Pemerintah akui pelayanan Kepabeanan masih kacau
Rabu, 21 November 2012 - 11:43 WIB
Pemerintah akui pelayanan Kepabeanan masih kacau
A
A
A
Sindonews.com - Selama ini pelayanan Kepabeanan sering dikeluhkan oleh para pengusaha karena menghambat kelancaran perdagangan ekspor dan impor. Menanggapi keluhan-keluhan ini, pemerintah mengakui bahwa pelayanan Kepabeanan memang masih kacau.
"Apakah layanan Kepabeanan sudah tersinergi? Harus kita akui bahwa kita memang sedang menuju sinergi antara incoming dan outgoing," kata Dierktur Fasilitas Kepabeanan Heru Pambudi dalam acara Workshop Jalur Prioritas di Wisma Antara, Jakarta, Rabu (21/11/2012).
Untuk meningkatkan sinergi dalam pelayanan kepabeanan ini, lanjut Heru, Kepabeanan mencanangkan program Authorized Economic Operator (AEO). "Bagaimana mensinergikannya? Salah satunya adalah Authorized Economic Operator," ujarnya.
Pada acara yang sama, Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP) menyampaikan keluhannya bahwa pembuatan dokumen ekspor-impor di Kepabeanan masih lamban sehingga mengurangi daya saing Indonesia dalam perekonomian global.
"Waktu yang dibutuhkan untuk persiapan dokumen 27 hari, sebagai perbadingan Singapura cuma 4 hari," kata Ketua Umum APJP Gunadi Sindhuwinata.
"Apakah layanan Kepabeanan sudah tersinergi? Harus kita akui bahwa kita memang sedang menuju sinergi antara incoming dan outgoing," kata Dierktur Fasilitas Kepabeanan Heru Pambudi dalam acara Workshop Jalur Prioritas di Wisma Antara, Jakarta, Rabu (21/11/2012).
Untuk meningkatkan sinergi dalam pelayanan kepabeanan ini, lanjut Heru, Kepabeanan mencanangkan program Authorized Economic Operator (AEO). "Bagaimana mensinergikannya? Salah satunya adalah Authorized Economic Operator," ujarnya.
Pada acara yang sama, Asosiasi Perusahaan Jalur Prioritas (APJP) menyampaikan keluhannya bahwa pembuatan dokumen ekspor-impor di Kepabeanan masih lamban sehingga mengurangi daya saing Indonesia dalam perekonomian global.
"Waktu yang dibutuhkan untuk persiapan dokumen 27 hari, sebagai perbadingan Singapura cuma 4 hari," kata Ketua Umum APJP Gunadi Sindhuwinata.
(gpr)
Lihat Juga :
