Kongkalikong DPR-BUMN, PDIP desak Dahlan terbuka
Sabtu, 27 Oktober 2012 - 19:02 WIB
Kongkalikong DPR-BUMN, PDIP desak Dahlan terbuka
A
A
A
Sindonews.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo mendesak Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan lebih terbuka dalam mengungkap kongkalikong anggota DPR yang memeras perusahaan BUMN.
"Pada posisi pernyataan ada anggota DPR yang memeras BUMN, saya kira Menteri Dahlan sebaiknya menyebut langsung saja nama anggota DPR itu. Siapa namanya dari komisi berapa dan BUMN mana," ujarnya kepada SINDO melalui pesan elektroniknya di Jakarta, Sabtu, (27/10/2012).
Menurut anggota komisi I DPR ini, hal tersebut harus dilakukan agar lebih adil dan tidak berteka-teki, apalagi sampai menyudutkan lembaga DPR. Pasalnya, hal tersebut dikhawatirkan akan berdampak negatif kepada semua anggota DPR di mata publik.
"Kan tidak elok menurut saya. Menteri Dahlan harus terbuka dan fair agar ada klarifikasi terbuka dan agar tidak terjadi fitnah," katanya.
Selain itu, Tjahjo juga menyayangkan sikap Dahlan Iskan yang tidak memenuhi panggilan DPR untuk menindaklanjuti pernyataannya beberapa waktu lalu bahwa terdapat kongkalikong anggota DPR dengan perusahaan BUMN. "Menteri mitra kerja DPR dalam fungsi pengawasan. Harusnya menteri wajib hadir kalau diundang hadir oleh DPR," tegasnya.
Tjahjo menambahkan, sebagai anggota DPR dan sebagai Sekjen PDIP, Menteri BUMN Dahlan Iskan melaporkan kasus tersebut ke Seskab dinilai tidak menyalahi aturan. Pasalnya, Seskab mengkoordinasikan laporan-laporan menteri-menteri sebagai laporan tertulis/lisan ke Presiden melalui Seskab. "Benar tidak ada salahnya," tandasnya.
"Pada posisi pernyataan ada anggota DPR yang memeras BUMN, saya kira Menteri Dahlan sebaiknya menyebut langsung saja nama anggota DPR itu. Siapa namanya dari komisi berapa dan BUMN mana," ujarnya kepada SINDO melalui pesan elektroniknya di Jakarta, Sabtu, (27/10/2012).
Menurut anggota komisi I DPR ini, hal tersebut harus dilakukan agar lebih adil dan tidak berteka-teki, apalagi sampai menyudutkan lembaga DPR. Pasalnya, hal tersebut dikhawatirkan akan berdampak negatif kepada semua anggota DPR di mata publik.
"Kan tidak elok menurut saya. Menteri Dahlan harus terbuka dan fair agar ada klarifikasi terbuka dan agar tidak terjadi fitnah," katanya.
Selain itu, Tjahjo juga menyayangkan sikap Dahlan Iskan yang tidak memenuhi panggilan DPR untuk menindaklanjuti pernyataannya beberapa waktu lalu bahwa terdapat kongkalikong anggota DPR dengan perusahaan BUMN. "Menteri mitra kerja DPR dalam fungsi pengawasan. Harusnya menteri wajib hadir kalau diundang hadir oleh DPR," tegasnya.
Tjahjo menambahkan, sebagai anggota DPR dan sebagai Sekjen PDIP, Menteri BUMN Dahlan Iskan melaporkan kasus tersebut ke Seskab dinilai tidak menyalahi aturan. Pasalnya, Seskab mengkoordinasikan laporan-laporan menteri-menteri sebagai laporan tertulis/lisan ke Presiden melalui Seskab. "Benar tidak ada salahnya," tandasnya.
(rna)
Lihat Juga :
