OJK berwenang lakukan penyidikan
Senin, 06 Agustus 2012 - 09:14 WIB
OJK berwenang lakukan penyidikan
A
A
A
Sindonews.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke depan akan diberikan wewenang penyidikan. Diharapkan, kewenangan ini dapat mengefektifkan peran OJK sebagai lembaga pengawas sistem keuangan.
“Ada satu pembedaan di OJK, OJK diberikan keistimewaan yaitu hak untuk melakukan penyidikan, di mana ada wewenang penangkapan,” ujar Ketua OJK Muliaman D Hadad di kediamannya, Jakarta, akhir pekan lalu.
Muliaman menjelaskan, penyidikan itu bisa dilakukan hanya dua pihak, pertama polisi dan pegawai negeri sipil yang ditugaskan menjadi penyidik. “Sekarang PNS itu karena Bapepam-nya sudah beralih ke OJK, berarti sudah tidak ada lagi pegawai negerinya, ya berarti di Kepolisian,” ujar Muliaman.
Karena itu, OJK akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengefektifkan penyidikan, khususnya dalam melaksanakan UU OJK.“ Kita banyak berhubungan dengan kepolisian untuk menyidik suatu kasus. Sampai memblokir rekening pun masih bisa,”tandasnya.
Direktorat Syariah
Lebih lanjut Muliaman menyampaikan, OJK sangat peduli dengan perkembangan ekonomi syariah dalam sistem keuangan di Indonesia.OJK akan membentuk unit-unit kerja atau direktorat syariah untuk menangani bidang syariah di setiap sektor, sektor perbankan, pasar modal, maupun di sektor industri keuangan nonbank. Selain itu, akan ada komite yang bertugas untuk menyinergikan kebijakan ekonomi syariah antarsektor tersebut.“ Dengan pembentukan itu diharapkan kebijakan akan lebih terintegrasi,” tutur Muliaman.
Menurut Muliaman keinginan untuk mendorong market share perbankan syariah lebih besar harus tetap dilandasi pada pertumbuhan yang sehat. Bukan hanya masalah persentasemarket share.Selain itu,wewenang untuk mem-berikan insentif pada perbankan saat ini masih merupakan wewenang Bank Indonesia.“Kita akan pelajari itu, tapi wewenang BI kan baru kita ambil 2014 nanti,”kata dia. Muliaman mengatakan isu yang penting saat ini adalah bagaimana membuat kebijakan yang lebih terintegrasi oleh karena itu, OJK akan mendengarkan aspirasi dari semua kalangan.
“Saya juga akan ketemu dengan asosiasi perbankan, pasar modal, dan profesional secara maraton kemudian akan kita bangun respons yang memadai untuk itu,”kata dia. Direktur Utama Bank Mandiri Zulkifli Zaini berharap OJK akan mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Saat ini, market share perbankan syariah baru mencapai 4 persen dari industri. Dia juga mengharapkan OJK dapat memberikan insentif bagi perbankan syariah. “Misalnya seperti ketentuan ATMR, kalau syariah disamakan dengan konvensional akan sulit.Bisa pula terkait dengan pembukaan cabang,” kata dia.
Dia mengatakan, dengan pertumbuhan seperti saat ini saja, empat hingga lima tahun ke depan perbankan syariah akan membutuhkan 40.000– 50 ribu sumber daya manusia (SDM), padahal bank syariah sulit mendapatkan SDM terbaik karena mereka memilih bank konvensional yang menawarkan insentif lebih baik. Sekretaris Jenderal Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo) Ahmad K Permana mengatakan, perlu ada kebijakan dan insentif yang mendorong pertumbuhan ekonomi syariah.“Kita perlu insentif seperti kebijakan down payment (DP) itu,” kata dia.
“Ada satu pembedaan di OJK, OJK diberikan keistimewaan yaitu hak untuk melakukan penyidikan, di mana ada wewenang penangkapan,” ujar Ketua OJK Muliaman D Hadad di kediamannya, Jakarta, akhir pekan lalu.
Muliaman menjelaskan, penyidikan itu bisa dilakukan hanya dua pihak, pertama polisi dan pegawai negeri sipil yang ditugaskan menjadi penyidik. “Sekarang PNS itu karena Bapepam-nya sudah beralih ke OJK, berarti sudah tidak ada lagi pegawai negerinya, ya berarti di Kepolisian,” ujar Muliaman.
Karena itu, OJK akan berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengefektifkan penyidikan, khususnya dalam melaksanakan UU OJK.“ Kita banyak berhubungan dengan kepolisian untuk menyidik suatu kasus. Sampai memblokir rekening pun masih bisa,”tandasnya.
Direktorat Syariah
Lebih lanjut Muliaman menyampaikan, OJK sangat peduli dengan perkembangan ekonomi syariah dalam sistem keuangan di Indonesia.OJK akan membentuk unit-unit kerja atau direktorat syariah untuk menangani bidang syariah di setiap sektor, sektor perbankan, pasar modal, maupun di sektor industri keuangan nonbank. Selain itu, akan ada komite yang bertugas untuk menyinergikan kebijakan ekonomi syariah antarsektor tersebut.“ Dengan pembentukan itu diharapkan kebijakan akan lebih terintegrasi,” tutur Muliaman.
Menurut Muliaman keinginan untuk mendorong market share perbankan syariah lebih besar harus tetap dilandasi pada pertumbuhan yang sehat. Bukan hanya masalah persentasemarket share.Selain itu,wewenang untuk mem-berikan insentif pada perbankan saat ini masih merupakan wewenang Bank Indonesia.“Kita akan pelajari itu, tapi wewenang BI kan baru kita ambil 2014 nanti,”kata dia. Muliaman mengatakan isu yang penting saat ini adalah bagaimana membuat kebijakan yang lebih terintegrasi oleh karena itu, OJK akan mendengarkan aspirasi dari semua kalangan.
“Saya juga akan ketemu dengan asosiasi perbankan, pasar modal, dan profesional secara maraton kemudian akan kita bangun respons yang memadai untuk itu,”kata dia. Direktur Utama Bank Mandiri Zulkifli Zaini berharap OJK akan mengeluarkan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah. Saat ini, market share perbankan syariah baru mencapai 4 persen dari industri. Dia juga mengharapkan OJK dapat memberikan insentif bagi perbankan syariah. “Misalnya seperti ketentuan ATMR, kalau syariah disamakan dengan konvensional akan sulit.Bisa pula terkait dengan pembukaan cabang,” kata dia.
Dia mengatakan, dengan pertumbuhan seperti saat ini saja, empat hingga lima tahun ke depan perbankan syariah akan membutuhkan 40.000– 50 ribu sumber daya manusia (SDM), padahal bank syariah sulit mendapatkan SDM terbaik karena mereka memilih bank konvensional yang menawarkan insentif lebih baik. Sekretaris Jenderal Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo) Ahmad K Permana mengatakan, perlu ada kebijakan dan insentif yang mendorong pertumbuhan ekonomi syariah.“Kita perlu insentif seperti kebijakan down payment (DP) itu,” kata dia.
(and)
