Wapres: Distribusi raskin bagito rugikan masyarakat miskin
Selasa, 13 November 2012 - 11:44 WIB
Wapres: Distribusi raskin bagito rugikan masyarakat miskin
A
A
A
Sindonews.com - Sistem distribusi bantuan beras bagi warga miskin (raskin) secara bagi rata atau bagito dinilai merugikan rumah tangga sasaran penerima bantuan. Dengan kebijakan tersebut, setiap rumah tangga seharusnya bisa menerima 15 kilogram beras, namun prakteknya hanya menerima sekira lima kilogram beras.
Mekanisme bagito menyebabkan distribusi raskin menjadi tidak tepat sasaran. "Seharusnya rumah tangga sasaran menerima 15 kilogram raskin, tapi karena sistem bagito hanya menerima lima kilo," tandas Wakil Presiden RI Boediono usai membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Regional Jawa-Bali di Yogyakarta, Selasa (13/11/2012).
Menurut Boediono, sosialisasi di tingkat komunitas dapat dijadikan solusi perbaikan mekanisme distribusi. Namun demikian, hingga saat ini masih banyak pemerintah desa yang belum melaksanakan kebijakan pemasangan poster dan data penerima raskin yang diagendakan pemerintah sebagai transparansi distribusi raskin.
Sementara dari hasil uji coba pemasangan poster dan data penerima raskin, terjadi kenaikan cukup signifikan jumlah beras yang diterima oleh rumah tangga sasaran. "Kalau rata-rata hanya menerima lima kilo, setelah ada poster yang dipasang di daerah tersebut jumlah beras yang diterima meningkat menjadi antara sembilan hingga 12 kilogram," tambah Boediono.
Peningkatan jumlah beras yang diterima disebutkan Dosen Fakultas Ekonomi UGM tersebut mampu meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat miskin. Hal tersebut mempertimbangkan pengeluaran terbesar rumah tangga miskin adalah untuk pembelian beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat Indonesia.
Mekanisme bagito menyebabkan distribusi raskin menjadi tidak tepat sasaran. "Seharusnya rumah tangga sasaran menerima 15 kilogram raskin, tapi karena sistem bagito hanya menerima lima kilo," tandas Wakil Presiden RI Boediono usai membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Regional Jawa-Bali di Yogyakarta, Selasa (13/11/2012).
Menurut Boediono, sosialisasi di tingkat komunitas dapat dijadikan solusi perbaikan mekanisme distribusi. Namun demikian, hingga saat ini masih banyak pemerintah desa yang belum melaksanakan kebijakan pemasangan poster dan data penerima raskin yang diagendakan pemerintah sebagai transparansi distribusi raskin.
Sementara dari hasil uji coba pemasangan poster dan data penerima raskin, terjadi kenaikan cukup signifikan jumlah beras yang diterima oleh rumah tangga sasaran. "Kalau rata-rata hanya menerima lima kilo, setelah ada poster yang dipasang di daerah tersebut jumlah beras yang diterima meningkat menjadi antara sembilan hingga 12 kilogram," tambah Boediono.
Peningkatan jumlah beras yang diterima disebutkan Dosen Fakultas Ekonomi UGM tersebut mampu meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat miskin. Hal tersebut mempertimbangkan pengeluaran terbesar rumah tangga miskin adalah untuk pembelian beras sebagai kebutuhan pokok masyarakat Indonesia.
(gpr)
Lihat Juga :
