Peraturan tata niaga kedelai mendesak
Kamis, 26 Juli 2012 - 10:07 WIB
Peraturan tata niaga kedelai mendesak
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah harus segera menyelesaikan persoalan kenaikan harga kedelai yang telah membuat sejumlah pengusaha tempe kesal, hingga akhirnya mengancam untuk mogok memproduksi dan menjual tempe.
Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi PPP Romahurmuziy mengatakan, pemerintah harus segera mengatur tata niaga kedelai, sehingga bisa merangsang petani lokal menanam kedelai.
"Pemerintah harus mengatur tata niaga kedelai, sehingga merangsang keinginan petani untuk menanam kedelai. Jangan serahkan harga kedelai kepada mekanisme pasar internasional, karena akan makin menciptakan ketergantungan penuh pada impor seperti saat ini," katanya melalui rilis yang diterima Sindonews di Jakarta, Rabu 25 Juli 2012 malam.
Saat ini menurutnya, produksi kedelai nasional terus menurun dari 1,4 juta ton pada 1990, menjadi hanya 851 ribu ton pada 2011. Sementara konsumsi nasional kedelai mencapai 2,4 juta ton pada 2011.
Dengan begitu, rata-rata produktivitas hanya 1,368 ton/ha pada 2011, sehingga menyulitkan petani jika harus bersaing langsung dengan kedelai dari Amerika Serikat yang diproduksi dengan skala industri.
"Petani tidak berminat menanam kedelai, karena keuntungan yang diperoleh lebih kecil dibanding komoditas lain. Apalagi harga kedelai impor lebih murah dibanding kedelai lokal," ujarnya.
Untuk itu, pemerintah harus meningkatkan program perluasan lahan tanam kedelai di luar Jawa, sekaligus meningkatkan produktivitas. "Upaya penambahan lahan kedelai di Jawa akan sia-sia karena lahannya tidak ada, dan kalah bersaing dengan padi. Yang juga sedang terus ditingkatkan produksinya demi mendapat surplus beras 10 juta ton pada 2014," ungkapnya.
Langkah selanjutnya yang bisa diambil pemerintah menurutnya, menerapkan tata niaga kedelai untuk meningkatkan taraf hidup petani kedelai, dan merangsang peningkatan produksi kedelai nasional. "Pemerintah harus menjaga harga kedelai di level Rp6.500 per kilo, untuk dapat menciptakan gairah menanam petani kedelai lokal," tukasnya.
Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi PPP Romahurmuziy mengatakan, pemerintah harus segera mengatur tata niaga kedelai, sehingga bisa merangsang petani lokal menanam kedelai.
"Pemerintah harus mengatur tata niaga kedelai, sehingga merangsang keinginan petani untuk menanam kedelai. Jangan serahkan harga kedelai kepada mekanisme pasar internasional, karena akan makin menciptakan ketergantungan penuh pada impor seperti saat ini," katanya melalui rilis yang diterima Sindonews di Jakarta, Rabu 25 Juli 2012 malam.
Saat ini menurutnya, produksi kedelai nasional terus menurun dari 1,4 juta ton pada 1990, menjadi hanya 851 ribu ton pada 2011. Sementara konsumsi nasional kedelai mencapai 2,4 juta ton pada 2011.
Dengan begitu, rata-rata produktivitas hanya 1,368 ton/ha pada 2011, sehingga menyulitkan petani jika harus bersaing langsung dengan kedelai dari Amerika Serikat yang diproduksi dengan skala industri.
"Petani tidak berminat menanam kedelai, karena keuntungan yang diperoleh lebih kecil dibanding komoditas lain. Apalagi harga kedelai impor lebih murah dibanding kedelai lokal," ujarnya.
Untuk itu, pemerintah harus meningkatkan program perluasan lahan tanam kedelai di luar Jawa, sekaligus meningkatkan produktivitas. "Upaya penambahan lahan kedelai di Jawa akan sia-sia karena lahannya tidak ada, dan kalah bersaing dengan padi. Yang juga sedang terus ditingkatkan produksinya demi mendapat surplus beras 10 juta ton pada 2014," ungkapnya.
Langkah selanjutnya yang bisa diambil pemerintah menurutnya, menerapkan tata niaga kedelai untuk meningkatkan taraf hidup petani kedelai, dan merangsang peningkatan produksi kedelai nasional. "Pemerintah harus menjaga harga kedelai di level Rp6.500 per kilo, untuk dapat menciptakan gairah menanam petani kedelai lokal," tukasnya.
(and)
Lihat Juga :
