Pemerintah dinilai kecanduan utang
Selasa, 16 Oktober 2012 - 16:19 WIB
Pemerintah dinilai kecanduan utang
A
A
A
Sindonews.com - Tidak kunjung tuntasnya upaya pemerintah dalam menyelesaikan utang dari lembaga keuangan luar negeri mengindikasi pemerintah telah kecanduan utang. Kondisi tersebut juga menunjukkan, pemerintah telah gagal melakukan managemen keuangan negara.
Demikian diutarakan Direktur Indef Enny Sri Hartati dalam acara Pra Sarasehan Ekonomi Menyongsong 2014, dengan tema "RAPBN 2013 : Warisan Buruk untuk Pemerintah yang akan datang" di Gedung Energy Tower, Jakarta, Selasa (16/10/2012).
"Ini (kecanduan utang) bisa dilihat dari besarnya penetapan defisit anggaran sebesar Rp150,2 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2013," terangnya dalam kesempatan tersebut.
Salah satu contohnya, penetapan defisit anggaran sebesar Rp150,2 triliun atau 1,62 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), yang ditutupi pemerintah melalui utang baru. Padahal, posisi outstanding utang pemerintah yang tercatat hingga akhir Juni 2012 telah mencapai Rp1.938,6 triliun.
"Ini menunjukan bahwa pengelolaan utang belum dilakukan secara efektif dan efisien," simpulnya.
Saat ini, lanjutnya, Indonesia tengah dibebani dengan begitu besaranya beban bunga dan cicilan utang yang jauh melampaui alokasi rasio belanja modal terhadap belanja pemerintah pusat, dimana rata-ratanya hanya berkisar 12 persen. Sementara untuk pembayaran cicilan pokok utang plus bunga utang mencapai 22,2 persen dalam APBN tahun anggaran 2008-2012.
Demikian diutarakan Direktur Indef Enny Sri Hartati dalam acara Pra Sarasehan Ekonomi Menyongsong 2014, dengan tema "RAPBN 2013 : Warisan Buruk untuk Pemerintah yang akan datang" di Gedung Energy Tower, Jakarta, Selasa (16/10/2012).
"Ini (kecanduan utang) bisa dilihat dari besarnya penetapan defisit anggaran sebesar Rp150,2 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2013," terangnya dalam kesempatan tersebut.
Salah satu contohnya, penetapan defisit anggaran sebesar Rp150,2 triliun atau 1,62 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), yang ditutupi pemerintah melalui utang baru. Padahal, posisi outstanding utang pemerintah yang tercatat hingga akhir Juni 2012 telah mencapai Rp1.938,6 triliun.
"Ini menunjukan bahwa pengelolaan utang belum dilakukan secara efektif dan efisien," simpulnya.
Saat ini, lanjutnya, Indonesia tengah dibebani dengan begitu besaranya beban bunga dan cicilan utang yang jauh melampaui alokasi rasio belanja modal terhadap belanja pemerintah pusat, dimana rata-ratanya hanya berkisar 12 persen. Sementara untuk pembayaran cicilan pokok utang plus bunga utang mencapai 22,2 persen dalam APBN tahun anggaran 2008-2012.
(rna)
Lihat Juga :
