Solusi krisis kedelai harus jangka panjang
Rabu, 01 Agustus 2012 - 09:03 WIB
Solusi krisis kedelai harus jangka panjang
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah diminta menyikapi krisis kedelai di dalam negeri secara tegas dengan mencari solusi jangka panjang. Jika tidak, masalah krisis kedelai akan tetap berulang dari tahun ke tahun.
“Tentunya ini memerlukan penyelesaian jangka pendek, namun paling utama adalah penyelesaian jangka panjang,” kata Anggota DPR dari Komisi IV yang membidangi masalah pertanian, Jafar Hafsah di Jakarta kemarin.
Menurut dia, pemerintah harus kembali pada usaha swasembada melalui pembukaan dan pencetakan areal tanam baru, peningkatan produktivitas melalui penggunaan benih unggul, dan proteksi serta jaminan harga sehingga minat petani kedelai kembali.
Harga yang memuaskan menurut dia akan menjadi insentif bagi para petani kedelai melanjutkan usaha tani kedelai.“Selama ini, petani itu tidak menjadikan kedelai sebagai tanaman prioritas.Makanya, kita perlu mendukung usaha ini kalau betul-betul ingin swasembada, ”ucapnya. Dia optimistis,dengan dana ketahanan pangan yang tersedia sekitar Rp2 triliun Indonesia bisa mencapai swasembada kedelai.
Dengan dana itu, pemerintah bisa memanfaatkan lahan-lahan BUMN yang belum tergarap untuk perluasan tanaman kedelai. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Udhoro Kasih Anggoro mengatakan, swasembada pangan terutama kedelai sebelumnya telah menjadi program pemerintah. Namun, hasil yang dicapai menurut dia memang masih belum maksimal. “Masalahnya seperti saya katakan sebelumnya, ada pada lahan, kompetisi antarkomoditas dan insentif harga,” ujarnya.
Masalah kompetisi antarkomoditas, masih menjadi persoalan karena petani saat ini belum menjadikan tanaman kedelai sebagai tanaman prioritas.
Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Gunaryo menyambut baik jika ada lembaga yang akan dibentuk untuk mencegah terjadinya lonjakan harga ataupun kelangkaan kedelai di pasar. Namun, jika lembaga penyangga stok tersebut ada,menurut dia harus dipastikan ada dana untuk pengadaan kedelai.
“Tentunya ini memerlukan penyelesaian jangka pendek, namun paling utama adalah penyelesaian jangka panjang,” kata Anggota DPR dari Komisi IV yang membidangi masalah pertanian, Jafar Hafsah di Jakarta kemarin.
Menurut dia, pemerintah harus kembali pada usaha swasembada melalui pembukaan dan pencetakan areal tanam baru, peningkatan produktivitas melalui penggunaan benih unggul, dan proteksi serta jaminan harga sehingga minat petani kedelai kembali.
Harga yang memuaskan menurut dia akan menjadi insentif bagi para petani kedelai melanjutkan usaha tani kedelai.“Selama ini, petani itu tidak menjadikan kedelai sebagai tanaman prioritas.Makanya, kita perlu mendukung usaha ini kalau betul-betul ingin swasembada, ”ucapnya. Dia optimistis,dengan dana ketahanan pangan yang tersedia sekitar Rp2 triliun Indonesia bisa mencapai swasembada kedelai.
Dengan dana itu, pemerintah bisa memanfaatkan lahan-lahan BUMN yang belum tergarap untuk perluasan tanaman kedelai. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Udhoro Kasih Anggoro mengatakan, swasembada pangan terutama kedelai sebelumnya telah menjadi program pemerintah. Namun, hasil yang dicapai menurut dia memang masih belum maksimal. “Masalahnya seperti saya katakan sebelumnya, ada pada lahan, kompetisi antarkomoditas dan insentif harga,” ujarnya.
Masalah kompetisi antarkomoditas, masih menjadi persoalan karena petani saat ini belum menjadikan tanaman kedelai sebagai tanaman prioritas.
Sementara itu, Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Gunaryo menyambut baik jika ada lembaga yang akan dibentuk untuk mencegah terjadinya lonjakan harga ataupun kelangkaan kedelai di pasar. Namun, jika lembaga penyangga stok tersebut ada,menurut dia harus dipastikan ada dana untuk pengadaan kedelai.
(and)
Lihat Juga :
