Naikkan TTL, Pemerintah terapkan pasar bebas
Jum'at, 14 September 2012 - 06:59 WIB
Naikkan TTL, Pemerintah terapkan pasar bebas
A
A
A
Sindonews.com - Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy menilai, pemerintah seharusnya mengembangkan potensi energi yang ada di daerah untuk menjawab kebutuhan energi yang ada. Ia mencontohkan seperti di Sumatera Utara, ada begitu banyak yang dapat dikembangkan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).
Namun entah mengapa hal tersebut tidak dilakukan pemerintah secara maksimal. Menurut Noorsy, sebenarnya perubahan dari TDL menjadi TTL saja, itu berarti pemerintah sedang melakukan mekanisme pasar bebas pada listrik.
Sehingga akibatnya, sangat dirasakan masyarakat kecil. Karena pengguna listrik terbesar merupakan masyrakat kelas bawah yang menggunakan meteran 450 watt dan 900 watt.
“Itu jumlahnya mencapai 47,2 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Dan mereka inilah yang sangat merasakan akibat jika TTL dinaikkan pemerintah. Kenaikan itu bagi anggaran dampaknya hanya 11,65 persen, tapi pengaruhnya sangat besar dirasakan masyarakat,” ungkapnya di Jakarta, Kamis (13/9/2012).
Pengamat ekonomi Hendri Saparini juga mengemukakan hal senada. Menurutnya, jika memang pemerintah ingin mengeluarkan kebijakan, harus berpegang pada dua hal. yakni harus berpegang pada kesejahteraan dan daya saing.
"Tapi sayangnya APBN kita dikelola oleh kabinet dengan sifat aman, tapi tidak ada stimulus terhadap ekonomi. Padahal, kemudian yang harus sustainable dari sebuah kebijakan harusnya masyarakat Indonesia. Jadi bukan APBN-nya,” paparnya.
Namun entah mengapa hal tersebut tidak dilakukan pemerintah secara maksimal. Menurut Noorsy, sebenarnya perubahan dari TDL menjadi TTL saja, itu berarti pemerintah sedang melakukan mekanisme pasar bebas pada listrik.
Sehingga akibatnya, sangat dirasakan masyarakat kecil. Karena pengguna listrik terbesar merupakan masyrakat kelas bawah yang menggunakan meteran 450 watt dan 900 watt.
“Itu jumlahnya mencapai 47,2 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Dan mereka inilah yang sangat merasakan akibat jika TTL dinaikkan pemerintah. Kenaikan itu bagi anggaran dampaknya hanya 11,65 persen, tapi pengaruhnya sangat besar dirasakan masyarakat,” ungkapnya di Jakarta, Kamis (13/9/2012).
Pengamat ekonomi Hendri Saparini juga mengemukakan hal senada. Menurutnya, jika memang pemerintah ingin mengeluarkan kebijakan, harus berpegang pada dua hal. yakni harus berpegang pada kesejahteraan dan daya saing.
"Tapi sayangnya APBN kita dikelola oleh kabinet dengan sifat aman, tapi tidak ada stimulus terhadap ekonomi. Padahal, kemudian yang harus sustainable dari sebuah kebijakan harusnya masyarakat Indonesia. Jadi bukan APBN-nya,” paparnya.
(gpr)
Lihat Juga :
