Jadi sentra TKI, Bantaeng butuh solusi perlindungan
Jum'at, 08 Juni 2012 - 16:39 WIB
Jadi sentra TKI, Bantaeng butuh solusi perlindungan
A
A
A
Sindonews.com - Peneliti dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) menyebutkan Bantaeng dan Bulukumba sebagai sentra pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Sulsel.
Menurut Peneliti utama Zanterman Raja Guk Guk mengatakan, saat ini pihaknya melakukan penelitian di dua kabupaten tersebut. “Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui kesiapan pemerintah daerah untuk melakukan perlindungan terhadap warganya yang menjadi tenaga kerja di luar negeri,” jelas Zanterman.
Pasalnya, kata dia, TKI bisa menjadi salah satu modus operandi untuk tindak pidana perdagangan manusia (human traficking). Kebanyakan, korban-korban trafficking itu adalah pekerja yang berangkat secara ilegal. Meski demikian, pekerja yang berangkat secara legal juga masih sering terperangkap praktek human trafficking itu.
“Ironisnya, perlindungan terhadap TKI dinilai belum optimal. Oleh karena itu, kami berharap ada masukan ide perlindungan dari berbagai daerah yang merupakan kantong pengerah,” jelas dia.
Sehingga, pihaknya akan melakukan pengumpulan data, serta mencari solusi perlindungan TKI. Sekretaris Kabupaten Bantaeng HM Yasin mengatakan, salah satu penyebab banyaknya TKI bermasalah karena kemampuan sumber daya manusia (SDM). Selain masalah keterampilan, juga masalah adaptasi budaya dan bahasa pada negara tujuan.
Dia menyebutkan, Bantaeng sendiri telah melakukan inovasi melakukan pelatihan terhadap calon TKI untuk pasar Korea dan Jepang sebagai antisipasi kebijakan Gubernur Sulsel untuk mengirim 1.000 tenaga kerja setiap tahun ke luar negeri. Pelatihan dilakukan agar calon TKI mengerti bahasa dan budaya Negara tujuan.
Sekedar diketahui, berdasarkan data dari Dinas Sosial Tenaga Kerja (Dinsosnakertrans) Bantaeng hingga akhir Mei tahun ini, sebanyak 670 orang sudah mengajukan rekomendasi untuk menjadi TKI. Selain itu, sebanyak 272 orang lainnya sudah mengantongi surat jalan. Sejauh ini, Dinsosnakertrans mencatat sebanyak 370 warga Bantaeng sudah ada di luar negeri untuk menjadi TKI.
“Rata-rata warga yang menjadi TKI lebih memilih Malaysia, karena aksesnya mudah,” ungkap Kabid Naker Dinsosnakertran Bantaeng Syahrul Bayan.
Menurut Peneliti utama Zanterman Raja Guk Guk mengatakan, saat ini pihaknya melakukan penelitian di dua kabupaten tersebut. “Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui kesiapan pemerintah daerah untuk melakukan perlindungan terhadap warganya yang menjadi tenaga kerja di luar negeri,” jelas Zanterman.
Pasalnya, kata dia, TKI bisa menjadi salah satu modus operandi untuk tindak pidana perdagangan manusia (human traficking). Kebanyakan, korban-korban trafficking itu adalah pekerja yang berangkat secara ilegal. Meski demikian, pekerja yang berangkat secara legal juga masih sering terperangkap praktek human trafficking itu.
“Ironisnya, perlindungan terhadap TKI dinilai belum optimal. Oleh karena itu, kami berharap ada masukan ide perlindungan dari berbagai daerah yang merupakan kantong pengerah,” jelas dia.
Sehingga, pihaknya akan melakukan pengumpulan data, serta mencari solusi perlindungan TKI. Sekretaris Kabupaten Bantaeng HM Yasin mengatakan, salah satu penyebab banyaknya TKI bermasalah karena kemampuan sumber daya manusia (SDM). Selain masalah keterampilan, juga masalah adaptasi budaya dan bahasa pada negara tujuan.
Dia menyebutkan, Bantaeng sendiri telah melakukan inovasi melakukan pelatihan terhadap calon TKI untuk pasar Korea dan Jepang sebagai antisipasi kebijakan Gubernur Sulsel untuk mengirim 1.000 tenaga kerja setiap tahun ke luar negeri. Pelatihan dilakukan agar calon TKI mengerti bahasa dan budaya Negara tujuan.
Sekedar diketahui, berdasarkan data dari Dinas Sosial Tenaga Kerja (Dinsosnakertrans) Bantaeng hingga akhir Mei tahun ini, sebanyak 670 orang sudah mengajukan rekomendasi untuk menjadi TKI. Selain itu, sebanyak 272 orang lainnya sudah mengantongi surat jalan. Sejauh ini, Dinsosnakertrans mencatat sebanyak 370 warga Bantaeng sudah ada di luar negeri untuk menjadi TKI.
“Rata-rata warga yang menjadi TKI lebih memilih Malaysia, karena aksesnya mudah,” ungkap Kabid Naker Dinsosnakertran Bantaeng Syahrul Bayan.
()
