BPH Migas: Pembagian kuota tambahan tunggu sidang Komite
Kamis, 20 September 2012 - 15:39 WIB
BPH Migas: Pembagian kuota tambahan tunggu sidang Komite
A
A
A
Sindonews.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) masih menunggu agenda sidang Komite untuk memastikan pembagian kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi dari tambahan kuota yang sudah disepakati. Pemerintah dan DPR RI menyepakati tambahan kuota sebesar 4,04 juta Kiloliter (KL).
"Kemaren kan baru disepakati sama DPR, jadi kita di BPH akan menunggu surat dari Pemerintah, terus kita melakukan sidang komite," ujar Anggota Komite BPH Migas, Ibrahim Hasyim kepada Sindonews, Kamis (20/9/2012).
Lanjutnya, para anggota komite saat ini sedang berada di daerah-daerah untuk sosialisasikan program penghematan BBM bersubsidi. "Minggu depan kita sidang komite karena sekarang masih di daerah-daerah, untuk briefing daerah-daerah soal pembatasan BBM ke pemda," paparnya.
Pembagian kuota, sebenarnya sudah ada dalam simulasi sebelum penambahan dibahas di DPR. Jadi tiap daerah sudah ada bayangan kebutuhannya berapa dan berapa yang akan disalurkan.
"Jadi untuk sidang komite sebenarnya sudah ada ancang-ancang, simulasi kan kita juga sudah bikin. Sudah ada bayangan daerah yang akan dibagi tapi belum sekarang dikasih tahu," jelas Ibrahim.
Menurutnya, setelah kuota tambahan ini diberikan, Pemda harus ikut serta mengawal agar tidak terjadi kelebihan kuota. "Untuk mengatasi kelebihan kuota, Pemda juga harus perlihatkan programnya, dan itu sangat pengaruh sekali," pungkasnya.
"Kemaren kan baru disepakati sama DPR, jadi kita di BPH akan menunggu surat dari Pemerintah, terus kita melakukan sidang komite," ujar Anggota Komite BPH Migas, Ibrahim Hasyim kepada Sindonews, Kamis (20/9/2012).
Lanjutnya, para anggota komite saat ini sedang berada di daerah-daerah untuk sosialisasikan program penghematan BBM bersubsidi. "Minggu depan kita sidang komite karena sekarang masih di daerah-daerah, untuk briefing daerah-daerah soal pembatasan BBM ke pemda," paparnya.
Pembagian kuota, sebenarnya sudah ada dalam simulasi sebelum penambahan dibahas di DPR. Jadi tiap daerah sudah ada bayangan kebutuhannya berapa dan berapa yang akan disalurkan.
"Jadi untuk sidang komite sebenarnya sudah ada ancang-ancang, simulasi kan kita juga sudah bikin. Sudah ada bayangan daerah yang akan dibagi tapi belum sekarang dikasih tahu," jelas Ibrahim.
Menurutnya, setelah kuota tambahan ini diberikan, Pemda harus ikut serta mengawal agar tidak terjadi kelebihan kuota. "Untuk mengatasi kelebihan kuota, Pemda juga harus perlihatkan programnya, dan itu sangat pengaruh sekali," pungkasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
