicukupkan," paparnya.
Disinggung soal penambahan anggaran di APBD perubahan nanti, kata Heryawan, pihaknya masih harus melihat hasil evaluasi setelah upaya Pemprov Jabar melakukan penghematan energi yang mulai berlaku saat ini di lingkungan Pemprov Jabar.
"Kita akan lihat, evaluasi APBD perubahan ketika sekarang (upaya penghematan) efektif, jalan seperti biasa, berarti selesai," ujarnya.
Mengenai pengawasan anggaran untuk pembelian BBM supaya tidak disalahgunakan untuk membelikan Premium, hal itu bisa dicegah dengan adanya pemasangan stiker BBM nonsubsidi di mobil pelat merah.
Sehingga tinggal dibutuhkan ketegasan petugas SPBU untuk tidak melayani pembelian Premium bagi kendaraan yang dipasang stiker warna sekira seukuran bungkus rokok bertulisan: "Mobil ini tidak menggunakan BBM bersubsidi".
Seperti diketahui, hari ini sebanyak 1.200 mobil di lingkungan Pemprov Jabar dipasang stiker larangan membeli BBM bersubsidi Premium
Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengatakan, menyiasati penghematan energi ini pihaknya akan mengevaluasi perjalanan dinas ke luar kota.
"Makanya perjalanan dinas akan kita evaluasi, yang tak perlu dicoret. Kita hanya biayai perjalanan dinas yang mendesak yang betul-betul perlu untuk kepentingan masyarakat kita," kata Heryawan, di sela pemasangan stiker larangan pembelian premium untuk kendaraan dinas di lingkup Pemprov Jabar, Jalan Diponegoro, Senin (4/6/2012).
Penambahan anggaran untuk Pertamax, kata dia, tidak bisa dilakukan karena perlu perubahan anggaran APBD 2012. Sehingga, Pemprov Jabar menganggarkan sebagaimana yang ada di angggaran 2012 yang sudah ditetapkan.
Dia berharap, tidak ada perubahan anggaran sama sekali. "Mudah-mudahan selamanya tidak ada perubahan anggaran. Karena kita ingin penghematan saja. Anggaran sekian harus pakai Pertamax, ya harus dicukupkan," paparnya.
Disinggung soal penambahan anggaran di APBD perubahan nanti, kata Heryawan, pihaknya masih harus melihat hasil evaluasi setelah upaya Pemprov Jabar melakukan penghematan energi yang mulai berlaku saat ini di lingkungan Pemprov Jabar.
"Kita akan lihat, evaluasi APBD perubahan ketika sekarang (upaya penghematan) efektif, jalan seperti biasa, berarti selesai," ujarnya.
Mengenai pengawasan anggaran untuk pembelian BBM supaya tidak disalahgunakan untuk membelikan Premium, hal itu bisa dicegah dengan adanya pemasangan stiker BBM nonsubsidi di mobil pelat merah.
Sehingga tinggal dibutuhkan ketegasan petugas SPBU untuk tidak melayani pembelian Premium bagi kendaraan yang dipasang stiker warna sekira seukuran bungkus rokok bertulisan: "Mobil ini tidak menggunakan BBM bersubsidi".
Seperti diketahui, hari ini sebanyak 1.200 mobil di lingkungan Pemprov Jabar dipasang stiker larangan membeli BBM bersubsidi Premium
()
