Pemerintah belum sikapi pelanggaran CPO oleh Malaysia
Senin, 15 Oktober 2012 - 13:01 WIB
Pemerintah belum sikapi pelanggaran CPO oleh Malaysia
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Indonesia menyatakan masih belum menentukan sikap atas pelanggaran kesepakatan penjualan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) yang dilakukan oleh Malaysia.
Mengenai lambannya pengambilan keputusan menyikapi masalah pelanggaran kesepakatan penjualan CPO oleh Malaysia yang merugikan kepentingan Indonesia ini, pemerintah beralasan bahwa saat ini harga CPO masih belum menurun jauh sehingga Indonesia belum perlu mengambil langkah tandingan.
“Ini masalah penawaran dan permintaan. Kalau pasokannya banyak, harga akan turun. Kalau harga turun, akan ada alasan pendorong untuk penyikapan mengenai pajak ekspor. Kalau harganya terus turun kita akan punya alasan kuat. Kita akan review sebentar lagi,” terang Menteri Perdagangan Gita Wirjawan di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (15/10/2012).
Namun Gita berjanji, bila harga CPO terus menurun akibat perubahan kebijakan pajak ekspor Malaysia tersebut, maka Indonesia juga akan segera mengubah kebijakan pajak ekspornya seperti yang telah dilakukan Malaysia. “Kalau memang penurunan harganya cukup signifikan dan itu ada trigger-triggernya, kita akan sikapi dengan mengubah juga bea keluar CPO,” tandasnya.
Seperti diketahui, akhir pekan lalu Malaysia mengubah kebijakan pajak ekspor CPO di negerinya yang menyebabkan kenaikan suplai CPO, menyebabkan harga CPO di pasaran dunia terkoreksi. Padahal, sebelumnya Malaysia telah membuat perjanjian mengenai besaran bea dan kuota ekspor untuk mengendalikan harga CPO.
Atas keputusan Malaysia tersebut, Indonesia menjadi salah satu negara yang dirugikan lantaran CPO merupakan salah satu komoditas ekpor Indonesia yang besar. Dimana, sekitar 80 persen pasokan CPO dunia berasal dari Indonesia dan Malaysia.
Pada Jumat (12/10/2012) Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi telah berjanji akan segera meminta klarifikasi dan mengambil sikap atas pelanggaran yang dilakukan Malaysia, tetapi hingga berita ini diturunkan belum ada sikap yang jelas dari pemerintah Indonesia.
Mengenai lambannya pengambilan keputusan menyikapi masalah pelanggaran kesepakatan penjualan CPO oleh Malaysia yang merugikan kepentingan Indonesia ini, pemerintah beralasan bahwa saat ini harga CPO masih belum menurun jauh sehingga Indonesia belum perlu mengambil langkah tandingan.
“Ini masalah penawaran dan permintaan. Kalau pasokannya banyak, harga akan turun. Kalau harga turun, akan ada alasan pendorong untuk penyikapan mengenai pajak ekspor. Kalau harganya terus turun kita akan punya alasan kuat. Kita akan review sebentar lagi,” terang Menteri Perdagangan Gita Wirjawan di Hotel Shangri-La, Jakarta, Senin (15/10/2012).
Namun Gita berjanji, bila harga CPO terus menurun akibat perubahan kebijakan pajak ekspor Malaysia tersebut, maka Indonesia juga akan segera mengubah kebijakan pajak ekspornya seperti yang telah dilakukan Malaysia. “Kalau memang penurunan harganya cukup signifikan dan itu ada trigger-triggernya, kita akan sikapi dengan mengubah juga bea keluar CPO,” tandasnya.
Seperti diketahui, akhir pekan lalu Malaysia mengubah kebijakan pajak ekspor CPO di negerinya yang menyebabkan kenaikan suplai CPO, menyebabkan harga CPO di pasaran dunia terkoreksi. Padahal, sebelumnya Malaysia telah membuat perjanjian mengenai besaran bea dan kuota ekspor untuk mengendalikan harga CPO.
Atas keputusan Malaysia tersebut, Indonesia menjadi salah satu negara yang dirugikan lantaran CPO merupakan salah satu komoditas ekpor Indonesia yang besar. Dimana, sekitar 80 persen pasokan CPO dunia berasal dari Indonesia dan Malaysia.
Pada Jumat (12/10/2012) Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi telah berjanji akan segera meminta klarifikasi dan mengambil sikap atas pelanggaran yang dilakukan Malaysia, tetapi hingga berita ini diturunkan belum ada sikap yang jelas dari pemerintah Indonesia.
(rna)
Lihat Juga :
