Soal UMP, pengusaha merasa dibohongi Jokowi
Jum'at, 23 November 2012 - 16:06 WIB
Soal UMP, pengusaha merasa dibohongi Jokowi
A
A
A
Sindonews.com - Perwakilan pengusaha dalam Dewan Pengupahan Daerah DKI Jakarta merasa dikecewakan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.
Pasalnya, mantan Walikota Solo yang akrab disapa Jokowi tersebut dianggap tidak menepati janjinya untuk mempertimbangkan aspirasi para pengusaha dalam penetapan Upah Minimum Propinsi (UMP).
"Pak Gubernur minta waktu untuk mempertimbangkan dengan bijaksana, eh trnyata dia malah menetapkan UMP Rp2,2 juta," ujar Anggota Dewan Pengupahan Daerah DKI Jakarta, Sarman Simanjorang di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (23/11/2012).
Sarman menuturkan, Jokowi mengundang para pengusaha untuk berdialog mengenai UMP 2013 pada hari Selasa (20/11/2012) lalu. Disana, pihaknya menyampaikan permintaan kepada Jokowi untuk mempertimbangkan berbagai hal dalam penetapan UMP DKI Jakarta, seperti kemungkinan melonjaknya UMP setelah 2013 dan dampak UMP DKI Jakarta terhadap daerah-daerah di sekitarnya.
"Tiga hari lalu kami dipanggil Pak Gubernur, saya minta pertimbangkan bagaimana nasib UMP 2014 dan seterusnya, kan tidak ada jaminan buruh tidak akan minta kenaikan lagi, tahun 2013 saja naik 44 persen. Kedua jangan mau Jakarta jadi barometer UMP," tukas dia.
Selain itu, lanjut Sarman, para pengusaha di Jakarta berencana akan mengajukan penangguhan UMP karena mayoritas usaha kecil dan menengah tidak akan bisa bertahan bila diwajibkan membayar upah hingga Rp2,2 juta. Jika dipaksakan, mereka akan segera menutup usahanya.
"60 pengusaha dari KBN (Kawasan Berikat Nusantara) akan mengajukan penangguhan UMP kepada gubernur dan mengancam akan ada pengurangan tenaga kerja di KBN," pungkasnya.
Pasalnya, mantan Walikota Solo yang akrab disapa Jokowi tersebut dianggap tidak menepati janjinya untuk mempertimbangkan aspirasi para pengusaha dalam penetapan Upah Minimum Propinsi (UMP).
"Pak Gubernur minta waktu untuk mempertimbangkan dengan bijaksana, eh trnyata dia malah menetapkan UMP Rp2,2 juta," ujar Anggota Dewan Pengupahan Daerah DKI Jakarta, Sarman Simanjorang di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (23/11/2012).
Sarman menuturkan, Jokowi mengundang para pengusaha untuk berdialog mengenai UMP 2013 pada hari Selasa (20/11/2012) lalu. Disana, pihaknya menyampaikan permintaan kepada Jokowi untuk mempertimbangkan berbagai hal dalam penetapan UMP DKI Jakarta, seperti kemungkinan melonjaknya UMP setelah 2013 dan dampak UMP DKI Jakarta terhadap daerah-daerah di sekitarnya.
"Tiga hari lalu kami dipanggil Pak Gubernur, saya minta pertimbangkan bagaimana nasib UMP 2014 dan seterusnya, kan tidak ada jaminan buruh tidak akan minta kenaikan lagi, tahun 2013 saja naik 44 persen. Kedua jangan mau Jakarta jadi barometer UMP," tukas dia.
Selain itu, lanjut Sarman, para pengusaha di Jakarta berencana akan mengajukan penangguhan UMP karena mayoritas usaha kecil dan menengah tidak akan bisa bertahan bila diwajibkan membayar upah hingga Rp2,2 juta. Jika dipaksakan, mereka akan segera menutup usahanya.
"60 pengusaha dari KBN (Kawasan Berikat Nusantara) akan mengajukan penangguhan UMP kepada gubernur dan mengancam akan ada pengurangan tenaga kerja di KBN," pungkasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
