Forum Asosiasi tolak kenaikan TTL

Sindonews.com - Sejumlah asosiasi yang tergabung dalam Forum Komunikasi Asosiasi Nasional (Forkan) menolak rencana kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) sekitar 15 persen pada tahun depan.

Adapun sejumlah asosiasi itu adalah Asosiasi Pemilik Merek Lokal Indonesia (AMIN), Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi), Gabungan Elektronika (Gabel), Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Mebel Indonesia (Asmindo), The Indonesian Iron and Steel Industry Associations (IISIA), Asosiasi Industri Sarung Tangan Karet Industri, Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP), Asosiasi Industri Kemasan, Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), UKM-Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), serta Forum Industri Pengguna Gula (FIPG).

Ketua Umum AMIN Putri K Wardani mengatakan, kenaikan TTL menyebabkan biaya produksi melonjak. Sehingga, kata dia, bisa berdampak terhadap daya saing produk lokal.

Menurutnya, pemerintah lebih baik menghapus subsidi atas pelanggan PLN dengan daya 450–900 kWh yang jumlahnya mencapai sekitar 40 juta pengguna. Apabila dihapus, maka kenaikan beban biayanya sekitar Rp4.000-5.000 per bulan. Biaya itu, kata dia, lebih murah dibandingkan biaya belanja pulsa mereka yang mencapai Rp50.000-100.000 per bulan.

“Pengaruh menaikkan TTL sekitar 15 persen terhadap industri kosmetika dan jamu menyebabkan kenaikan biaya listrik sebesar 14,54 persen. Akibatnya, harga pokok penjualan (HPP) naik sebesar 14,75 persen. Dan, asumsinya, akan memacu kenaikan harga bahan baku juga,” kata Putri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (17/10/2012).

Sekjen Gapmmi Franky Sibarani mengatakan, industri makanan dan minuman terus mengalami tekanan selama tahun ini, mulai dari kenaikan harga bahan baku, seperti gandum, kedelai, dan gula.

Selain itu, kata dia, kenaikan upah minimum regional (UMR) lebih dari 20-26 persen di wilayah Banten, kenaikan harga gas industri sekitar 35 persen per September 2012 dan 15% pada awal April 2013, dan demo buruh yang berdampak terhadap produksi.

“Belum lagi masalah lama yang memberatkan industri mamin dan belum teratasi. Yakni, bunga bank yang tinggi terutama untuk UMKM, biaya logistik yang mahal, pungli-pungli, dan infrastruktur yang buruk,” tegas Franky.

Dia menambahkan, kenaikan TTL dan kendala tersebut berpotensi menaikkan harga sekitar 5-10 persen. “Ini akan menurunkan daya saing di pasar ekspor dan domestik. Karena itu, Gapmmi menolak penaikan TTL,” ucapnya.

Direktur Eksekutif IISIA Edward Pinem menuturkan, tarif listrik terhadap HPP baja adalah sekitar 15-20 persen. “Daya saing produksi dalam negeri sangat lemah. Terjadi over supply karena dengan bea masuk yang sebesar 2,5 persen. Dengan demikian, akan menambah tekanan ke dalam negeri karena dampak ke HPP sekitar 3 persen,” ucapnya.