DPR: BPH Migas dibubarkan saja
Sabtu, 01 Desember 2012 - 12:43 WIB
DPR: BPH Migas dibubarkan saja
A
A
A
Sindonews.com - Akhir 2012 ini, masyarakat dibuat panik oleh munculnya ancaman krisis BBM subsidi akibat bobolnya kuota. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pun mempertanyakan kinerja BPH Migas yang dinilai tidak mampu menjalankan fungsinya menjaga pasokan BBM subsidi di tanah air.
"Apakah masih dibutuhkan keberadaan BPH Migas? Ini kan menimbulkan kegaduhan," ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR Achmad Farial dalam Polemik Sindo Radio di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (1/12/2012).
Kesalahan BPH Migas ini, menurut Farial, tidak dapat ditolerir. Bahkan, pihaknya mengancam akan membekukan BPH Migas bila kekurangan pasokan BBM subsidi kembali terjadi. "Kalau sampai terjadi kekurangan lagi, kita akan panggil BPH Migas, kita bekuin saja," tandasnya.
Selain itu, anggota DPR dari Fraksi PPP ini juga mengungkapkan kekecewaan DPR terhadap kinerja BPH Migas. Selain tidak becus, kata dia, juga sering melempar tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya. "Tiga tahun terakhir BPH Migas selalu salah hitung kuota BBM. BPH Migas ini nggak mau disalahin," imbuhnya.
Karena itu, dia mengusulkan agar fungsi pengaturan dan pengawasan distribusi BBM subsidi yang selama ini dijalankan oleh BPH Migas dialihkan kepada Pertamina. "Kalau kayak gini di bawah Pertamina saja langsung," pungkas Farial.
"Apakah masih dibutuhkan keberadaan BPH Migas? Ini kan menimbulkan kegaduhan," ujar Wakil Ketua Komisi VII DPR Achmad Farial dalam Polemik Sindo Radio di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (1/12/2012).
Kesalahan BPH Migas ini, menurut Farial, tidak dapat ditolerir. Bahkan, pihaknya mengancam akan membekukan BPH Migas bila kekurangan pasokan BBM subsidi kembali terjadi. "Kalau sampai terjadi kekurangan lagi, kita akan panggil BPH Migas, kita bekuin saja," tandasnya.
Selain itu, anggota DPR dari Fraksi PPP ini juga mengungkapkan kekecewaan DPR terhadap kinerja BPH Migas. Selain tidak becus, kata dia, juga sering melempar tanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya. "Tiga tahun terakhir BPH Migas selalu salah hitung kuota BBM. BPH Migas ini nggak mau disalahin," imbuhnya.
Karena itu, dia mengusulkan agar fungsi pengaturan dan pengawasan distribusi BBM subsidi yang selama ini dijalankan oleh BPH Migas dialihkan kepada Pertamina. "Kalau kayak gini di bawah Pertamina saja langsung," pungkas Farial.
(gpr)
Lihat Juga :
