Pengusaha minta pemerintah hilangkan pungli
Senin, 26 November 2012 - 17:43 WIB
Pengusaha minta pemerintah hilangkan pungli
A
A
A
Sindonews.com - Diluar berbagai perdebatan soal upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta, masalah lain yang tak kalah penting adalah masih tingginya praktik pungutan liar (pungki) yang meresahkan pengusaha.
Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Harry Warganegara berpendapat, guna menjaga harga saing, kualitas dan harga produk harus dapat diselaraskan dengan mekanisme pasar.
"Kita kan juga harus menekan cost produksi agar produk kita bisa bersaing di pasar. Kalau produk kita mahal, kan daya saingnya menurun," ujar Harry saat dihubungi Sindonews, Senin (26/11/2012).
Di sisi lain, guna menyelaraskan harga produk dengan harga pasar, maka perlu adanya penyesuaian dari segi biaya produksi, yang meliputi pajak, biaya perizinan usaha, biaya logistik, upah buruh, bunga bank, pungutan liar dan sebagainya.
Menurut dia, dengan masih tingginya praktik pungutan liar yang marak menyebabkan pengusaha harus menekan biaya komponen produksi lain termasuk upah buruh agar nilai jual produk buatan perusahaan tetap dapat bersaing di pasar.
"Pungli ini kan memang, yang salah satunya menjadi masalah kita bersama," sambung dia. Harry membandingkan dengan Vietnam. Di negara itu, dengan jumlah cost yang sama yang dikeluarkan pengusaha di Vietnam, buruh di negara tersebut bisa memperoleh kesejahteraan yang lebih layak.
Adapun faktor pendukungnya adalah karena komponen biaya lainnya di negara tersebut bisa ditekan seminimal mungkin. "Coba bayangkan, Jeruk dari Medan, dengan Jeruk dari China lebih murah jeruk dari China. Itu kan berarti ada something wrong (sesuatu yang salah)," kata dia.
Untuk itu, menurut dia, perlu ada peran aktif regulator dan pengawas dalam menghilangkan praktik pungutan liar yang selama ini masih marak di Indonesia. "Ini tugas pemerintah untuk membuat iklim usaha yang lebih baik. Kalau tidak ada sikap, jangan hanya pengusaha asing yang hengkang, pengusaha domestik juga bisa buka pabrik di luar negeri nanti. Bisa-bisa, ada produk mi tapi made in Vietnam," tutur dia.
Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), Harry Warganegara berpendapat, guna menjaga harga saing, kualitas dan harga produk harus dapat diselaraskan dengan mekanisme pasar.
"Kita kan juga harus menekan cost produksi agar produk kita bisa bersaing di pasar. Kalau produk kita mahal, kan daya saingnya menurun," ujar Harry saat dihubungi Sindonews, Senin (26/11/2012).
Di sisi lain, guna menyelaraskan harga produk dengan harga pasar, maka perlu adanya penyesuaian dari segi biaya produksi, yang meliputi pajak, biaya perizinan usaha, biaya logistik, upah buruh, bunga bank, pungutan liar dan sebagainya.
Menurut dia, dengan masih tingginya praktik pungutan liar yang marak menyebabkan pengusaha harus menekan biaya komponen produksi lain termasuk upah buruh agar nilai jual produk buatan perusahaan tetap dapat bersaing di pasar.
"Pungli ini kan memang, yang salah satunya menjadi masalah kita bersama," sambung dia. Harry membandingkan dengan Vietnam. Di negara itu, dengan jumlah cost yang sama yang dikeluarkan pengusaha di Vietnam, buruh di negara tersebut bisa memperoleh kesejahteraan yang lebih layak.
Adapun faktor pendukungnya adalah karena komponen biaya lainnya di negara tersebut bisa ditekan seminimal mungkin. "Coba bayangkan, Jeruk dari Medan, dengan Jeruk dari China lebih murah jeruk dari China. Itu kan berarti ada something wrong (sesuatu yang salah)," kata dia.
Untuk itu, menurut dia, perlu ada peran aktif regulator dan pengawas dalam menghilangkan praktik pungutan liar yang selama ini masih marak di Indonesia. "Ini tugas pemerintah untuk membuat iklim usaha yang lebih baik. Kalau tidak ada sikap, jangan hanya pengusaha asing yang hengkang, pengusaha domestik juga bisa buka pabrik di luar negeri nanti. Bisa-bisa, ada produk mi tapi made in Vietnam," tutur dia.
(rna)
Lihat Juga :
