Jabar minta pusat terapkan HPP kedelai
Selasa, 07 Agustus 2012 - 12:16 WIB
Jabar minta pusat terapkan HPP kedelai
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mendorong pemerintah pusat untuk membangun Harga Pembelian Pemerintah (HPP) komoditi kedelai. Sehingga, Badan Urusan Logistik (Bulog) tidak hanya menentukan HPP untuk beras, tetapi juga kacang kedelai.
HPP kedelai diperlukan sebagai penyangga hasil panen para petani kedelai. Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan mengatakan, penetapan HPP kedelai perlu kebijakan dari pemerintah pusat.
“Tentu HPP ini harus dibangun. Kita setuju sebagai daerah. Supaya para petani (kedelai) ada gairah,” jelasnya, usai meninjau harga di Pasar Kosambi, Bandung, bersama Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Selasa (7/8/2012).
Menurutnya, dengan adanya HPP, petani kedelai akan memiliki wadah dan patokan penjualan hasil panennya. Tidak adanya HPP seperti yang terjadi saat ini membuat para petani kedelai berada dalam posisi rugi, terutama jika harga kedelai impor jauh lebih murah.
Maka dengan adanya Bulog sebagai penyangga, para petani kedelai akan menjual hasil panennya kepada Bulog dengan harga kedelai yang berpatokan pada HPP.
“Jadi ada kepastian harga bagi para petani dengan adanya HPP tersebut. Sehingga HPP menggairahkan para petani untuk menanam kedelai. Sangat penting itu,” ujarnya.
HPP kedelai juga akan menumbuhkan rantai perekonomian, mulai dari penanam atau petani, pemetik atau pekerja panen, transportasi untuk mengangkut hasil panen, hingga pengolahan konsumsi. Kata Heryawan, dengan adanya mata rantai kehidupan tersebut akan ada nilai ekonomi yang tumbuh. “Itu keuntungan ekonominya kalau kita nanam kedelai sendiri,” ujarnya.
Berbeda dengan mengandalkan kedelai impor di mana kedelai datang tiba-tiba tanpa ada proses ekonomi berupa rantai kehidupan tadi. “Nah, ketika mau menggalakkan harga produksi kedelai di Indonesia tentu harus ada kepastian, salah satunya supaya petani tidak rugi perlu HPP itu, penyangga itu,” terangnya.
Dia berharap, HPP yang ditetapkan pemerintah harus tinggi dan didasari keberpihakkan kepada petani. Hal ini untuk mejaga persaingan dengan kedelai impor yang skalanya besar, berteknologi tinggi, dan mendapat subsidi dari negara yang bersangkutan sehingga harganya bisa murah. “Dari AS ongkos ke sini dengan dari Majalengka ke sini lebih mahal dari Majalengka ke sini,” tuturnya.
Heryawan mengusulkan, HPP yang ditetapkan pemerintah saat ini idealnya antara Rp7.000 sampai Rp7.500. Menurutnya, pembangunan HPP kedelai saat ini juga momentumnya pas. “Sekarang mumpung harga naik, petani disuruh nanam, HPP ditetapkan. Ini pas, momentumnya pas,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan mengaku sangat mendukung terhadap konsep HPP kedelai. Saat ini pihaknya akan berkomunikasi dengan para petani di beberapa sentral produksi kedelai di Indonesia. "Saya mendukung konsep HPP Kedelai ini agar kesejahteraan petani bisa terjamin," kata Gita.
HPP kedelai diperlukan sebagai penyangga hasil panen para petani kedelai. Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan mengatakan, penetapan HPP kedelai perlu kebijakan dari pemerintah pusat.
“Tentu HPP ini harus dibangun. Kita setuju sebagai daerah. Supaya para petani (kedelai) ada gairah,” jelasnya, usai meninjau harga di Pasar Kosambi, Bandung, bersama Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Selasa (7/8/2012).
Menurutnya, dengan adanya HPP, petani kedelai akan memiliki wadah dan patokan penjualan hasil panennya. Tidak adanya HPP seperti yang terjadi saat ini membuat para petani kedelai berada dalam posisi rugi, terutama jika harga kedelai impor jauh lebih murah.
Maka dengan adanya Bulog sebagai penyangga, para petani kedelai akan menjual hasil panennya kepada Bulog dengan harga kedelai yang berpatokan pada HPP.
“Jadi ada kepastian harga bagi para petani dengan adanya HPP tersebut. Sehingga HPP menggairahkan para petani untuk menanam kedelai. Sangat penting itu,” ujarnya.
HPP kedelai juga akan menumbuhkan rantai perekonomian, mulai dari penanam atau petani, pemetik atau pekerja panen, transportasi untuk mengangkut hasil panen, hingga pengolahan konsumsi. Kata Heryawan, dengan adanya mata rantai kehidupan tersebut akan ada nilai ekonomi yang tumbuh. “Itu keuntungan ekonominya kalau kita nanam kedelai sendiri,” ujarnya.
Berbeda dengan mengandalkan kedelai impor di mana kedelai datang tiba-tiba tanpa ada proses ekonomi berupa rantai kehidupan tadi. “Nah, ketika mau menggalakkan harga produksi kedelai di Indonesia tentu harus ada kepastian, salah satunya supaya petani tidak rugi perlu HPP itu, penyangga itu,” terangnya.
Dia berharap, HPP yang ditetapkan pemerintah harus tinggi dan didasari keberpihakkan kepada petani. Hal ini untuk mejaga persaingan dengan kedelai impor yang skalanya besar, berteknologi tinggi, dan mendapat subsidi dari negara yang bersangkutan sehingga harganya bisa murah. “Dari AS ongkos ke sini dengan dari Majalengka ke sini lebih mahal dari Majalengka ke sini,” tuturnya.
Heryawan mengusulkan, HPP yang ditetapkan pemerintah saat ini idealnya antara Rp7.000 sampai Rp7.500. Menurutnya, pembangunan HPP kedelai saat ini juga momentumnya pas. “Sekarang mumpung harga naik, petani disuruh nanam, HPP ditetapkan. Ini pas, momentumnya pas,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Menteri Perdagangan, Gita Wirjawan mengaku sangat mendukung terhadap konsep HPP kedelai. Saat ini pihaknya akan berkomunikasi dengan para petani di beberapa sentral produksi kedelai di Indonesia. "Saya mendukung konsep HPP Kedelai ini agar kesejahteraan petani bisa terjamin," kata Gita.
(gpr)
Lihat Juga :
