Pengadaan pupuk bersubsidi karut marut
Jum'at, 21 September 2012 - 12:56 WIB
Pengadaan pupuk bersubsidi karut marut
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Martin Hutabarat mengatakan, program Pengadaan Pupuk Bersubsidi di Kementerian Pertanian sangat karut marut dan dikelola secara serampangan.
"Ini semua karena ulah Dirjen Sarana dan Prasarana (PSP) Kementan yang tak mampu menjalankan tugas dengan baik. Makanya kami menuntut agar Dirjen PSP bertanggungjawab terkait karut marutnya persoalan pupuk ini," ujar Martin di Jakarta, Kamis (20/9/2012).
Dia menjelaskan, Pupuk adalah uray nadi bagi petani. Baik keberadaan pasokan maupun penyebaranya. Karena itu. Patut disayangkan karena Kementan justru jadi akar dan biang persoalan pupuk.
Kelangkaan pupuk bersubsidi, menurut Martin, juga bisa terjadi dari proses pengadaanya yang dilakukan di tingkat pusat. Apalagi dalam beberapa pekan terakhir santer disebutkan tentang dugaan adanya mafia pupuk yang berkolaborasi dengan oknum pejabat di Kementan.
“Kementan semestinya tau lah, Pupuk itu harus tersedia tepat waktu. Jika musim tanam sudah selesai, kemudian pupuk baru datang ya percuma. Keluhan seperti ini sering kita dengar dari petani," tandasnya.
Oleh sebab itu, Martin yakin bahwa kebobrokan pengelolaan pupuk bersubsidi pastilah ulah mafia. Menteri Pertanian harus sering-sering turun ke lapangan dan menyidak kinerja anak buahnya yang serampangan.
Anggota Komisi III DPR ini mengungkapkan, praktik mafia pupuk tak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga petani dan ketahanan pangan. Karena itu pengusutan terhadap mafia pupuk harus ditangani KPK agar penyimpangan proyek pupuk di Kementan tidak makin subur.
"Saya di Komisi III sudah meminta pada KPK agar segera mengusut mafia pupuk di Kementan. Kita harus tunggu janji KPK yang mengaku akan secepatnya membongkar kasus biadab ini," ucap Martin.
Sebelumnya, Anggota Komisi IV yang mebidangi Pertanian Viva Yoga Mauladi juga meminta Inspektorat Jenderal Kementrian Pertanian agar memasang pasang mata dan telinga baik-baik, sehingga mereka tidak tambeng melihat kebobrokan pengelolaan pupuk bersubsidi untuk rakyat.
"Masak hampir setiap proses tender di Kementan menuai masalah. Kalau dibiarkan saja ya terus seperti ini. Apakah kita mau seperti ini terus? Kan tidak," ungkap politikus Partai Amanat Nasional ini.
"Ini semua karena ulah Dirjen Sarana dan Prasarana (PSP) Kementan yang tak mampu menjalankan tugas dengan baik. Makanya kami menuntut agar Dirjen PSP bertanggungjawab terkait karut marutnya persoalan pupuk ini," ujar Martin di Jakarta, Kamis (20/9/2012).
Dia menjelaskan, Pupuk adalah uray nadi bagi petani. Baik keberadaan pasokan maupun penyebaranya. Karena itu. Patut disayangkan karena Kementan justru jadi akar dan biang persoalan pupuk.
Kelangkaan pupuk bersubsidi, menurut Martin, juga bisa terjadi dari proses pengadaanya yang dilakukan di tingkat pusat. Apalagi dalam beberapa pekan terakhir santer disebutkan tentang dugaan adanya mafia pupuk yang berkolaborasi dengan oknum pejabat di Kementan.
“Kementan semestinya tau lah, Pupuk itu harus tersedia tepat waktu. Jika musim tanam sudah selesai, kemudian pupuk baru datang ya percuma. Keluhan seperti ini sering kita dengar dari petani," tandasnya.
Oleh sebab itu, Martin yakin bahwa kebobrokan pengelolaan pupuk bersubsidi pastilah ulah mafia. Menteri Pertanian harus sering-sering turun ke lapangan dan menyidak kinerja anak buahnya yang serampangan.
Anggota Komisi III DPR ini mengungkapkan, praktik mafia pupuk tak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga petani dan ketahanan pangan. Karena itu pengusutan terhadap mafia pupuk harus ditangani KPK agar penyimpangan proyek pupuk di Kementan tidak makin subur.
"Saya di Komisi III sudah meminta pada KPK agar segera mengusut mafia pupuk di Kementan. Kita harus tunggu janji KPK yang mengaku akan secepatnya membongkar kasus biadab ini," ucap Martin.
Sebelumnya, Anggota Komisi IV yang mebidangi Pertanian Viva Yoga Mauladi juga meminta Inspektorat Jenderal Kementrian Pertanian agar memasang pasang mata dan telinga baik-baik, sehingga mereka tidak tambeng melihat kebobrokan pengelolaan pupuk bersubsidi untuk rakyat.
"Masak hampir setiap proses tender di Kementan menuai masalah. Kalau dibiarkan saja ya terus seperti ini. Apakah kita mau seperti ini terus? Kan tidak," ungkap politikus Partai Amanat Nasional ini.
(gpr)
Lihat Juga :
