Banyak negara incar kekayaan alam Indonesia
Rabu, 08 Agustus 2012 - 09:00 WIB
Banyak negara incar kekayaan alam Indonesia
A
A
A
Sindonews.com – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan, banyak negara yang mengincar kekayaan alam Indonesia, khususnya sektor mineral dan batu bara (minerba).
Terkait hal tersebut, Presiden meminta semua pihak untuk mengelolanya agar Indonesia mendapatkan manfaat yang besar di bidang minerba. Menurut Presiden, kerjasama internasional dalam sektor minerba telah terjalin dengan baik dan lazim dilakukan di tengah perekonomian dunia yang telah terinterkoneksi. Peluang ini bisa dimanfaatkan oleh Indonesia dengan sebaik-baiknya.
Kepala Negara mengakui, sektor energi menjadi sektor yang penting karena merupakan kebutuhanmasyarakatsertamenguasai hajat hidup orang banyak. Demi menunjang kebutuhan itu, pemerintah harus memiliki kebijakan strategis dan program yang tepat dalam mengelola sektor minerba.
”Terlebih, saat ini dengan meningkatnya penduduk dunia sekitar 7 miliar, maka kebutuhan akan energi pun meningkat signifikan,” kata Presiden dalam rapat terbatas bersama jajaran Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II di kantor pusat Pertamina (Persero),Jakarta,kemarin.
Dalam rapat tersebut, Presiden juga menyinggung soal kontrak karya yang menjadi perhatian publik.“Saya katakan berkali-kali, di satu sisi harus hormati kontrak,itu norma internasional. Namun, di sisi lain kontrak pada masa lalu yang sangat tidak adil tentu kita harus berbicara baik-baik, saya tahu Kementerian ESDM sudah melangkah,”kata SBY.
Dalam kesempatan itu,Presiden juga mengatakan bahwa proyek penambahan kapasitas tenaga listrik melalui program 10.000 megawatt yang pertama dan kedua memiliki peran penting bagi pergerakan roda ekonomi nasional.Presiden menegaskan, jika pasokan listrik kurang, hal itu akan mengganggu iklim investasi. Rapat koordinasi yang dimulai pada pukul 10.00 WIB tersebut juga dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono.
Para menteri yang hadir antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik,Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Menteri Keuangan Agus Martowardojo,dan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Presiden mengingatkan, pentingnya mengelola sektor energi dan mineral di tengah kebutuhan akan energi yang kian meningkat.
”Semakin besar subsidi yang diberikan kepada BBM (bahan bakar minyak) dan listrik, maka peluang untuk membangun keperluan lain seperti infrastruktur turut berkurang. Kurangnya infrastruktur turut mengganggu investasi,”urainya.
Sementara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan, kebutuhan akan infrastruktur sangat besar namun kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunannya dari sumber anggaran negara masih terbatas.Armida menyebutkan, terbatasnya kemampuan pemerintah untuk membiayai infrastruktur dari sumber anggaran negara.
“Karenanya, diupayakan pembangunan infrastruktur melalui sumber pembiayaan alternatif antara lain melalui skim PPP (public private partnership),” kata Armida dalam siaran persnya, kemarin. Dia menambahkan, untuk mengatasi permasalahan pendanaan infrastruktur di Tanah Air, Bappenas telah berdiskusi dengan Japan Bank for International Cooperation (JBIC).
Terkait hal tersebut, Presiden meminta semua pihak untuk mengelolanya agar Indonesia mendapatkan manfaat yang besar di bidang minerba. Menurut Presiden, kerjasama internasional dalam sektor minerba telah terjalin dengan baik dan lazim dilakukan di tengah perekonomian dunia yang telah terinterkoneksi. Peluang ini bisa dimanfaatkan oleh Indonesia dengan sebaik-baiknya.
Kepala Negara mengakui, sektor energi menjadi sektor yang penting karena merupakan kebutuhanmasyarakatsertamenguasai hajat hidup orang banyak. Demi menunjang kebutuhan itu, pemerintah harus memiliki kebijakan strategis dan program yang tepat dalam mengelola sektor minerba.
”Terlebih, saat ini dengan meningkatnya penduduk dunia sekitar 7 miliar, maka kebutuhan akan energi pun meningkat signifikan,” kata Presiden dalam rapat terbatas bersama jajaran Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II di kantor pusat Pertamina (Persero),Jakarta,kemarin.
Dalam rapat tersebut, Presiden juga menyinggung soal kontrak karya yang menjadi perhatian publik.“Saya katakan berkali-kali, di satu sisi harus hormati kontrak,itu norma internasional. Namun, di sisi lain kontrak pada masa lalu yang sangat tidak adil tentu kita harus berbicara baik-baik, saya tahu Kementerian ESDM sudah melangkah,”kata SBY.
Dalam kesempatan itu,Presiden juga mengatakan bahwa proyek penambahan kapasitas tenaga listrik melalui program 10.000 megawatt yang pertama dan kedua memiliki peran penting bagi pergerakan roda ekonomi nasional.Presiden menegaskan, jika pasokan listrik kurang, hal itu akan mengganggu iklim investasi. Rapat koordinasi yang dimulai pada pukul 10.00 WIB tersebut juga dihadiri oleh Wakil Presiden Boediono.
Para menteri yang hadir antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik,Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, Menteri Keuangan Agus Martowardojo,dan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Presiden mengingatkan, pentingnya mengelola sektor energi dan mineral di tengah kebutuhan akan energi yang kian meningkat.
”Semakin besar subsidi yang diberikan kepada BBM (bahan bakar minyak) dan listrik, maka peluang untuk membangun keperluan lain seperti infrastruktur turut berkurang. Kurangnya infrastruktur turut mengganggu investasi,”urainya.
Sementara, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan, kebutuhan akan infrastruktur sangat besar namun kemampuan pemerintah untuk membiayai pembangunannya dari sumber anggaran negara masih terbatas.Armida menyebutkan, terbatasnya kemampuan pemerintah untuk membiayai infrastruktur dari sumber anggaran negara.
“Karenanya, diupayakan pembangunan infrastruktur melalui sumber pembiayaan alternatif antara lain melalui skim PPP (public private partnership),” kata Armida dalam siaran persnya, kemarin. Dia menambahkan, untuk mengatasi permasalahan pendanaan infrastruktur di Tanah Air, Bappenas telah berdiskusi dengan Japan Bank for International Cooperation (JBIC).
(and)
Lihat Juga :
