Dana tambahan kuota BBM pakai APBNP 2013
Rabu, 28 November 2012 - 19:08 WIB
Dana tambahan kuota BBM pakai APBNP 2013
A
A
A
Sindonews.com - Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan jika disetujuinya penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi maka akan menggunakan anggaran negara namun dimasukan dalam APBN Perubahan 2013.
"Kalau toh kuota tetap terlampaui harus tetap dengan persetujuan DPR menyediakan suatu dana sehingga kita tidak melakukan pelanggaran. Yang akan dibayarkan pada 2013 APBN-P nya," ungkap Hatta di kantornya, Jakarta, Rabu (28/11/2012) malam.
Menurutnya, pembicaraan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) penting dilakukan agar pemerintah tidak menyalahi aturan. Sebelum kuota ini habis, maka pemerintah akan menyiapkan pengajuan ke DPR.
"Karena kita tidak ingin berhenti ketika kuotanya habis, tapi juga kita tidak ingin begitu kuota habis kita belum bicara dengan dewan. Harus ada pembicaraan sebelumnya. Supaya semuanya smooth kita tidak melanggar aturan," paparnya.
Hatta memastikan untuk tahun 2012, pemerintah hanya akan mengeluarkan anggaran sesuai dengan yang diajukan terakhir, yaitu 44,04 juta KL. "Iya. Ini kan masih harus dibicarakan dengan Menteri Keuangan untuk pendanaan," pungkasnya.
"Kalau toh kuota tetap terlampaui harus tetap dengan persetujuan DPR menyediakan suatu dana sehingga kita tidak melakukan pelanggaran. Yang akan dibayarkan pada 2013 APBN-P nya," ungkap Hatta di kantornya, Jakarta, Rabu (28/11/2012) malam.
Menurutnya, pembicaraan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) penting dilakukan agar pemerintah tidak menyalahi aturan. Sebelum kuota ini habis, maka pemerintah akan menyiapkan pengajuan ke DPR.
"Karena kita tidak ingin berhenti ketika kuotanya habis, tapi juga kita tidak ingin begitu kuota habis kita belum bicara dengan dewan. Harus ada pembicaraan sebelumnya. Supaya semuanya smooth kita tidak melanggar aturan," paparnya.
Hatta memastikan untuk tahun 2012, pemerintah hanya akan mengeluarkan anggaran sesuai dengan yang diajukan terakhir, yaitu 44,04 juta KL. "Iya. Ini kan masih harus dibicarakan dengan Menteri Keuangan untuk pendanaan," pungkasnya.
(gpr)
Lihat Juga :
