Industri kelapa sawit butuh penangkap gas metana
Rabu, 31 Oktober 2012 - 11:27 WIB
Industri kelapa sawit butuh penangkap gas metana
A
A
A
Sindonews.com - Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) mendesak pemerintah segera memberikan insentif kepada para pengusaha untuk membeli alat penangkap gas metana. Dengan keberadaan alat itu, tingkat emisi gas metana di pabrik kelapa sawit (PKS) dapat mencapai standar Amerika Serikat (AS).
Wakil Ketua I Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Derom Bangun mengatakan, badan perlindungan lingkungan AS (Environmental Protection Agency/EPA) mengusulkan penolakan terhadap biodiesel Indonesia, karena Indonesia dianggap sebagai negara yang tak ramah lingkungan.
Lembaga itu mengusulkan pengurangan emisi metana dibandingkan bahan bakar minyak (BBM) fosil dalam negeri minimal 20 persen agar biodiesel dalam negeri dapat diterima di AS. Berdasarkan data EPA, saat ini emisi tersebut baru mencapai 17 persen.
"Agak sulit memang, mengingat PKS kita belum dilengkapi alat penangkap gas metana, serta lahan gambut kita yang juga mengkontribusikan gas metana yang cukup besar," ungkap dia di Medan.
Dia menjelaskan, saat ini baru sekira 60 dari sekira 608 PKS yang ada di Indonesia. Maka itu kalau pemerintah berniat membangun hilirisasi energi, dan merambah pasar biodiesel AS, harusnya pengusaha dapat insentif. "Alat penangkap gas metana itu cukup mahal. Satunya bisa mencapai Rp10 miliar," tambah dia.
Derom mengaku, hasil studi perbandingan yang telah dilakukan pihaknya sedikit berbeda dengan lembaga lingkungan AS. Kadar emisi gas metan dalam negeri diakui tak sebesar tudingan lembaga tersebut.
Namun jika memang mau ekspansi, tentunya harus menyesuaikan standarisasi dengan mereka. Maka itu akan ada beberapa langkah yang bisa diambil, salah satunya memasang transimisi alat penangkap gas metana itu.
"Menurut mereka, PKS kita menghasilkan gas metana dengan total volume 90 persen dari total produksi berkapasitas 60 ton per hektare per tahun. Ditambah lagi gas metana dari lahan gambut yang mencapai 95 ton. Kalau data kita Cuma 38–43 ton saja per tahun," katanya.
"Tapi ya suka tidak suka kita harus sesuaikan, makanya keberadaan insentif tersebut sangat penting, ini juga kan bagian dari hilirisasi produk perkebunan kita yang saat ini terancam atas harga yang terus merosot. Setidaknya 60 persen dapat segera direalisasikan alat tersebut, jika insentif itu dikucurkan," tutup dia.
Wakil Ketua I Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Derom Bangun mengatakan, badan perlindungan lingkungan AS (Environmental Protection Agency/EPA) mengusulkan penolakan terhadap biodiesel Indonesia, karena Indonesia dianggap sebagai negara yang tak ramah lingkungan.
Lembaga itu mengusulkan pengurangan emisi metana dibandingkan bahan bakar minyak (BBM) fosil dalam negeri minimal 20 persen agar biodiesel dalam negeri dapat diterima di AS. Berdasarkan data EPA, saat ini emisi tersebut baru mencapai 17 persen.
"Agak sulit memang, mengingat PKS kita belum dilengkapi alat penangkap gas metana, serta lahan gambut kita yang juga mengkontribusikan gas metana yang cukup besar," ungkap dia di Medan.
Dia menjelaskan, saat ini baru sekira 60 dari sekira 608 PKS yang ada di Indonesia. Maka itu kalau pemerintah berniat membangun hilirisasi energi, dan merambah pasar biodiesel AS, harusnya pengusaha dapat insentif. "Alat penangkap gas metana itu cukup mahal. Satunya bisa mencapai Rp10 miliar," tambah dia.
Derom mengaku, hasil studi perbandingan yang telah dilakukan pihaknya sedikit berbeda dengan lembaga lingkungan AS. Kadar emisi gas metan dalam negeri diakui tak sebesar tudingan lembaga tersebut.
Namun jika memang mau ekspansi, tentunya harus menyesuaikan standarisasi dengan mereka. Maka itu akan ada beberapa langkah yang bisa diambil, salah satunya memasang transimisi alat penangkap gas metana itu.
"Menurut mereka, PKS kita menghasilkan gas metana dengan total volume 90 persen dari total produksi berkapasitas 60 ton per hektare per tahun. Ditambah lagi gas metana dari lahan gambut yang mencapai 95 ton. Kalau data kita Cuma 38–43 ton saja per tahun," katanya.
"Tapi ya suka tidak suka kita harus sesuaikan, makanya keberadaan insentif tersebut sangat penting, ini juga kan bagian dari hilirisasi produk perkebunan kita yang saat ini terancam atas harga yang terus merosot. Setidaknya 60 persen dapat segera direalisasikan alat tersebut, jika insentif itu dikucurkan," tutup dia.
(gpr)
Lihat Juga :
