BPK siap audit BP Migas
Selasa, 20 November 2012 - 13:57 WIB
BPK siap audit BP Migas
A
A
A
Sindonews.com - Siang ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hadir dalam rapat di Kementerian ESDM. Kedatangan BPK ini terkait dengan rencana audit khusus terhadap BP Migas yang baru saja dibubarkan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 13 November 2012 lalu.
"Saya hadir sengaja setelah pada hari Selasa ada keputusan MK yang membubarkn BP Migas. Salah satu keputusannya adalah BPK akan melakukan audit keuangan BP Migas," jelas anggota BPK Ali Masykur Musa di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (20/11/2012).
Ali menggarisbawahi, pemeriksaan yang akan dilakukan BPK terhadap BP Migas kali ini berbeda dengan pemeriksaan rutin yang biasanya dilakukan. "Karena ada keputusan MK, ini pemeriksaan dengan tujuan tertentu, berbeda dengan pemeriksaan rutin," ujarnya.
Audit yang akan dilakukan BPK, sambung dia, meliputi aset-aset BP Migas, kontrak-kontrak dengan pihak ketiga, dan biaya lainnya dari BP Migas berdiri tahun 2002 silam hingga tanggal 13 November 2012.
"Aset yang dikuasai BP Migas sangat besar. Kontrak-kontrak sebelum 13 November, cost recovery yang banyak dipertanyakan, pajak-pajak revenue, dan sebagainya," sebutnya.
Sebenarnya, kata Ali, anggaran BP Migas tidak terlalu besar. Namun, kontrak-kontraknya yang bernilai sekitar Rp300 triliun lebih sangat perlu diaudit. "Anggaran BP Migas tidak terlalu besar tetapi BP Migas yang melakukan kontrak atas nama negara senilai Rp350 triliun," lanjutnya.
Anggota BPK yang juga Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) ini juga menilai, audit ini penting untuk dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban BP Migas sebelum dialihkan fungsinya ke Satuan Kerja Sementara Migas (SKSP Migas).
"Kita lakukan governance. Ini penting sehingga bila ada perpindahan ke SKSP Migas, ini ada sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan," tandas Ali.
"Saya hadir sengaja setelah pada hari Selasa ada keputusan MK yang membubarkn BP Migas. Salah satu keputusannya adalah BPK akan melakukan audit keuangan BP Migas," jelas anggota BPK Ali Masykur Musa di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (20/11/2012).
Ali menggarisbawahi, pemeriksaan yang akan dilakukan BPK terhadap BP Migas kali ini berbeda dengan pemeriksaan rutin yang biasanya dilakukan. "Karena ada keputusan MK, ini pemeriksaan dengan tujuan tertentu, berbeda dengan pemeriksaan rutin," ujarnya.
Audit yang akan dilakukan BPK, sambung dia, meliputi aset-aset BP Migas, kontrak-kontrak dengan pihak ketiga, dan biaya lainnya dari BP Migas berdiri tahun 2002 silam hingga tanggal 13 November 2012.
"Aset yang dikuasai BP Migas sangat besar. Kontrak-kontrak sebelum 13 November, cost recovery yang banyak dipertanyakan, pajak-pajak revenue, dan sebagainya," sebutnya.
Sebenarnya, kata Ali, anggaran BP Migas tidak terlalu besar. Namun, kontrak-kontraknya yang bernilai sekitar Rp300 triliun lebih sangat perlu diaudit. "Anggaran BP Migas tidak terlalu besar tetapi BP Migas yang melakukan kontrak atas nama negara senilai Rp350 triliun," lanjutnya.
Anggota BPK yang juga Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) ini juga menilai, audit ini penting untuk dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban BP Migas sebelum dialihkan fungsinya ke Satuan Kerja Sementara Migas (SKSP Migas).
"Kita lakukan governance. Ini penting sehingga bila ada perpindahan ke SKSP Migas, ini ada sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan," tandas Ali.
(gpr)
Lihat Juga :
