Fasilitas mewah, ketua OJK anggap biasa
Kamis, 18 Oktober 2012 - 15:59 WIB
Fasilitas mewah, ketua OJK anggap biasa
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Haddad mengaku wajar mendapat fasilitas kendaraan mewah untuk operasionalnya. Diketahui bos OJK tersebut mendapatkan kendaraan dinas jenis BMW.
"Kalau fasilitas kendaraan, saya rasa biasa dapat seperti itu," ucap Muliaman kepada wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (18/10/2012).
Terkait dengan pengajuan anggaran OJK secara kesuluruhan, Muliaman mengaku belum dapat angka tersebut ditekan lagi. Hal ini menurutnya masih akan dibicarakan dengan Komisi XI DPR RI, termasuk untuk detail alokasinya.
Meski demikian dia memastikan, pada rapat kerja yang berlangsung sebelumnya, anggaran itu telah disetujui oleh DPR, yakni sebesar Rp1,69 triliun. "Sudah disetujui pagunya segitu, saya kira kemarin diputus dan disepakati detailnya lebih lanjut, November lah," jelas Muliaman.
Sebelumnya, anggota Komisi XI DPR RI Arief Budimanta mengecam pemberian fasilitas mewah yang diminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini karena seharusnya OJK lebih memperhatikan usaha ekonomi mikro.
"Kendaraan mewah seharusnya tidak diberikan dengan alasan untuk bergaya agar kredibilitas DK-OJK gagah. Anggaran ini seharusnya digunakan untuk kebutuhan sektor ekonomi mikro," ujar Arief, Rabu 17 Oktober 2012.
Selain meminta kendaraan mewah, Arif juga menyebut bahwa OJK meminta anggaran Rp1,69 triliun di 2013 untuk operasional dan gaji. "Gaji DK-OJK sebesar Rp154 juta per bulan dan stafnya minimal Rp4 juta per bulan belum termasuk asuransi dan tunjangan lain," terangnya.
"Kalau fasilitas kendaraan, saya rasa biasa dapat seperti itu," ucap Muliaman kepada wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (18/10/2012).
Terkait dengan pengajuan anggaran OJK secara kesuluruhan, Muliaman mengaku belum dapat angka tersebut ditekan lagi. Hal ini menurutnya masih akan dibicarakan dengan Komisi XI DPR RI, termasuk untuk detail alokasinya.
Meski demikian dia memastikan, pada rapat kerja yang berlangsung sebelumnya, anggaran itu telah disetujui oleh DPR, yakni sebesar Rp1,69 triliun. "Sudah disetujui pagunya segitu, saya kira kemarin diputus dan disepakati detailnya lebih lanjut, November lah," jelas Muliaman.
Sebelumnya, anggota Komisi XI DPR RI Arief Budimanta mengecam pemberian fasilitas mewah yang diminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini karena seharusnya OJK lebih memperhatikan usaha ekonomi mikro.
"Kendaraan mewah seharusnya tidak diberikan dengan alasan untuk bergaya agar kredibilitas DK-OJK gagah. Anggaran ini seharusnya digunakan untuk kebutuhan sektor ekonomi mikro," ujar Arief, Rabu 17 Oktober 2012.
Selain meminta kendaraan mewah, Arif juga menyebut bahwa OJK meminta anggaran Rp1,69 triliun di 2013 untuk operasional dan gaji. "Gaji DK-OJK sebesar Rp154 juta per bulan dan stafnya minimal Rp4 juta per bulan belum termasuk asuransi dan tunjangan lain," terangnya.
(gpr)
