2017, produk CPO besertifikat
Senin, 26 November 2012 - 09:09 WIB
2017, produk CPO besertifikat
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah menargetkan produk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan produk turunannya memiliki Sustainable Crude Palm Oil Certificate pada 2017.
Sertifikasi tersebut menyikapi protes yang dilancarkan Perancis dan Amerika Serikat (AS) terhadap produk CPO asal Indonesia karena dianggap tidak ramah lingkungan dan tidak sehat. Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Bayu Krisnamurthi mengakui pemerintah agak risau dengan Nutela Poroposal yang diajukan di Perancis.
Isi Nutela Proposal tersebut meminta Pemerintah Perancis untuk menaikkan bea masuk produk sawit ke negara itu sebanyak 300 persen. Alasannya, produk sawit termasuk CPO dan turunannya asal Indonesia tidak sehat dan tidak ramah lingkungan.
“Nutela Proposal memang diajukan oleh organisasi kecil di Perancis dan ditolak oleh Parlemen Perancis, tapi tetap perlu kita sikapi,” ucapnya di Jakarta akhir pekan lalu.
Dia mengungkapkan, agar kejadian yang sama tidak terjadi lagi, pemerintah menargetkan pada 2017 semua produk CPO besertifikat resmi. Saat ini, produk CPO dan turunannya asal Indonesia yang belum besertifikat hanya sedikit.
“Awal Desember ini kita akan ke Perancis, Eropa, dan Belanda untuk sosialisasi dan menjelaskan bahwa CPO kita sudah besertifikat dan bisa dibuktikan secara ilmiah tidak berbahaya bagi kesehatan,” ungkapnya.
Saat ini, lanjut Bayu, Indonesia sebagai produsen CPO terbesar dunia bersama Malaysia harus pintar-pintar menjaga arus suplai CPO. Agar Indonesia bisa mengendalikan harga CPO dunia, perlu investasi untuk pembangunan tangki penyimpanan (storage).
“Kalau kita bisa stok CPO untuk dua bulan saja, kita bisa kendalikan harga dunia,” katanya.
Menurut dia, produksi CPO banyak, namun jumlah tangki penampungan tidak bertambah banyak. “Intinya harus ada investasi baru untuk CPO,” kata dia.
Sebelumnya Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Syahrul R Sempurnajaya mengatakan, harga CPO yang diperdagangkan di Malaysia Derivatives Exchange (MDEX) ditutup melemah.
Penurunan harga CPO dipengaruhi aksi spekulasi pelaku pasar terkait rencana pemotongan pajak ekspor baru yang akan diberlakukan tahun depan. “Pemerintah Malaysia sudah mengeluarkan kebijakan menurunkan bea keluar (BK) CPO yang berlaku 1 Januari tahun depan,” kata Syahrul.
Sertifikasi tersebut menyikapi protes yang dilancarkan Perancis dan Amerika Serikat (AS) terhadap produk CPO asal Indonesia karena dianggap tidak ramah lingkungan dan tidak sehat. Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Bayu Krisnamurthi mengakui pemerintah agak risau dengan Nutela Poroposal yang diajukan di Perancis.
Isi Nutela Proposal tersebut meminta Pemerintah Perancis untuk menaikkan bea masuk produk sawit ke negara itu sebanyak 300 persen. Alasannya, produk sawit termasuk CPO dan turunannya asal Indonesia tidak sehat dan tidak ramah lingkungan.
“Nutela Proposal memang diajukan oleh organisasi kecil di Perancis dan ditolak oleh Parlemen Perancis, tapi tetap perlu kita sikapi,” ucapnya di Jakarta akhir pekan lalu.
Dia mengungkapkan, agar kejadian yang sama tidak terjadi lagi, pemerintah menargetkan pada 2017 semua produk CPO besertifikat resmi. Saat ini, produk CPO dan turunannya asal Indonesia yang belum besertifikat hanya sedikit.
“Awal Desember ini kita akan ke Perancis, Eropa, dan Belanda untuk sosialisasi dan menjelaskan bahwa CPO kita sudah besertifikat dan bisa dibuktikan secara ilmiah tidak berbahaya bagi kesehatan,” ungkapnya.
Saat ini, lanjut Bayu, Indonesia sebagai produsen CPO terbesar dunia bersama Malaysia harus pintar-pintar menjaga arus suplai CPO. Agar Indonesia bisa mengendalikan harga CPO dunia, perlu investasi untuk pembangunan tangki penyimpanan (storage).
“Kalau kita bisa stok CPO untuk dua bulan saja, kita bisa kendalikan harga dunia,” katanya.
Menurut dia, produksi CPO banyak, namun jumlah tangki penampungan tidak bertambah banyak. “Intinya harus ada investasi baru untuk CPO,” kata dia.
Sebelumnya Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Syahrul R Sempurnajaya mengatakan, harga CPO yang diperdagangkan di Malaysia Derivatives Exchange (MDEX) ditutup melemah.
Penurunan harga CPO dipengaruhi aksi spekulasi pelaku pasar terkait rencana pemotongan pajak ekspor baru yang akan diberlakukan tahun depan. “Pemerintah Malaysia sudah mengeluarkan kebijakan menurunkan bea keluar (BK) CPO yang berlaku 1 Januari tahun depan,” kata Syahrul.
(rna)
Lihat Juga :
