Jabar harus hadapi kenaikan harga daging
Rabu, 18 Juli 2012 - 19:52 WIB
Jabar harus hadapi kenaikan harga daging
A
A
A
Sindonews.com - Asosiasi Pedagang Daging Sapi Indonesia (Apdasi) Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat turun tangan menghadapi lonjakan harga daging sapi.
Ketua Apdasi Jabar Dadang Iskandar menilai, apabila lonjakan harga daging sapi tidak segera dikendalikan, maka harga daging akan terus merangkak naik sampai momen Lebaran dan Idul Adha.
Menurut dia, langkah yang paling mungkin dilakukan Pemprov Jabar yaitu mendistribusikan sapi potong langsung ke RPH atau asosiasi pedagang. Tindakan tersebut dipastikan dapat memangkas instabilitas harga daging sapi di pasaran. "Jangan lewat importir. Karena mereka yang memainkan harga," ujarnya di Bandung, Rabu (18/7/2012).
Menurut dia, saat ini persediaan sapi di lima RPH di Kota Bandung menipis. Padahal, persediaan sapi lokal dan impor dinilai banyak kalangan mencukupi. "Stok cukup, tapi barangnya tidak ada. Coba cek RPH. Nyaris tidak ada persediaan," lanjut dia.
Kondisi tersebut disebabkan ulah para spekulan dan pemodal besar. Mereka mengendalikan distribusi sapi untuk mengeruk keuntungan. Hal tersebut terjadi lantaran tidak adanya tata niaga yang mengatur perdagangan sapi. Pemerintah pun tidak bisa berbuat banyak, lantaran tidak ada aturan pengendalian harga sapi.
Melihat kondisi itu, Para pedagang daging sapi di Jawa Barat yang tergabung pada Apdasi berencana melaporkan Gubernur Jawa Barat, Kepala Dinas Peternakan Jabar dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat ke Ombudsman perwakilan Jawa Barat.
Pelaporan tersebut karena Pemprov tidak bisa mengendalikan harga karena tidak adanya regulasi yang jelas dari pemerintah. Harga daging sapi pun melonjak tinggi di pasaran sehingga membuat para pedagang dan masyarakat di rugikan.
Daya beli masyarakat menjadi lemah karena harganya tinggi. Di sisi lain, pedagang tidak bisa melanjutkan usahanya karena tingginya harga sapi.
"Dalam waktu dekat, kami akan membuat laporan untuk disampaikan ke Ombudsman. Saat ini kita masih mengumpulkan data dan informasi serta mengkaji rencana tersebut secara mendalam," jelas Dadang.
Selain mengatasi tata niaga dan impor sapi, Pemprov Jabar juga bisa mengajukan impor daging sapi untuk didistribusikan di Jabar. Dengan begitu, lonjakan harga sapi di Jabar bisa ditekan. "Pemprov jangan diam saja tanpa melakukan tindakan apapun," pungkas Dadang.
Untuk diketahui, saat ini harga daging sapi di Kota Bandung mencapai kisaran Rp70.000. Saat munggahan, dia memperkirakan, harga daging sapi bisa mencapai Rp90.000 per kg.
Menurut Ketua Apdasi Kota Bandung Endang Mubarok, saat ini persediaan sapi potong di Kota Bandung sangat kritis. Biasanya, menjelang munggahan, stok sapi melimpah. Tapi saat ini persediaan nyaris kosong di RPH.
"Di RPH, sekarang ini sudah kurang. Sementara jelang munggahan kebutuhan untuk meoment munggahan itu mencapai sekitar 1000 ekor untuk Kota Bandung dan 9000 untuk wilayah Jawa Barat. Tetapi saat ini persediaannya pun tidak jelas," kata dia.
Ketua Apdasi Jabar Dadang Iskandar menilai, apabila lonjakan harga daging sapi tidak segera dikendalikan, maka harga daging akan terus merangkak naik sampai momen Lebaran dan Idul Adha.
Menurut dia, langkah yang paling mungkin dilakukan Pemprov Jabar yaitu mendistribusikan sapi potong langsung ke RPH atau asosiasi pedagang. Tindakan tersebut dipastikan dapat memangkas instabilitas harga daging sapi di pasaran. "Jangan lewat importir. Karena mereka yang memainkan harga," ujarnya di Bandung, Rabu (18/7/2012).
Menurut dia, saat ini persediaan sapi di lima RPH di Kota Bandung menipis. Padahal, persediaan sapi lokal dan impor dinilai banyak kalangan mencukupi. "Stok cukup, tapi barangnya tidak ada. Coba cek RPH. Nyaris tidak ada persediaan," lanjut dia.
Kondisi tersebut disebabkan ulah para spekulan dan pemodal besar. Mereka mengendalikan distribusi sapi untuk mengeruk keuntungan. Hal tersebut terjadi lantaran tidak adanya tata niaga yang mengatur perdagangan sapi. Pemerintah pun tidak bisa berbuat banyak, lantaran tidak ada aturan pengendalian harga sapi.
Melihat kondisi itu, Para pedagang daging sapi di Jawa Barat yang tergabung pada Apdasi berencana melaporkan Gubernur Jawa Barat, Kepala Dinas Peternakan Jabar dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat ke Ombudsman perwakilan Jawa Barat.
Pelaporan tersebut karena Pemprov tidak bisa mengendalikan harga karena tidak adanya regulasi yang jelas dari pemerintah. Harga daging sapi pun melonjak tinggi di pasaran sehingga membuat para pedagang dan masyarakat di rugikan.
Daya beli masyarakat menjadi lemah karena harganya tinggi. Di sisi lain, pedagang tidak bisa melanjutkan usahanya karena tingginya harga sapi.
"Dalam waktu dekat, kami akan membuat laporan untuk disampaikan ke Ombudsman. Saat ini kita masih mengumpulkan data dan informasi serta mengkaji rencana tersebut secara mendalam," jelas Dadang.
Selain mengatasi tata niaga dan impor sapi, Pemprov Jabar juga bisa mengajukan impor daging sapi untuk didistribusikan di Jabar. Dengan begitu, lonjakan harga sapi di Jabar bisa ditekan. "Pemprov jangan diam saja tanpa melakukan tindakan apapun," pungkas Dadang.
Untuk diketahui, saat ini harga daging sapi di Kota Bandung mencapai kisaran Rp70.000. Saat munggahan, dia memperkirakan, harga daging sapi bisa mencapai Rp90.000 per kg.
Menurut Ketua Apdasi Kota Bandung Endang Mubarok, saat ini persediaan sapi potong di Kota Bandung sangat kritis. Biasanya, menjelang munggahan, stok sapi melimpah. Tapi saat ini persediaan nyaris kosong di RPH.
"Di RPH, sekarang ini sudah kurang. Sementara jelang munggahan kebutuhan untuk meoment munggahan itu mencapai sekitar 1000 ekor untuk Kota Bandung dan 9000 untuk wilayah Jawa Barat. Tetapi saat ini persediaannya pun tidak jelas," kata dia.
(gpr)
Lihat Juga :
