Hipmi minta pemerintah tekan komponen biaya produksi
Senin, 26 November 2012 - 12:10 WIB
Hipmi minta pemerintah tekan komponen biaya produksi
A
A
A
Sindonews.com - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) menegaskan bahwa kenaikan upah minimum provinsi (UMP) mulai tahun depan harus dibarengi dengan ketegasan pemerintah dalam mengatur biaya komponen produksi lainnya, sehingga kalangan pengusaha tidak merasa terbebani.
"Pada dasarnya pengusaha kan tidak keberatan dengan kenaikan upah buruh yang udah mencapai 44 persen. Tapi kita harapkan pemerintah juga memperhatikan faktor yang lain di luar cost buruh," ujar Sekjen Hipmi, Harry Warganegara saat dihubungi Sindonews, Senin (26/11/2012).
Penyesuaian yang dimaksud, kata Harry, bertujuan agar harga produk yang dihasilkan oleh pengusaha Indonesia dapat bersaing dengan produk-produk sejenis yang ada di pasaran.
"Ini kan kalau ongkos buruh dinaikkan, tapi komponen lain biayanya tetap, mau tidak mau kita harus naikin harga jual produk kita. Bagus kalau pasar masih mau beli, kalau tidak kan usaha kita bisa mati," sambung dia.
Komponen yang dimaksud Harry sendiri setidaknya meliputi lima hal penting, yakni bunga bank, biaya perizinan usaha, pajak usaha, logistik produk dan pungutan liar (pungli).
"Kita sama sekali tidak keberatan dengan kenaikan upah buruh karena buruh juga butuh hidup, naik gaji juga biar kerjanya lebih giat. Nah, sekarang tinggal bagaimana pemerintah membuat regulasi pendukung. Misalnya, bagaimana perizinan itu lebih murah, pajak juga lebih murah. Kemudian bagaimana pungli-pungli itu bisa dihapuskan," tegas dia.
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada 20 November 2012 menetapkan UMP DKI Jakarta 2013 sebesar Rp2,2 juta atau naik sekitar 44 persen dari UMP tahun ini yang Rp1,529 juta. Akibat keputusan tersebut, kalangan pengusaha mengancam akan hengkang ke daerah lain.
"Pada dasarnya pengusaha kan tidak keberatan dengan kenaikan upah buruh yang udah mencapai 44 persen. Tapi kita harapkan pemerintah juga memperhatikan faktor yang lain di luar cost buruh," ujar Sekjen Hipmi, Harry Warganegara saat dihubungi Sindonews, Senin (26/11/2012).
Penyesuaian yang dimaksud, kata Harry, bertujuan agar harga produk yang dihasilkan oleh pengusaha Indonesia dapat bersaing dengan produk-produk sejenis yang ada di pasaran.
"Ini kan kalau ongkos buruh dinaikkan, tapi komponen lain biayanya tetap, mau tidak mau kita harus naikin harga jual produk kita. Bagus kalau pasar masih mau beli, kalau tidak kan usaha kita bisa mati," sambung dia.
Komponen yang dimaksud Harry sendiri setidaknya meliputi lima hal penting, yakni bunga bank, biaya perizinan usaha, pajak usaha, logistik produk dan pungutan liar (pungli).
"Kita sama sekali tidak keberatan dengan kenaikan upah buruh karena buruh juga butuh hidup, naik gaji juga biar kerjanya lebih giat. Nah, sekarang tinggal bagaimana pemerintah membuat regulasi pendukung. Misalnya, bagaimana perizinan itu lebih murah, pajak juga lebih murah. Kemudian bagaimana pungli-pungli itu bisa dihapuskan," tegas dia.
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada 20 November 2012 menetapkan UMP DKI Jakarta 2013 sebesar Rp2,2 juta atau naik sekitar 44 persen dari UMP tahun ini yang Rp1,529 juta. Akibat keputusan tersebut, kalangan pengusaha mengancam akan hengkang ke daerah lain.
(rna)
Lihat Juga :
