Menkeu minta BPK tidak terintervensi kasus Hambalang

Jum'at, 19 Oktober 2012 - 10:49 WIB
Menkeu minta BPK tidak...
Menkeu minta BPK tidak terintervensi kasus Hambalang
A A A
Sindonews.com - Menteri Keuangan Agus Martowardojo meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) agar terjaga dari intervensi. Hal tersebut disampaikan Agus ketika memberikan kata sambutan pada acara Evaluasi Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga pada Portfolio Auditorat Keuangan Negara II BPK RI.

"Kalau betul ada bentuk intervensi, tolong dijaga," kata Agus di kantornya, Jakarta, Jumat (19/10/2012).

Dalam acara yang juga hadir anggota BPK Taufiqurachman Ruki itu, Agus menyatakan, hal ini setelah mengetahui mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut mengungkapkan ada intervensi di tubuh institusinya pada kasus proyek Hambalang.

Agus mengutarakan simpatinya kepada BPK. Dia mengaku mengenal sosok Taufieq sebagai seseorang yang bisa menjaga stabilitas institusinya. "BPK adalah lembaga nasional, kami betul berharap hal-hal yang tidak jernih, fitnah dan lain-lain dapat ditegakkan," jelasnya.

Sebelumnya, anggota BPK Taufiqurachman Ruki menilai laporan audit investigasi BPK mengenai proyek pembangunan sarana olah raga di Hambalang, Bogor diintervensi. Pasalnya, dalam laporan tersebut, nama Menteri Pemuda dan Olah Raga Andi Malarangeng dan sejumlah perusahaan kontraktor tidak dinyatakan terlibat.

Padahal, dalam pemeriksaan awal yang dilakukan BPK, kata Ruki, terdapat sejumlah bukti keterlibatan Andi Malarangeng dan sejumlah perusahaan kontraktor tersebut dalam proyek Hambalang.

"Karena tidak ada nama Menpora dan korporasi-korporasi yang menerima aliran dana dalam laporan tersebut, saya meminta tim pemeriksa untuk mempertbaiki laporannya. Kalau tetap tidak ada nama Menpora dan perusahaan-perusahaan itu, saya tidak akan tanda tangan lapooran tesebut," ucapnya.
(rna)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Menkeu Sebut Separuh...
Menkeu Sebut Separuh Masyarakat RI Masih Tinggal di Desa
Kemenkeu Setujui Rp1...
Kemenkeu Setujui Rp1 Triliun Anggaran Tahap I Pilkada Serentak
Realisasi Lelang Kekayaan...
Realisasi Lelang Kekayaan Negara Capai Rp8,07 Triliun, Tak Sampai Setengah Target
Kemenkeu Gelar PMO Informal...
Kemenkeu Gelar PMO Informal Meeting II: Cakap Berkomunikasi di Masa Pandemi
Pemerintah Alokasikan...
Pemerintah Alokasikan Rp8 Triliun untuk Pengentasan TBC, Bagian Program Kesehatan Prioritas 2025
Kemenkeu Ungkap Alasan...
Kemenkeu Ungkap Alasan Pembekuan Anggaran Kementerian Rp50,2 Triliun
Berita Terkini
Lompatan Besar Transportasi...
Lompatan Besar Transportasi Publik Jakarta: Terbaik Kedua di ASEAN, Posisi ke-27 Dunia
2 jam yang lalu
IHSG Sepekan Ambruk...
IHSG Sepekan Ambruk 8,69%, Market Cap Menyusut Jadi Rp9.807 Triliun
2 jam yang lalu
Masyarakat Diminta Tak...
Masyarakat Diminta Tak Panik Respons Kondisi Ekonomi RI, Ekonom: Jaga Optimisme Berdasar Data
12 jam yang lalu
Program CIMB Niaga Sustainability...
Program CIMB Niaga Sustainability Journalism Fellowship Memilih 20 Jurnalis
13 jam yang lalu
Purbaya Belum Percaya...
Purbaya Belum Percaya Daya Beli Mulai Lesu di Warteg: Nanti Saya Cek Lagi
13 jam yang lalu
LPPOM Dorong Konsep...
LPPOM Dorong Konsep Green Halal untuk Perkuat Industri Berkelanjutan
13 jam yang lalu
Infografis
Rentetan Kasus Korupsi...
Rentetan Kasus Korupsi di Jateng: Tiga Bupati Terjaring KPK pada Awal 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved